Diamuk Menteri ESDM Soal Blok Masela, Begini Respons Shell

JAKARTA - Shell buka suara merespons kemarahan Menteri ESDM Arifin Tasrif yang menyebut tidak bertanggung jawab dalam proses negosiasi Blok Masela.

VP Corporate Relations Shell Indonesia Susi Hutapea mengatakan pihaknya tidak bisa memberikan komentar terhadap proses yang sedang berjalan.

"Mohon maaf kami tidak dapat memberikan komentar mengenai aktivitas portofolio yang sedang berjalan," katanya kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (2/6/2023).



Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Arifin Tasrif menyampaikan kekesalannya terhadap Shell yang mundur dari proyek gas Lapangan Abadi Blok Masela namun tidak kunjung melepas hak partisipasi atau participating interest (PI) Blok Masela sebanyak 35%.

Ia pun menuturkan, pemerintah akan kembali meninjau rencana pengembangan atau Plant of Development (POD) Blok Masela. Sebab menurutnya, lambatnya proses ini hanya akan semakin merugikan Indonesia.

"Ya kan kalau dalam 5 tahun tidak dilaksanakan apa-apa kita akan tinjau kembali termasuk kemungkinan untuk itu (kembali menjadi milik negara). Inikan sudah berapa tahun itu sejak 2019 sampai 2023 sudah 4 tahun. Makanya kita sudah mengingatkan nih, juga sekarang ini yang merasa dirugikan ya Indonesia. Nah, kita tidak mau hal ini terjadi," terang Arifin ketika ditemui di Kantornya, Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/5/2023).

Di sisi lain, ia menyebutkan bahwa hingga saat ini, hanya Inpex yang masih memiliki kesungguhan untuk tetap mengelola harta karun yang terletak di Maluku tersebut.

"Inpex ada kesungguhannya, tapi tidak tau Shell ini sudah mundur tidak bertanggung jawab. Kalau mau mundur dari dulu saja sebelum POD," tegasnya.

Dikatakan Arifin, apabila hingga 2024 negosiasi ini tak kunjung selesai, maka pemerintah membuka opsi untuk melakukan lelang ulang proyek minyak dan ags (migas) jumbo tersebut, termasuk hak partisipasi sebesar 65 persen yang dimiliki oleh Inpex Corporation Ltd, perusahaan asal Jepang.

"Inpex masih full komitmen, tapi kan sudah 4 tahun. Bayangkan saja sejak 2019 kita kasih POD 1 yang membantu keekonomian Masela ini, 2020 tiba-tiba Shell mundur. Dari mundur itu sampai sekarang tidak ada kejelasana. Kalau mau mundur dari dulu saja sebelum POD," jelas Arifin.



Terkait adanya potensi Pertamina dapat lebih murah atau bahkan gratis untuk mengelola Blok Masela, Arifin mengungkapkan pemerintah akan menelaah hal itu secara hukum. Saat ini, ia hanya mengaku kebingungan akan alasan Shell masih menahan dan tidak segera melepaskan haknya yang sudah dijanjikan sejak 2020 lalu.

"Ada apasih, harusnya kalau sudah tidak mau ya sudah aja kan," pungkasnya.