Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Bank Daerah Ditransfer Duit dari Pusat Rp11,5 Triliun, Bos OJK Bongkar Alasannya
loading...
OJK ungkap alasan pemerintah suntik Rp11,5 triliun ke bank daerah. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan kredit BPD hanya tumbuh 4,04% di 2020. Namun tahun berikutnya, diperkirakan akan membaik dengan kenaikan 8,27% di 2021.
Target tersebut merupakan hasil revisi rencana bank atau RBB bank kategori BPD. Sementara progres restrukturisasi nasabah akibat covid-19 di BPD sudah mencapai Rp20,6 triliun untuk membantu 65,9 ribu debitur. Dengan demikian BPD membutuhkan suntikan dana segar demi memperkuat kegiatan usaha di daerah. Adaoun suntikan dana telah disetujui Kementerian Keuangan sekitar Rp11,5 triliun di tujuh bank pembangunan daerah (BPD).
Ketua DK OJK Wimboh Santoso mengatakan pihaknya mengapresiasi Kementerian Keuangan yang menyediakan skema Pinjaman PEN. Skema penyaluran melalui PT SMI (Persero) kepada pemerintah daerah agar dapat menggiatkan berbagai program pemulihan ekonomi di daerah. Keunggulan pembiayaan tersebut ringan karena diberikan subsidi bunga atas pinjaman daerah ini.
"Diharapkan dukungan pembiayaan dari PT SMI (Persero) bagi Pemerintah Daerah, berbagai proyek infrastruktur kepada Pemda akan dapat berjalan kembali menggerakkan geliat ekonomi daerah," ujar Wimboh di Jakarta, Senin (27/7/2020).
Penempatan dana Pemerintah ini sangat membantu likuiditas perbankan dalam menjalankan perannya sebagai katalis program pemulihan ekonomi nasional. Industri keuangan dituntut menyediakan restrukturisasi bagi pelaku usaha yang terdampak dan menyediakan tambahan kredit modal kerja untuk meningkatkan kembali kemampuan usaha mereka. Termasuk bank-bank kategori BPD. Sementara peran BPD di daerah begitu besar dalam menggerakkan ekonomi di daerahnya. Dengan penempatan dana Pemerintah di BPD ini menjadi terobosan yang cukup berarti dalam membantu likuiditas BPD dalam melaksanakan program PEN di Daerah.
Data OJK untuk perkembangan BPD hingga Juni 2020 yaitu terdapat 27 BPD dengan total aset mencapai Rp718 triliun atau 8,28% dari total aset perbankan di Indonesia. Sebanyak 23 BPD dalam kategori BUKU 1 dan 2 sedangkan hanya 3 BPD di kategori BUKU 3 dan tidak ada yang di BUKU 4.
Target tersebut merupakan hasil revisi rencana bank atau RBB bank kategori BPD. Sementara progres restrukturisasi nasabah akibat covid-19 di BPD sudah mencapai Rp20,6 triliun untuk membantu 65,9 ribu debitur. Dengan demikian BPD membutuhkan suntikan dana segar demi memperkuat kegiatan usaha di daerah. Adaoun suntikan dana telah disetujui Kementerian Keuangan sekitar Rp11,5 triliun di tujuh bank pembangunan daerah (BPD).
Ketua DK OJK Wimboh Santoso mengatakan pihaknya mengapresiasi Kementerian Keuangan yang menyediakan skema Pinjaman PEN. Skema penyaluran melalui PT SMI (Persero) kepada pemerintah daerah agar dapat menggiatkan berbagai program pemulihan ekonomi di daerah. Keunggulan pembiayaan tersebut ringan karena diberikan subsidi bunga atas pinjaman daerah ini.
"Diharapkan dukungan pembiayaan dari PT SMI (Persero) bagi Pemerintah Daerah, berbagai proyek infrastruktur kepada Pemda akan dapat berjalan kembali menggerakkan geliat ekonomi daerah," ujar Wimboh di Jakarta, Senin (27/7/2020).
Penempatan dana Pemerintah ini sangat membantu likuiditas perbankan dalam menjalankan perannya sebagai katalis program pemulihan ekonomi nasional. Industri keuangan dituntut menyediakan restrukturisasi bagi pelaku usaha yang terdampak dan menyediakan tambahan kredit modal kerja untuk meningkatkan kembali kemampuan usaha mereka. Termasuk bank-bank kategori BPD. Sementara peran BPD di daerah begitu besar dalam menggerakkan ekonomi di daerahnya. Dengan penempatan dana Pemerintah di BPD ini menjadi terobosan yang cukup berarti dalam membantu likuiditas BPD dalam melaksanakan program PEN di Daerah.
Data OJK untuk perkembangan BPD hingga Juni 2020 yaitu terdapat 27 BPD dengan total aset mencapai Rp718 triliun atau 8,28% dari total aset perbankan di Indonesia. Sebanyak 23 BPD dalam kategori BUKU 1 dan 2 sedangkan hanya 3 BPD di kategori BUKU 3 dan tidak ada yang di BUKU 4.
(nng)
Explore More