Pasang Jebakan Utang, Begini Cara China Sita Aset Pelabuhan Sri Lanka

JAKARTA - Sri Lanka memasuki fase baru setelah dirundung krisis berkepanjangan. Negara itu kini bersiap dengan presiden baru setelah Gotabaya Rajapaksa dan Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa panik mengundurkan diri.

Dua bersaudara itu mendominasi kekuasaan politik selama lebih satu dekade yang akhirnya runtuh dipicu protes massa akibat krisis ekonomi.

Pemimpin baru yang sedang digodok di parlemen diharapkan membuka jalan baru bagi Sri Lanka. Namun, siapapun pemimpinnya akan mengemban pekerjaan yang maha berat termasuk meloloskan pinjaman dari IMF atau Dana Moneter Internasional.

Pinjaman dibutuhkan untuk membangkitkan kembali sendi-sendi ekonomi dari kebangkrutan. Selama krisis, Sri Lanka tidak mampu membayar impor barang-barang penting, termasuk makanan, obat-obatan dan bahan bakar karena kas negara kosong.



Lonjakan inflasi membuat 22 juta orang membutuhkan bantuan pangan. Sementara, sekolah dan bisnis banyak yang tutup dan masyarakat menunggu berhari-hari mengantre panjang untuk mendapatkan bensin.

Keruntuhan ekonomi Sri Lanka telah menjadi peringatan akibat kecerobohan lingkungan pemerintahan. Pemborosan saudara-saudara Rajapaksa dan kebijakan yang salah arah telah membawa Sri Lanka bangkrut.

Di tambah dampak dari pandemi, yang menghancurkan sektor pariwisata vital, dan kemudian invasi Rusia ke Ukraina, yang mengganggu rantai pasokan global dan mempercepat spiral inflasi yang menyeret ekonomi Sri Lanka ke jurang yang sangat dalam.

Pakar internasional memperingatkan negara-negara lain yang dililit utang dari Laos di Asia Tenggara hingga Kenya di Afrika Timur sedang mengalami nasib serupa.

"Negara-negara dengan tingkat utang yang tinggi dan ruang kebijakan yang terbatas akan menghadapi tekanan tambahan. Tidak melihat lebih jauh dari Sri Lanka sebagai tanda peringatan,” ujar Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva dalam rangkaian pertemuan para menteri keuangan anggota G20.

China dianggap berperan besar
dalam bencana Sri Lanka. Beijing adalah satu-satunya kreditur terbesar Sri Lanka, menyumbang sekitar 10% dari utang luar negeri negara itu. Antara tahun 2000 dan 2020, pinjaman diberikan hampir USD12 miliar kepada pemerintah Sri Lanka, sebagian besar untuk serangkaian proyek gajah putuh termasuk infrastruktur pelabuhan besar yang mahal di kampung halaman Rajapaksa di Hambantota.

Infrastrktur itu kemudian disita China karena otoritas Sri Lanka tak mampu lagi membayar utang. Sri Lanka masuk ke dalam apa yang disebut oleh para kritikus Beijing sebagai diplomasi Jebakan Utang China. Pada 2020, ia menerima kredit mudah senilai USD3 miliar dari China untuk membantu pembayaran kembali utangnya.



Sri Lanka memilih jalan ini daripada mengambil langkah-langkah yang lebih menyakitkan untuk merestrukturisasi utangnya dalam dialog dengan IMF dan mendorong langkah-langkah penghematan. Namun ternyata itu adalah sebuah kesalahan.

"Alih-alih memanfaatkan cadangan terbatas yang kami miliki dan merestrukturisasi utang di muka, kami terus melakukan pembayaran utang sampai kami kehabisan semua cadangan kami," kata Ali Sabry, menteri keuangan sementara Sri Lanka kepada Wall Street Journal. "Jika realistis, kita seharusnya pergi ke INF setidaknya 12 bulan sebelum kita melakukannya," kata dia.

Pinjaman China juga tampak besar di negara-negara lain yang dilanda utang. China menyumbang sekitar 30 persen dari utang luar negeri Zambia. Miliaran dolar dalam pendanaan China untuk fasilitas pembangkit listrik tenaga air dan infrastruktur kereta api sekarang membuat Laos gagal bayar utangnya.

Pejabat China dan komentator negara membenci kritik Barat terhadap metode mereka, dengan alasan bahwa itu mirip dengan paternalisme kolonial.

"Ini hanyalah kasus tipikal lain yang meninjau mentalitas masam dari dunia Barat yang dipimpin AS, tidak mau melihat kerja sama yang menguntungkan antara China dan lainnya, dan mereka tahu dengan jelas bahwa mereka telah kehilangan keuntungan dalam mengejar kolaborasi semacam itu."

Dalam kasus Sri Lanka, China bukanlah satu-satunya kreditur. India dan Jepang, di antara negara-negara lain, bertanggung jawab atas sebagian besar utang Sri Lanka dan juga terlibat dalam pembicaraan rumit mengenai pembayaran dan bantuan lebih lanjut. "Tetapi keterlibatan China dengan negara itu lebih mencolok dan bermasalah," kata Alan Keenan dari International Crisis Group.