Jokowi Anggarkan Rp422,7 Triliun untuk Infrastruktur dan IKN Nusantara

Rabu, 16 Agustus 2023 - 16:25 WIB
loading...
Jokowi Anggarkan Rp422,7 Triliun untuk Infrastruktur dan IKN Nusantara
Pembangunan IKN Nusantara akan menggunakan anggaran infrastruktur. Foto/Antara
A A A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengatakan, pada 2024 pemerintah mengalokasikan APBN sebesar Rp422,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Anggaran tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas dan pemerataan pembangunan hingga ekonomi.



Presiden Jokowi menjelaskan, anggaran tersebut akan digunakan untuk penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas.

"Untuk mendorong produktivitas, mobilitas dan konektivitas, serta pemerataan yang berkeadilan, anggaran infrastruktur dialokasikan Rp422,7 triliun," ujar Presiden saat membacakan Pengantar RAPBN 2024 dan Nota Keuangan di Komplek Parlemen, Rabu (16/8/2023).

Di samping itu pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk menjaga ketahanan pangan lewat pembangunan bendungan guna menjaga ketersediaan air baku, pembangunan saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier untuk peninjauan produktivitas pertanian.

"Penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan; pemerataan akses teknologi Informasi dan komunikasi," kata Jokowi.

Anggaran infrastruktur tersebut juga dialokasikan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Targetnya mulai tahun 2024 mendatang pemindahan PNS tahap satu sudah mulai dilakukan sekaligus menandakan pindahnya pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan.

"Pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi, serta mendukung proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan IKN," lanjut Presiden.



"Akselerasi pembangunan infrastruktur ditempuh dengan bauran skema pendanaan, melalui sinergi pembiayaan investasi dan belanja kementerian/lembaga serta meningkatkan peran swasta. Untuk itu, pemerintah terus mendorong pengembangan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha yang lebih masif dan berkelanjutan," pungkasnya.

(uka)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1226 seconds (0.1#10.140)