Soal Investasi di IKN, Apindo: Bangun Mal Siapa yang Akan Berkunjung?
loading...
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) Shinta W. Kamdani mengatakan, pertimbangan mendasar pelaku usaha melakukan investasi di Ibu Kota Nusantara ( IKN ) adalah terkait sisi permintaan. Para pelaku usaha masih menakar permintaan dari populasi yang akan tinggal di IKN terutama pada tahap awal pemindahan yang hanya akan diisi oleh para pegawai negeri sipil (PSN) yang menjalankan fungsi pemerintahan.
"Permasalah yang utama adalah mengenai permintaan atau demand, misalnya kalau bangun mal di situ maka siapa yang akan datang," ujar Shinta usai Pengukuhan DPN Apindo 2023 - 2028, Senin (31/7/2023).
Shinta berharap pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur dasar untuk memfasilitasi mobilitas di dalam kawasan IKN saja. Tapi juga sekaligus memberikan akses terhadap para pengusaha di kawasan penyangga IKN.
"Jadi pemerintah harus masuk dengan infrastruktur yang memadai, bagaimana cara pemindahan masyarakat ke sana. Masyarakat di sekitar seperti di Balikpapan dan Samarinda, bagaimana mereka bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas di IKN," sambungnya.
Di samping itu, Shinta menjelaskan yang paling penting dalam pembentukan kota baru adalah tersedianya fasilitas-fasilitas dasar, seperti akses kesehatan masyarakat, pendidikan, dan perumahan.
"Dalam proses dari segi investasi kita melihat bahwa IKN ini sebagai proyek pemerintah memang perlu juga partisipasi daripada investor lokal. Oleh karena itu pengusaha di Apindo mulai mengembangkan investasi-investasi di IKN, ada program kemitraan dengan asing, ada juga yang mereka masuk sendiri," pungkasnya.
"Permasalah yang utama adalah mengenai permintaan atau demand, misalnya kalau bangun mal di situ maka siapa yang akan datang," ujar Shinta usai Pengukuhan DPN Apindo 2023 - 2028, Senin (31/7/2023).
Shinta berharap pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur dasar untuk memfasilitasi mobilitas di dalam kawasan IKN saja. Tapi juga sekaligus memberikan akses terhadap para pengusaha di kawasan penyangga IKN.
"Jadi pemerintah harus masuk dengan infrastruktur yang memadai, bagaimana cara pemindahan masyarakat ke sana. Masyarakat di sekitar seperti di Balikpapan dan Samarinda, bagaimana mereka bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas di IKN," sambungnya.
Di samping itu, Shinta menjelaskan yang paling penting dalam pembentukan kota baru adalah tersedianya fasilitas-fasilitas dasar, seperti akses kesehatan masyarakat, pendidikan, dan perumahan.
"Dalam proses dari segi investasi kita melihat bahwa IKN ini sebagai proyek pemerintah memang perlu juga partisipasi daripada investor lokal. Oleh karena itu pengusaha di Apindo mulai mengembangkan investasi-investasi di IKN, ada program kemitraan dengan asing, ada juga yang mereka masuk sendiri," pungkasnya.
(uka)