Dugaan Korupsi Antam, Anak Buah Erick Thohir Pastikan Kasus Lama
Kamis, 22 Juni 2023 - 07:20 WIB
loading...
Dugaan korupsi di PT Antam terus didalami. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kementerian BUMN memastikan dugaan tindak pidana korupsi di PT Aneka Tambang Tbk ( Antam ) merupakan kasus lama. Perkara tersebut terkait dengan pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas periode 2010- 2022.
Baca juga: KPK Panggil Mantan Dirut PT Antam Arie Prabowo Ariotedjo
Saat ini Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi. Satu di antaranya adalah Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Antam, berinisial ERTS.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, langkah hukum yang dilakukan Kejagung merupakan tindak lanjut dari laporan Kementerian BUMN beberapa waktu lalu. Namun, laporan yang disuguhkan menyasar para petinggi Antam periode sebelumnya.
"Kan ini kita lihat tahun berapa sampai tahun berapa (kejadiannya), bukan sekarang. Jadi ya diproses aja, dari Kementerian BUMN mendukung," ungkap Arya saat ditemui wartawan di Kementerian BUMN, Rabu (21/6/2023).
Pemerintah selaku pemegang saham mayoritas BUMN di sektor pertambangan mendukung penuh proses hukum yang dilakukan Kejagung. Arya menyebut, langkah ini sejalan dengan program utama Menteri BUMN Erick Thohir berupa "bersih-bersih" BUMN. Karena itu, bila terjadi pelanggaran pidana, maka harus dibersihkan, alias ditangani secara hukum.
"Karena kan, toh kita juga sudah kerja sama dengan teman-teman di Kejaksaan. Jadi kita support apa yang dilakukan di Kejaksaan Agung. Ya kalau memang ada pelanggaran ya harus dibersihkan, program kita juga," katanya.
Baca juga: KPK Panggil Mantan Dirut PT Antam Arie Prabowo Ariotedjo
Saat ini Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi. Satu di antaranya adalah Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Antam, berinisial ERTS.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, langkah hukum yang dilakukan Kejagung merupakan tindak lanjut dari laporan Kementerian BUMN beberapa waktu lalu. Namun, laporan yang disuguhkan menyasar para petinggi Antam periode sebelumnya.
"Kan ini kita lihat tahun berapa sampai tahun berapa (kejadiannya), bukan sekarang. Jadi ya diproses aja, dari Kementerian BUMN mendukung," ungkap Arya saat ditemui wartawan di Kementerian BUMN, Rabu (21/6/2023).
Pemerintah selaku pemegang saham mayoritas BUMN di sektor pertambangan mendukung penuh proses hukum yang dilakukan Kejagung. Arya menyebut, langkah ini sejalan dengan program utama Menteri BUMN Erick Thohir berupa "bersih-bersih" BUMN. Karena itu, bila terjadi pelanggaran pidana, maka harus dibersihkan, alias ditangani secara hukum.
"Karena kan, toh kita juga sudah kerja sama dengan teman-teman di Kejaksaan. Jadi kita support apa yang dilakukan di Kejaksaan Agung. Ya kalau memang ada pelanggaran ya harus dibersihkan, program kita juga," katanya.
Lihat Juga :
