Bantuan OJK ke Pemerintah Soal Titip Uang Negara ke Himbara hingga BPD
Senin, 27 Juli 2020 - 13:37 WIB
loading...
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki beberapa peran dalam membantu serta mendukung skema Penempatan Dana Pemerintah ke Himbaran hingga perluasan ke BPD. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki beberapa peran dalam membantu serta mendukung skema Penempatan Dana Pemerintah ke Himbaran hingga perluasan ke BPD. Ketua OJK Wimboh Santoso mengatakan, menyambut baik perluasan penitipan uang negara ke tujuh bank pembangunan daerah (bpd) dengan nilai mencapai Rp11,5 triliun.
(Baca Juga: Cihuy, BPD Dapat Guyuran Rp11,5 T tanpa Embel-Embel Persyaratan )
Lebih lanjut terang dia, peran OJK di antaranya dengan mengirimkan informasi tentang calon bank yang dapat menerima penempatan yang termasuk tingkat kesehatan, struktur kepemilikan saham, bentuk badan hukum, dan informasi kondisi bank lainnya. Selain itu, OJK juga akan mengawasi implementasinya melalui pos-audit.
"OJK akan memastikan bahwa Bank yang menerima penempatan dana memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan stimulus dan memperluas penyaluran pinjamannya seperti yang dipersyaratkan oleh Pemerintah," kata Wimboh di Jakarta, Senin (27/7/2020).
(Baca Juga: Penempatan Dana Pemerintah di BPD Jadi Terobosan Pemulihan Ekonomi )
Sementara itu Ia mencatat, Bank BUMN telah menyampaikan rencana penyaluran pinjaman untuk pinjaman produktif, sektor padat karya, ketahanan pangan, dan pinjaman lainnya di sektor perumahan. Data terakhir yang dilaporkan Bank BUMN ke OJK saat ini penyalurannya telah mencapai Rp32,2 triliun.
"Kami menyambut baik rencana Pemerintah yang selanjutnya akan juga memperluas penempatan likuiditasnya ke Bank BUKU 4 dan BUKU 3 lainnya, termasuk ke BPD yang kita saksikan hari ini," terangnya.
(Baca Juga: Cihuy, BPD Dapat Guyuran Rp11,5 T tanpa Embel-Embel Persyaratan )
Lebih lanjut terang dia, peran OJK di antaranya dengan mengirimkan informasi tentang calon bank yang dapat menerima penempatan yang termasuk tingkat kesehatan, struktur kepemilikan saham, bentuk badan hukum, dan informasi kondisi bank lainnya. Selain itu, OJK juga akan mengawasi implementasinya melalui pos-audit.
"OJK akan memastikan bahwa Bank yang menerima penempatan dana memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan stimulus dan memperluas penyaluran pinjamannya seperti yang dipersyaratkan oleh Pemerintah," kata Wimboh di Jakarta, Senin (27/7/2020).
(Baca Juga: Penempatan Dana Pemerintah di BPD Jadi Terobosan Pemulihan Ekonomi )
Sementara itu Ia mencatat, Bank BUMN telah menyampaikan rencana penyaluran pinjaman untuk pinjaman produktif, sektor padat karya, ketahanan pangan, dan pinjaman lainnya di sektor perumahan. Data terakhir yang dilaporkan Bank BUMN ke OJK saat ini penyalurannya telah mencapai Rp32,2 triliun.
"Kami menyambut baik rencana Pemerintah yang selanjutnya akan juga memperluas penempatan likuiditasnya ke Bank BUKU 4 dan BUKU 3 lainnya, termasuk ke BPD yang kita saksikan hari ini," terangnya.
(akr)
Lihat Juga :
