Kementan Serahkan Bantuan Sektor Pertanian ke Pemprov NTB Rp55,9 Miliar

LOMBOK TIMUR - Kementerian Pertanian ( Kementan ) menyerahkan bantuan kepada Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) senilai Rp55,9 miliar. Rinciannya dari Ditjen Tanaman Pangan senilai Rp2,6 miliar lebih, Ditjen Hortikultura senilai Rp7,4 miliar lebih, Ditjen Perkebunan Rp10 miliar lebih, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp7,5 miliar lebih dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Rp27 miliar lebih.

Inspektur Jenderal (Itjen) Kementerian Pertanian Jan S Maringka mengatakan, NTB merupakan daerah yang sangat potensial dalam mengembangkan sektor pertanian. Selain itu, NTB juga menjadi salah satu daerah lumbung pangan nasional.

"Mari kita bersatu padu menjaga lahan pertanian kita untuk memperkuat ketahanan pangan nasional," ujar Jan Maringka, Kamis (10/8/2023).



Dia mengungkapkan, pada tahun 2021 tingkat produksi beras di NTB mencapai 897.000 ton. Berdasarkan data BPS terbaru tahun 2022, produksinya meningkat signifikan menjadi 921.000 ton. Dia menegaskan pentingnya kerja sama dan koordinasi antara berbagai pihak baik lintas instansi hingga tingkat desa untuk mengatasi berbagai persoalan terkait pertanian. Jan pun kagum melihat kondisi pertanian NTB yang hingga saat ini terus berkembang pesat.

"Dari Bandara Internasional Lombok menuju Mataram tadi sepintas saya lihat kondisi pertanian kita di Lombok ini cukup bagus," katanya.

Dia optimistis masyarakat NTB terutama para petani akan mendapat limpahan berkah dari sektor pertanian tersebut. "Maka itu, ayo dong jangan jauh-jauh. Kajarinya, kepolisiannya, aparat desa dan BPN-nya segera kumpul mendekat. Kita satukan tekad untuk kemajuan sektor pertanian kita di NTB ini," ucapnya.

Sekretaris Daerah NTB H Lalu Gita Ariadi mengapresiasi bantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat untuk sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Pemprov NTB akan berupaya maksimal untuk menjaga dan meningkatkan sektor pertanian sesuai dengan jalur dan ketentuan yang ada. Lalu Gita menegaskan, apa yang diperoleh NTB di sektor pertanian patut disyukuri.



Pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menangani berbagai persoalan, terutama menyangkut alih fungsi lahan.

"Rakorwas ini menjawab kekhawatiran saya terutama menyangkut alih fungsi lahan pertanian di NTB. Tidak hanya menyangkut hilirnya terkait kebijakan pengamanan, tapi juga di hulunya kita lakukan secara Multi Stake Holder. Kami di NTB punya komitmen untuk tetap menjaga NTB sebagai status lumbung pangan nasional," kata dia.