Faisal Basri Ungkap Hilirisasi Nikel hanya Untungkan China
Jum'at, 11 Agustus 2023 - 16:14 WIB
loading...
Faisal Basri beberkan penjelasan hilirisasi hanya untungkan China. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Ekonom senior Faisal Basri menjelaskan pernyataannya terkait hilirisasi nikel hanya menguntungkan China. Penjelasan ini terkait dengan sanggahan Presiden Jokowi yang mempertanyakan metode penghitungannya.
Baca juga: Faisal Basri Sebut Kebijakan Hilirisasi Nikel 90 Persen Dinikmati China
Jokowi bahkan mengatakan bahwa hilirisasi nikel membuat perolehan pajak lebih besar dibanding ekspor bahan mentah. Ekspor hilirisasi nikel mencapai Rp510 triliun, sedangkan ekspor bahan mentah nikel hanya Rp17 triliun.
Dikutip dari FaisalBasri.com, Jumat (11/8/2023), ekonom UI itu mempertanyakan sumber dan hitung-hitungan angka di atas. Menurut Faisal, Jika berdasarkan data 2014, nilai ekspor bijih nikel (kode HS 2604) hanya Rp1 triliun. Angka itu didapat dari ekspor senilai USD85,913 juta dikalikan rerata nilai tukar rupiah pada tahun yang sama, yaitu Rp11,865 per USD.
"Lalu, dari mana angka Rp510 triliun? Berdasarkan data 2022, nilai ekspor besi dan baja (kode HS 72) yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi adalah USD27,8 miliar. Berdasarkan rerata nilai tukar rupiah tahun 2022 sebesar 14.876 per USD, nilai ekspor besi dan baja (kode HS 72) setara dengan Rp413,9 triliun," jelas Faisal.
"Terlepas dari perbedaan data antara yang disampaikan Presiden dan hitung-hitungan saya, memang benar adanya bahwa lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi, yaitu 414 kali lipat sungguh sangat fantastis," tambahnya.
Namun, menurut Faisal, apakah uang hasil ekspor mengalir ke Indonesia? Mengingat hampir semua perusahaan smelter pengolah bijih nikel 100 persen dimiliki oleh China dan Indonesia menganut rezim devisa bebas. Jadi adalah hak perusahaan China untuk membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri atau ke negerinya sendiri.
Berbeda dengan ekspor sawit dan turunannya yang dikenakan pajak ekspor atau bea keluar plus pungutan berupa bea sawit, ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya. Jadi penerimaan pemerintah dari ekspor semua jenis produk smelter nikel nihil, alias nol besar.
"Jika keuntungan perusahaan sawit dan olahannya dikenakan pajak keuntungan perusahaan atau pajak penghasilan badan, perusahaan smelter nikel bebas pajak keuntungan badan karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Jadi, nihil pula penerimaan pemerintah dari laba luar biasa yang dinikmati perusahaan smelter nikel. Perusahan-perusahaan smelter China menikmati 'karpet merah' karena dianugerahi status proyek strategis nasional. Kementerian Keuangan-lah yang pada mulanya memberikan fasilitas luar biasa ini dan belakangan lewat peraturan pemerintah dilimpahkan kepada BKPM," tegas Faisal.
Baca juga: Faisal Basri Sebut Kebijakan Hilirisasi Nikel 90 Persen Dinikmati China
Jokowi bahkan mengatakan bahwa hilirisasi nikel membuat perolehan pajak lebih besar dibanding ekspor bahan mentah. Ekspor hilirisasi nikel mencapai Rp510 triliun, sedangkan ekspor bahan mentah nikel hanya Rp17 triliun.
Dikutip dari FaisalBasri.com, Jumat (11/8/2023), ekonom UI itu mempertanyakan sumber dan hitung-hitungan angka di atas. Menurut Faisal, Jika berdasarkan data 2014, nilai ekspor bijih nikel (kode HS 2604) hanya Rp1 triliun. Angka itu didapat dari ekspor senilai USD85,913 juta dikalikan rerata nilai tukar rupiah pada tahun yang sama, yaitu Rp11,865 per USD.
"Lalu, dari mana angka Rp510 triliun? Berdasarkan data 2022, nilai ekspor besi dan baja (kode HS 72) yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi adalah USD27,8 miliar. Berdasarkan rerata nilai tukar rupiah tahun 2022 sebesar 14.876 per USD, nilai ekspor besi dan baja (kode HS 72) setara dengan Rp413,9 triliun," jelas Faisal.
"Terlepas dari perbedaan data antara yang disampaikan Presiden dan hitung-hitungan saya, memang benar adanya bahwa lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi, yaitu 414 kali lipat sungguh sangat fantastis," tambahnya.
Namun, menurut Faisal, apakah uang hasil ekspor mengalir ke Indonesia? Mengingat hampir semua perusahaan smelter pengolah bijih nikel 100 persen dimiliki oleh China dan Indonesia menganut rezim devisa bebas. Jadi adalah hak perusahaan China untuk membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri atau ke negerinya sendiri.
Berbeda dengan ekspor sawit dan turunannya yang dikenakan pajak ekspor atau bea keluar plus pungutan berupa bea sawit, ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya. Jadi penerimaan pemerintah dari ekspor semua jenis produk smelter nikel nihil, alias nol besar.
"Jika keuntungan perusahaan sawit dan olahannya dikenakan pajak keuntungan perusahaan atau pajak penghasilan badan, perusahaan smelter nikel bebas pajak keuntungan badan karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Jadi, nihil pula penerimaan pemerintah dari laba luar biasa yang dinikmati perusahaan smelter nikel. Perusahan-perusahaan smelter China menikmati 'karpet merah' karena dianugerahi status proyek strategis nasional. Kementerian Keuangan-lah yang pada mulanya memberikan fasilitas luar biasa ini dan belakangan lewat peraturan pemerintah dilimpahkan kepada BKPM," tegas Faisal.
Lihat Juga :
