Kontribusi Ekonomi Indonesia Timur Ditargetkan Capai 28,5%, Bappenas: Arahnya Akan Beda

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas ) Suharso Monoarfa mengungkapkan, untuk mencapai Visi Indonesia Emas tahun 2045 , pemerintah menargetkan kontribusi ekonomi Kawasan Timur Indonesia sebesar 28,5%.



Suharso menjelaskan, bahwa kontribusi tersebut diharapkan melalui pemanfaatan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Serta potensi perikanan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan di Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Adapun Suharso menyebutkan peran Kawasan Timur Indonesia dalam 20 tahun ke depan akan memiliki arah yang berbeda-beda. Baca Juga: Indonesia Luncurkan Peta Jalan Ekonomi Biru hingga 2045

"Pertama, Wilayah Bali dan Nusa Tenggara diarahkan sebagai superhub pariwisata dan ekonomi kreatif Nusantara bertaraf internasional, yang akan mendorong pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif ke Wilayah Timur Indonesia," kata Suharso dalam keterangannya, dikutip Minggu (30/7/2023).

Kedua, tambahnya, wilayah Maluku diarahkan sebagai hub kemaritiman Wilayah Timur Indonesia, dengan koridor ekonomi yang difokuskan sebagai hub ekonomi biru Timur Indonesia, melalui pendayagunaan sumber daya kelautan dengan tetap mengoptimalkan sumber daya lainnya berdasarkan prinsip berkelanjutan.

Kemudian ketiga, wilayah Kalimantan dalam 20 tahun ke depan diarahkan sebagai superhub ekonomi Nusantara, yang berpotensi menjadi pusat aglomerasi da mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.

Selanjutnya keempat, wilayah Sulawesi diarahkan sebagai penunjang ekonomi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan industri berbasis SDA, yang berperan sebagai wilayah penyangga IKN dan pintu gerbang internasional Kawasan Timur Indonesia (KTI) melalui pengembangan industri hilirisasi mineral dan lumbung pangan nasional.

Kelima, pembangunan Wilayah Papua dalam 20 tahun ke depan diarahkan pada percepatan pembangunan Wilayah Papua menuju Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif, untuk mewujudkan Papua mandiri, adil dan sejahtera.

"Hal ini sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2023," pungkasnya.