Menimbang Untung-Rugi Bagi Indonesia Jika Gabung ke BRICS
loading...
Bagi Indonesia, keputusan untuk bergabung dengan BRICS bukan keputusan mudah, mengingat ada banyak pertimbangan. Foto/Dok Reuters
A
A
A
JAKARTA - Indonesia santer dikabarkan akan bergabung dengan aliansi dagang lima negara berkembang Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau yang dikenal dengan akronim BRICS. Sejak 2022, rencana ekspansi BRICS sudah terdengar, di mana Indonesia disebut-sebut bersama Turki, Arab Saudi, Mesir, dan Argentina berminat untuk bergabung.
Diskusi perluasan keanggotaan diyakini menjadi salah satu pembahasan dalam KTT BRICS, akhir Agustus, mendatang. Peran BRICS dalam konteks ekonomi sangat besar, bahkan sudah melewati Group of 7 (G7) yang terdiri dari negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, Kanada, Jerman, Prancis, Italia, dan Jepang.
Data IMF menunjukkan bahwa pada 2022, total gabungan pendapatan domestik bruto (PDB) BRICS mencapai USD22,5 triliun (sekitar Rp335.746 triliun), melampaui total PDB G7 yang berada di angka USD21,4 triliun pada tahun yang sama. Kini BRICS sudah menjadi pemain penting dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Bagi Indonesia, keputusan untuk bergabung dengan BRICS bukan keputusan mudah, mengingat ada banyak pertimbangan. Terkait hal itu, kita akan mencoba menimbang keuntungan serta kerugian apabila Indonesia masuk menjadi bagian BRICS.
Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda menilai, jika Indonesia masuk sebagai anggota BRICS, maka akan semakin mengentalkan perlawanan ekonomi ke negara Barat.
Pasalnya Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi global dibuktikan dengan masuknya Indonesia dalam G20 dan menjadi salah satu negara berpengaruh di kawasan ASEAN.
"BRICS ini kan bisa menjadi antitesa kerjasama blok Barat di mana anggota BRICS juga mempunyai kesepahaman yang sama soal hegemoni ekonomi dunia Barat," kata Nailul kepada MPI.
Tidak bisa dipungkiri bahwa dasar pembentukan BRICS, salah satunya sebagai alternatif di tengah kekuatan ekonomi hegemoni Barat. BRICS lahir sebagai forum kekuatan menengah yang terus berkembang dan hadir menawarkan wacana alternatif terhadap dominasi Barat dalam tatanan global.
Situasi ini patut menjadi pertimbangan bagi Indonesia, lantaran bisa mempengaruhi hubungan bilateral dengan dengan AS, maupun negara-negara Eropa. "Bisa jadi masuknya Indonesia akan mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia dengan negara barat terutama AS dan Eropa," ujar Nailul.
Kesetaraan
Sementara itu, Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan, BRICS dengan bank pembangunan barunya, New Development Bank bisa menawarkan alternatif pembiayaan dengan bunga terjangkau sehingga menjadi opsi misalnya untuk pembiayaan infrastruktur atau transisi energi.
Bahkan Indonesia menurutnya bisa ambil kesempatan mengikuti debt forgiveness atau penghapusan utang misalnya dari China. "Utang Indonesia kan banyak ya dengan China termasuk utang BUMN," ucap Bhima.
Seperti diketahui selain New Development Bank (NDB), BRICS juga mengembangkan inisiatif seperti Cadangan Kontingensi Keuangan (CRA) guna mendukung pembangunan infrastruktur dan memperkuat stabilitas keuangan di negara-negara anggotanya.
BRICS terus berusaha memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang, dan memperluas peran mereka dalam pengambilan keputusan global. Menurut Bhima, dengan Indonesia bergabung ke BRICS, potensi kerjasama ekspor ke negara seperti India, China dan Brazil juga bisa lebih ekspansif.
"BRICS ini kan blok kekuatan ekonomi dimana negara yang tergabung di dalamnya adalah mitra dagang potensial Indonesia selama ini," terang Bhima
Meski demikian, Bhima menyebut ada beberapa hal yang perlu dicermati, sebab jika Indonesia bergabung dengan BRICS maka akan dianggap pro China-Rusia. "Ini cukup problematis, karena ada konsekuensi juga terhadap renggangnya hubungan ekonomi investasi dengan negara Barat," jelas Bhima.
Oleh karena itu, Bhima menghimbau pemerintah untuk tetap menjaga politik bebas aktif. Apalagi perang Ukraina dengan Rusia masih berlanjut. Dikhawatirkan akan ada hambatan dagang yang dibebankan ke Indonesia dari negara seperti AS dan Eropa.
"Selain itu sebenarnya negara BRICS juga sudah ada di forum G20, kemudian ada ASEAN plus plus juga, dan FORA lainnya. Buat apa terlalu banyak platform kerjasama multilateral, sekarang era nya kerjasama bilateral. Indonesia punya kepentingan dengan China ya tinggal negosiasi langsung ke China tidak perlu lewat BRICS. Jadi perlu ditimbang matang-matang," pungkasnya.
