Was-was, Presiden Buruh Sebut 120 Ribu Orang Terancam PHK di 2023

JAKARTA - Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) masih membayangi buruh di tengah usainyastatus Pandemi Covid-19 dan menjadi endemi. Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan sepanjang tahun 2023 ini setidaknya ada 120 ribu pekerja yang terancam PHK.



Said Iqbal menjelaskan, jumlah tersebut terbagi dalam dua gelombang PHK yang terjadi pada tahun ini. Gelombang pertama tahun ini tercatat pada sejak bulan Januari - Mei 2023, dari sana KSPI mencatat ada 70 ribu karyawan yang terdampak PHK.

Sedangkan untuk gelombang II diprediksi Said Iqbal akan berlangsung mulai bulan Juni ini, diproyeksikan akan ada 50 ribu orang yang terdampak PHK. Menurutnya hal itu menimbang kondisi perekonomian global yang belum pulih. Sehingga berdampak pada penurunan order di pasar ekspor hingga penurunan produksi bagi produsen lokal yang berorientasi ekspor.

Di satu sisi, adanya kebijakan beberapa negara seperti China yang merupakan market terbesar di Asia Tenggara dan sebagai opsi terdekat untuk substitusi negara tujuan, juga mulai membatasi produk-produk yang masuk kenegaranya.

"Selain itu membanjiri barang impor dari China, akibatnya pasar domestik tergerus oleh barang impor, pabrik tekstil yang seharusnya mereka bisa mengisi dalam pasar penjualan domestik, kalah bersaing, karena murah sekali," kata Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Jumat (23/6/2023).



Said Iqbal juga merinci beberapa perusahaan yang berpotensi melakukan PHK kepada karyawannya adalah PWI (Parkland World Indonesia) di Tangerang. Rencananya perushaan tersebut bakal melakukan PHK pada 3.000 karyawan lagi pada gelombang II tahun ini.

Selain itu ada PT Panarub Industry yang terus melanjutkan trend PHK, selanjutnya ada perusahaan asal Cirebon yaitu PT Long Rich produsen pakaian dan sepatu, PT. Bintang Baru Sukses (BBS) di Majalengka, dan dua perusahaan lagi di Jawa Tengah.

"Oleh karena itu KSPI dan partai buruh meminta kepada pemerintah untuk bersungguh-sungguh mengambil langkah terhadap gelombang PHK ini," sambungnya.

Said Iqbal juga mendorong pemerintah untuk mulai mengurangi impor pakaian, sepatu, dari China untuk mengantisipasi adanya ancaman PHK di Indonesia. Karena dengan adanya impor itu membuat porsi pasar domestik dikuasai oleh barang impor.

"Kemudian ada pengurangan biaya listrik, bener tidak itu sampai kepada perusahaan, jangan sampai perusahaan sudah kolaps baru dikasih, kebijakan presiden tentang insentif ini harus dipastikan tersampaikan," pungkasnya.