4 Faktor Penghambat UMKM Naik Kelas versi Pengusaha
loading...
Ada 4 faktor yang menjadi penghambat berkembangnya UMKM. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) mengungkap ada empat permasalahan mendasar yang dihadapi para pelaku UMKM sehingga sulit untuk naik kelas. Keempat permasalahan tersebut adalah financing atau permodalan, pendampingan, peningkatan produktivitas, dan yang keempat masalah pasar.
"Seharusnya pemerintah kemudian bisa mengagregasi semua infrastruktur yang dimiliki, termasuk regulasi-regulasi yang pro dengan pertumbuhan pada UMKM yang bisa menjawab empat permasalahan utama," kata Ajib dalam siaran Market Review di IDX Channel, Selasa (6/6/2023).
Menurutnya digitalisasi adalah salah satu program yang bisa mendorong dan bisa menjadi pemutus satu atau empat masalah yang ada. "Jadi sekali lagi pemerintah harus bisa mendorong program yang komprehensif, program yang utuh dan yang tidak kalah penting adalah yang berkelanjutan," ujarnya.
Dia menuturkan, jika program yang dilakukan pemerintah hanya bersifat parsial dan sporadis, maka tidak akan bisa menjadi penjawab permasalahan-permasalahan UMKM tersebut.
"Contoh misalnya pemerintahan yang menyediakan bantuan-bantuan permodalan tapi kemudian ketika pemerintah tidak melakukan program pendampingan dan pembukaan pasar yang lebih luas maka program itu hanya bersifat sporadis. Hanya bersifat jangka pendek dan tidak berkelanjutan, ini yang menjadi problem utama di lapangan," pungkasnya.
"Seharusnya pemerintah kemudian bisa mengagregasi semua infrastruktur yang dimiliki, termasuk regulasi-regulasi yang pro dengan pertumbuhan pada UMKM yang bisa menjawab empat permasalahan utama," kata Ajib dalam siaran Market Review di IDX Channel, Selasa (6/6/2023).
Menurutnya digitalisasi adalah salah satu program yang bisa mendorong dan bisa menjadi pemutus satu atau empat masalah yang ada. "Jadi sekali lagi pemerintah harus bisa mendorong program yang komprehensif, program yang utuh dan yang tidak kalah penting adalah yang berkelanjutan," ujarnya.
Dia menuturkan, jika program yang dilakukan pemerintah hanya bersifat parsial dan sporadis, maka tidak akan bisa menjadi penjawab permasalahan-permasalahan UMKM tersebut.
"Contoh misalnya pemerintahan yang menyediakan bantuan-bantuan permodalan tapi kemudian ketika pemerintah tidak melakukan program pendampingan dan pembukaan pasar yang lebih luas maka program itu hanya bersifat sporadis. Hanya bersifat jangka pendek dan tidak berkelanjutan, ini yang menjadi problem utama di lapangan," pungkasnya.
(uka)
Explore More