Diprotes, China Pede Zona Industri Investor di Sri Lanka Berlanjut

COLOMBO - Duta besar China Yi Xianlang menebar optimisme bahwa tidak ada tekanan yang dapat menghentikan kerja sama China dengan Sri Lanka. Seperti diketahui sebelumnya Zona Industri Investor China yang bakal dibuka di Sri Lanka, banjir penolakan karena warga menolak rencana penggusuran imbas dari rencana pemerintah Sri Lanka untuk membangun kawasan industri dan pelabuhan.

"Ini momen bagi China untuk membantu negara-negara lain yang membutuhkan investasi. Tak ada tekanan yang dapat menghentikan kerja sama China dengan Sri Lanka," ujar Xianlang seperti dilansir Reuters.

(Baca Juga: Masyarakat Sri Lanka Protes Investasi China Buruk)

Jika zona industri ini berjalan sesuai rencana, Xianlang menerang China akan menanamkan uangnya USD5 miliar selama tiga hingga lima tahun berikutnya dan menciptakan 100.000 pekerjaan baru. Ketertarikan China membangun pelabuhan di Sri Lanka diduga kuat untuk memenuhi ambisinya untuk membangun Jalur Sutra Maritim, dari Eropa ke negara penghasil minyak di Timur Tengah.

Zona industri investor China direncanakan bakal terletak di distrik selatan Hambantota, dimana China sendiri telah membangun pelabuhan dan bandara senilai USD1,4 miliar. Kawasan industri ini merupakan bagian dari proyek pembangunan ambisius senilai USD50 miliar dari Presiden Presiden Sirisena untuk menghidupkan kembali ekonomi Sri Lanka.

Pemerintahan Sirisena dikabarkan telah memasuki tahap akhir pembicaraan dengan perusahaan asal Negeri Tirai Bambu -julukan China- yakni China Merchants Port Holdings Company Ltd dalam upaya pengembangan pelabuhan yang dibangun China dengan memberikan 80%. Pembangunan pelabuhan ini mencerminkan ambisi China untuk membangun Jalur Sutra Maritim, dari Eropa ke negara penghasil minyak di Timur Tengah dan seterusnya ke Eropa.

Langkah investasi China ini membuat beberapa negara seperti India dan Amerika Serikat gugup, lantaran Sri Lanka cukup dekat dengan jalur pelayaran sibuk dunia. Pelabuhan dibangun dengan China pinjaman dan kontraktor pada 2010 di bawah Presiden Sri Lanka sebelumnya Mahinda Rajapaksa, sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan infrastruktur negara setelah mengakhiri perang 26 tahun 2009.