RI Mau Ekspor Pasir Laut ke Singapura? Menteri Kelautan: Boleh tapi Ada Syaratnya
Rabu, 31 Mei 2023 - 21:55 WIB
loading...
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Foto/MPI/Heri Purnomo
A
A
A
JAKARTA - Peluang ekspor pasir laut ke Singapura semakin terbuka seiring terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dalam pasal 6 beleid tersebut, pemerintah membuka ruang untuk melakukan ekspor pasir laut termasuk ke negeri jiran tersebut.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, ekspor pasir laut diperbolehkan tetapi harus pasir dari hasil sedimentasi. Selain itu, kebutuhan di dalam negeri juga harus terpenuhi terlebih dahulu. "(Pasir) sedimentasi ini boleh digunakan tapi ada syaratnya," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (31/5/2023).
Menurut dia, syarat yang paling utama adalah pasir yang bisa diekspor harus melalui serangkaian pengujian yang akan dilakukan oleh tim peneliti untuk memastikan bahwa pasir yang dikeruk merupakan hasil dari sedimentasi.
Baca juga: Polemik Ekspor Pasir Laut ke Singapura: Pilih Ekonomi atau Kerusakan Lingkungan?
Tim peneliti tersebut terdiri dari berbagai unsur mulai dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi dan dari unsur terkait lainnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, ekspor pasir laut diperbolehkan tetapi harus pasir dari hasil sedimentasi. Selain itu, kebutuhan di dalam negeri juga harus terpenuhi terlebih dahulu. "(Pasir) sedimentasi ini boleh digunakan tapi ada syaratnya," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (31/5/2023).
Menurut dia, syarat yang paling utama adalah pasir yang bisa diekspor harus melalui serangkaian pengujian yang akan dilakukan oleh tim peneliti untuk memastikan bahwa pasir yang dikeruk merupakan hasil dari sedimentasi.
Baca juga: Polemik Ekspor Pasir Laut ke Singapura: Pilih Ekonomi atau Kerusakan Lingkungan?
Tim peneliti tersebut terdiri dari berbagai unsur mulai dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi dan dari unsur terkait lainnya.
Lihat Juga :
