Rencana Merger BSI dan BTN Syariah, Begini Tanggapan Wapres Maruf Amin
loading...
Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin. Foto/MPI/Faisal Rahman
A
A
A
JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) atau BSI dan unit usaha syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN Syariah dikabarkan bakal segera melakukan merger.
Terkait hal ini, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menilai langkah tersebut cukup baik untuk memperkuat posisi industri keuangan syariah khsusnya dalam pembiayaan perumahan.
"Istilah syariah bukan saja di jasa keuangan tapi juga di properti, karena kemarin ini ada pengembang syariah," ujarnya di sela kunjungan kerja pengukuhan KDEKS di Bengkulu, Kamis (4/5/2023).
Menurut Wapres, saat ini wacana tersebut masih dalam pembahasan komprehensif antar kedua perusahaan sebelum benar-benar bergabung untuk menggarap market syariah khususnya di bidang properti.
"Saya kira itu masih dalam proses ya, artinya BTN masih tetap, memang ada pikiran untuk yang syariahnya itu disatukan di BSI tapi itu masih dalam pembicaraan. Saya kira kita tunggu saja," tutur Wapres.
Wakil Ketua Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNEKS) itu juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi praktik-praktik sistem keuangan syariah yang saat ini sudah dijalankan oleh beberapa keuangan. Prinsip-prinsip syariah harus diterapkan pada aktivitas transaksi.
"Jangan sampai adanya lembaga-lembaga dan institusi yang ilegal yang kemudian menggunakan istilah syariah, bukan saja di jasa keuangan tapi juga di properti," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan bahwa kemungkinan BSI dan BTN Syariah bakal bergabung pada akhir tahun ini.
Dengan bergabungnya kedua bank tersebut untuk memperkuat pembiayaan kepemilikan rumah melalui KPR syariah, maka diharapkan bisa memudahkan para generasi milenial untuk mendapatkan hunian. Untuk diketahui, saat ini sekitar 81 juta milenial belum memiliki rumah. "BSI dan BTN syariah terus melakukan negosiasi dan Insha Allah akhir tahun ini bisa final," kata Erick.
Terkait hal ini, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menilai langkah tersebut cukup baik untuk memperkuat posisi industri keuangan syariah khsusnya dalam pembiayaan perumahan.
"Istilah syariah bukan saja di jasa keuangan tapi juga di properti, karena kemarin ini ada pengembang syariah," ujarnya di sela kunjungan kerja pengukuhan KDEKS di Bengkulu, Kamis (4/5/2023).
Menurut Wapres, saat ini wacana tersebut masih dalam pembahasan komprehensif antar kedua perusahaan sebelum benar-benar bergabung untuk menggarap market syariah khususnya di bidang properti.
"Saya kira itu masih dalam proses ya, artinya BTN masih tetap, memang ada pikiran untuk yang syariahnya itu disatukan di BSI tapi itu masih dalam pembicaraan. Saya kira kita tunggu saja," tutur Wapres.
Wakil Ketua Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNEKS) itu juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi praktik-praktik sistem keuangan syariah yang saat ini sudah dijalankan oleh beberapa keuangan. Prinsip-prinsip syariah harus diterapkan pada aktivitas transaksi.
"Jangan sampai adanya lembaga-lembaga dan institusi yang ilegal yang kemudian menggunakan istilah syariah, bukan saja di jasa keuangan tapi juga di properti," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan bahwa kemungkinan BSI dan BTN Syariah bakal bergabung pada akhir tahun ini.
Dengan bergabungnya kedua bank tersebut untuk memperkuat pembiayaan kepemilikan rumah melalui KPR syariah, maka diharapkan bisa memudahkan para generasi milenial untuk mendapatkan hunian. Untuk diketahui, saat ini sekitar 81 juta milenial belum memiliki rumah. "BSI dan BTN syariah terus melakukan negosiasi dan Insha Allah akhir tahun ini bisa final," kata Erick.
(ind)
Explore More