Penyaluran Bansos Sembako dan PKH Tahap II Capai 96,74%, Pos Indonesia Berkomitmen Jaga Amanah Pemerintah
loading...
Haris, Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - PT Pos Indonesia (Persero) menegaskan komitmennya untuk menjaga amanah pemerintah menjadi penyalur Bantuan Sosial ( Bansos ) Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH). Pos Indonesia membuktikan diri selalu selalu melakukan inovasi, sebagai bagian dari proses transformasi menyeluruh, terkait penyaluran bantuan sebagai program dari Kementerian Sosial yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah.
Wujud komitmen berupa inovasi dan transformasi tersebut dilakukan Pos Indonesia setelah mengevaluasi tahap kedua atau triwulan kedua penyaluran Bansos Sembako dan PKH. Hasil tahap kedua penyaluran tersebut dinilai baik.
"Alhamdulillah, kami memang masih diberi kepercayaan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako. Di triwulan dua ini, capaian kami berdasarkan data posisi tanggal 2 Juli, secara nasional kami sudah mencapai 96,74%," ujar Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Haris, dalam keterangannya, Jumat (7/7/2023).
Haris memaparkan capaian penyaluran Bansos Sembako dan PKH yang dialokasikan kepada sekitar 3,4 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), ada dalam skala nasional.
"Dari 3,5 juta data yang kami terima, sudah kami salurkan lebih kurang 3,4 juta. Secara nasional rata-rata kami 96,74%, walau ada beberapa regional yang dicapainya sudah 98%. Jadi, alhamdulillah kami hampir merampungkan tugas penyaluran PKH dan Sembako untuk triwulan 2 tahun 2023 ini," tuturnya.
Meski penyaluran Bansos Sembako dan Program PKH dijalankan dengan baik, Pos Indonesia tidak cepat puas. Fakta ini justru menjadi tantangan buat Pos Indonesia agar bisa menjaga, bahkan meningkatkan kualitas layanan untuk menyalurkan bantuan-bantuan serupa pada masa mendatang.
"Kami terus melakukan berbagai upaya perbaikan. Kami senantiasa melakukan evaluasi, walau ini bukan hal yang baru. Artinya, bahwa kami sejak tahun 2020 sudah diberi amanah oleh negara untuk menyalurkan berbagai program, termasuk penyaluran Program Keluarga Harapan dan Sembako ini," kata Haris.
Haris juga menilai perbaikan, inovasi, dan secara bertahap melakukan transformasi digital secara menyeluruh, perlu dilakukan Pos Indonesia. Salah satu tujuannya tentu untuk menjaga kredibilitas sebagai penyalur bantuan, khususnya di hadapan pemerintah.
"Karena selain harus tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, penyaluran ini menyangkut anggaran negara akan dilakukan audit oleh BPK. Karena itu, masalah akuntabilitas menjadi hal prioritas buat kami. Kami juga melakukan upaya-upaya perbaikan dari sisi aplikasi penyaluran Bansos ini. Jadi kami lakukan perbaikan-perbaikan baik dari awal dana kami terima, sampai dana ini kami serahkan (hingga ke tangan penerima manfaat)," kata Haris.
Wujud komitmen berupa inovasi dan transformasi tersebut dilakukan Pos Indonesia setelah mengevaluasi tahap kedua atau triwulan kedua penyaluran Bansos Sembako dan PKH. Hasil tahap kedua penyaluran tersebut dinilai baik.
"Alhamdulillah, kami memang masih diberi kepercayaan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako. Di triwulan dua ini, capaian kami berdasarkan data posisi tanggal 2 Juli, secara nasional kami sudah mencapai 96,74%," ujar Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Haris, dalam keterangannya, Jumat (7/7/2023).
Haris memaparkan capaian penyaluran Bansos Sembako dan PKH yang dialokasikan kepada sekitar 3,4 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), ada dalam skala nasional.
"Dari 3,5 juta data yang kami terima, sudah kami salurkan lebih kurang 3,4 juta. Secara nasional rata-rata kami 96,74%, walau ada beberapa regional yang dicapainya sudah 98%. Jadi, alhamdulillah kami hampir merampungkan tugas penyaluran PKH dan Sembako untuk triwulan 2 tahun 2023 ini," tuturnya.
Meski penyaluran Bansos Sembako dan Program PKH dijalankan dengan baik, Pos Indonesia tidak cepat puas. Fakta ini justru menjadi tantangan buat Pos Indonesia agar bisa menjaga, bahkan meningkatkan kualitas layanan untuk menyalurkan bantuan-bantuan serupa pada masa mendatang.
"Kami terus melakukan berbagai upaya perbaikan. Kami senantiasa melakukan evaluasi, walau ini bukan hal yang baru. Artinya, bahwa kami sejak tahun 2020 sudah diberi amanah oleh negara untuk menyalurkan berbagai program, termasuk penyaluran Program Keluarga Harapan dan Sembako ini," kata Haris.
Haris juga menilai perbaikan, inovasi, dan secara bertahap melakukan transformasi digital secara menyeluruh, perlu dilakukan Pos Indonesia. Salah satu tujuannya tentu untuk menjaga kredibilitas sebagai penyalur bantuan, khususnya di hadapan pemerintah.
"Karena selain harus tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, penyaluran ini menyangkut anggaran negara akan dilakukan audit oleh BPK. Karena itu, masalah akuntabilitas menjadi hal prioritas buat kami. Kami juga melakukan upaya-upaya perbaikan dari sisi aplikasi penyaluran Bansos ini. Jadi kami lakukan perbaikan-perbaikan baik dari awal dana kami terima, sampai dana ini kami serahkan (hingga ke tangan penerima manfaat)," kata Haris.
Lihat Juga :