Patut menjadi catatan jika ingin bergabung dengan BRICS, Indonesia perlu memosisikan diri secara strategis dan tetap berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan prinsip noninterferensi dalam urusan internal negara lain.
Diskusi perluasan keanggotaan diyakini menjadi salah satu pembahasan dalam KTT BRICS, akhir Agustus, mendatang. Peran BRICS dalam konteks ekonomi sangat besar, bahkan sudah melewati Group of 7 (G7) yang terdiri dari negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, Kanada, Jerman, Prancis, Italia, dan Jepang.
Data IMF menunjukkan bahwa pada 2022, total gabungan pendapatan domestik bruto (PDB) BRICS mencapai USD22,5 triliun (sekitar Rp335.746 triliun), melampaui total PDB G7 yang berada di angka USD21,4 triliun pada tahun yang sama. Kini BRICS sudah menjadi pemain penting dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Bagi Indonesia, keputusan untuk bergabung dengan BRICS bukan keputusan mudah, mengingat ada banyak pertimbangan. Terkait hal itu, kita akan mencoba menimbang keuntungan serta kerugian apabila Indonesia masuk menjadi bagian BRICS.
Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda menilai, jika Indonesia masuk sebagai anggota BRICS, maka akan semakin mengentalkan perlawanan ekonomi ke negara Barat.
Pasalnya Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi global dibuktikan dengan masuknya Indonesia dalam G20 dan menjadi salah satu negara berpengaruh di kawasan ASEAN.
"BRICS ini kan bisa menjadi antitesa kerjasama blok Barat di mana anggota BRICS juga mempunyai kesepahaman yang sama soal hegemoni ekonomi dunia Barat," kata Nailul kepada MPI.
Tidak bisa dipungkiri bahwa dasar pembentukan BRICS, salah satunya sebagai alternatif di tengah kekuatan ekonomi hegemoni Barat. BRICS lahir sebagai forum kekuatan menengah yang terus berkembang dan hadir menawarkan wacana alternatif terhadap dominasi Barat dalam tatanan global.
Situasi ini patut menjadi pertimbangan bagi Indonesia, lantaran bisa mempengaruhi hubungan bilateral dengan dengan AS, maupun negara-negara Eropa. "Bisa jadi masuknya Indonesia akan mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia dengan negara barat terutama AS dan Eropa," ujar Nailul.
Kesetaraan
Sementara itu, Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan, BRICS dengan bank pembangunan barunya, New Development Bank bisa menawarkan alternatif pembiayaan dengan bunga terjangkau sehingga menjadi opsi misalnya untuk pembiayaan infrastruktur atau transisi energi.
Bahkan Indonesia menurutnya bisa ambil kesempatan mengikuti debt forgiveness atau penghapusan utang misalnya dari China. "Utang Indonesia kan banyak ya dengan China termasuk utang BUMN," ucap Bhima.
Seperti diketahui selain New Development Bank (NDB), BRICS juga mengembangkan inisiatif seperti Cadangan Kontingensi Keuangan (CRA) guna mendukung pembangunan infrastruktur dan memperkuat stabilitas keuangan di negara-negara anggotanya.
BRICS terus berusaha memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang, dan memperluas peran mereka dalam pengambilan keputusan global. Menurut Bhima, dengan Indonesia bergabung ke BRICS, potensi kerjasama ekspor ke negara seperti India, China dan Brazil juga bisa lebih ekspansif.
"BRICS ini kan blok kekuatan ekonomi dimana negara yang tergabung di dalamnya adalah mitra dagang potensial Indonesia selama ini," terang Bhima
Meski demikian, Bhima menyebut ada beberapa hal yang perlu dicermati, sebab jika Indonesia bergabung dengan BRICS maka akan dianggap pro China-Rusia. "Ini cukup problematis, karena ada konsekuensi juga terhadap renggangnya hubungan ekonomi investasi dengan negara Barat," jelas Bhima.
Oleh karena itu, Bhima menghimbau pemerintah untuk tetap menjaga politik bebas aktif. Apalagi perang Ukraina dengan Rusia masih berlanjut. Dikhawatirkan akan ada hambatan dagang yang dibebankan ke Indonesia dari negara seperti AS dan Eropa.
"Selain itu sebenarnya negara BRICS juga sudah ada di forum G20, kemudian ada ASEAN plus plus juga, dan FORA lainnya. Buat apa terlalu banyak platform kerjasama multilateral, sekarang era nya kerjasama bilateral. Indonesia punya kepentingan dengan China ya tinggal negosiasi langsung ke China tidak perlu lewat BRICS. Jadi perlu ditimbang matang-matang," pungkasnya.
Patut menjadi catatan jika ingin bergabung dengan BRICS, Indonesia perlu memosisikan diri secara strategis dan tetap berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan prinsip noninterferensi dalam urusan internal negara lain.
(akr)
Lihat Juga :
