Sri Mulyani: Indonesia Tak Boleh Jadi Penonton dalam Produksi Mobil Listrik

JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani menekankan, pengembangan ekosistem industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) juga dilakukan di banyak negara seperti di AS (Amerika Serikat), China, Eropa, dan beberapa negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia.



Pernyataan Sri Mulyani menyiratkan, bahwa apa yang dilakukan pemerintah terkait membangun ekosistem kendaraan listrik sudah tepat. Seperti diketahui sebelumnya kebijakan insentif kendaraan listrik yang digelontorkan pemerintah mendapatkan kritikan cukup keras.

"Indonesia tidak boleh menjadi penonton, apalagi Indonesia adalah produsen mineral yang sangat menentukan dunia," ungkap Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan V tahun 2022-2023 di Jakarta, Selasa (30/5/2023).



Dia menyebutkan, produsen kendaraan bermotor di banyak negara juga telah berkomitmen untuk beralih memproduksi 100% mobil listrik di tahun 2035-2040. Sehingga, mobil listrik menjadi tren keniscayaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah memperkenalkan serangkaian insentif yang diarahkan, tidak hanya dari sisi supply untuk menarik investor datang ke Indonesia. Namun investor akan mempertimbangkan makin kuat apabila pasar dalam negeri atau domestic demand juga memiliki peranan yang sangat penting.

Oleh karena itu, instrumen fiskal akan terus menjadi instrumen di dalam menjaga kepentingan strategis Indonesia di dalam kancah persaingan yang sangat sengit. "Kita tidak boleh kalah, seperti yang terjadi pada industri chip dan elektronik pada tahun 1980-1990an," pungkas Sri.

Sri Mulyani menyampaikan, dukungan terhadap KBLBB ini merupakan upaya Indonesia untuk memposisikan Indonesia secara strategis dalam geopolitik yang sedang terjadi. "Juga tren dari kesadaran ancaman perubahan iklim yang makin meluas. Oleh karena itu, pemerintah menggunakan instrumen fiskal untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi," ungkapnya.

Dia mengatakan, ini tidak hanya untuk penciptaan nilai tambah yang tinggi, perluasan kesempatan kerja, dan juga penggunaan energi yang ramah lingkungan sehingga dapat menurunkan emisi, serta untuk meningkatkan efisiensi subsidi saja. Namun, strategi ini juga menempatkan Indonesia pada poros strategis di dalam pusaran geopolitik dunia.