Tekan Polusi, PUPR Ajak Semua Pihak Bahu-membahu Biayai Perumahan Hijau
loading...
Perumahan hijau dinilai bisa kurangi polusi udara. Foto/PUPR
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembiayaan perumahan hijau di Indonesia guna mengakselerasi transisi energi yang adil dan terjangkau. Upaya itu sebagai salah satu cara menekan emisi karbon yang berkontribusi pada polusi udara .
Menurut laporan Climate Transparency, pada tahun 2021 bangunan gedung di Indonesia mengeluarkan emisi sebanyak 29,1%. 4,6% emisi langsung (pembakaran untuk penghangat, memasak, dan lain-lain) dan 24,5% emisi tidak langsung (jaringan listrik untuk peralatan rumah tangga).
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, diperlukan langkah strategis untuk efisiensi pemanfaatan energi, khususnya pada bangunan perumahan melalui implementasi konsep Bangunan Gedung Hijau.
"Kementerian PUPR telah menggagas Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP) sebagai langkah transisi ke perumahan hijau dengan menyediakan rumah yang terjangkau baik melalui pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah dengan menerapkan prinsip Bangunan Gedung Hijau,” kata Herry dikutip Kamis (23/8/2023).
IGAHP mencakup adaptasi, mitigasi, sertifikasi, serta pembiayaan perumahan hijau yang memungkinkan Indonesia mencapai target emisi nol karbon (net zero emission) untuk sektor perumahan pada tahun 2050. Progam ini dilaksanakan secara kolaboratif bersama para pemangku kepentingan di bidang pembiayaan perumahan.
Herry menambahkan, Kementerian PUPR telah membangun 6,8 juta rumah dari tahun 2015 hingga 2021 dan 1,1 juta rumah sepanjang tahun 2022 melalui Program Satu Juta Rumah. Terlepas dari pencapaian penyediaan perumahan tersebut, masih terdapat backlog kepemilikan rumah sebesar 12,7 juta dan rumah tidak layak huni sebanyak 23,7 juta yang juga perlu diintegrasikan dengan implementasi desain Bangunan Gedung Hijau yang tahan iklim.
Sebagai upaya bersama dalam mendukung terciptanya suatu ekosistem untuk menyelaraskan seluruh upaya pemenuhan kebutuhan hunian agar dapat berjalan dengan optimal, termasuk upaya-upaya pendanaan kreatif (creative financing), pemerintah telah membentuk inisiatif Ekosistem Pembiayaan Perumahan pada tahun 2023 yang diprakarsai oleh Kementerian Pekerjaan PUPR dan Kementerian Keuangan.
“Untuk mempercepat pemenuhan perumahan hijau yang terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem pembiayaan perumahan harus bekerja sama membangun suatu skema pembiayaan yang kreatif,” pungkas Herry.
Menurut laporan Climate Transparency, pada tahun 2021 bangunan gedung di Indonesia mengeluarkan emisi sebanyak 29,1%. 4,6% emisi langsung (pembakaran untuk penghangat, memasak, dan lain-lain) dan 24,5% emisi tidak langsung (jaringan listrik untuk peralatan rumah tangga).
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, diperlukan langkah strategis untuk efisiensi pemanfaatan energi, khususnya pada bangunan perumahan melalui implementasi konsep Bangunan Gedung Hijau.
"Kementerian PUPR telah menggagas Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP) sebagai langkah transisi ke perumahan hijau dengan menyediakan rumah yang terjangkau baik melalui pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah dengan menerapkan prinsip Bangunan Gedung Hijau,” kata Herry dikutip Kamis (23/8/2023).
IGAHP mencakup adaptasi, mitigasi, sertifikasi, serta pembiayaan perumahan hijau yang memungkinkan Indonesia mencapai target emisi nol karbon (net zero emission) untuk sektor perumahan pada tahun 2050. Progam ini dilaksanakan secara kolaboratif bersama para pemangku kepentingan di bidang pembiayaan perumahan.
Herry menambahkan, Kementerian PUPR telah membangun 6,8 juta rumah dari tahun 2015 hingga 2021 dan 1,1 juta rumah sepanjang tahun 2022 melalui Program Satu Juta Rumah. Terlepas dari pencapaian penyediaan perumahan tersebut, masih terdapat backlog kepemilikan rumah sebesar 12,7 juta dan rumah tidak layak huni sebanyak 23,7 juta yang juga perlu diintegrasikan dengan implementasi desain Bangunan Gedung Hijau yang tahan iklim.
Sebagai upaya bersama dalam mendukung terciptanya suatu ekosistem untuk menyelaraskan seluruh upaya pemenuhan kebutuhan hunian agar dapat berjalan dengan optimal, termasuk upaya-upaya pendanaan kreatif (creative financing), pemerintah telah membentuk inisiatif Ekosistem Pembiayaan Perumahan pada tahun 2023 yang diprakarsai oleh Kementerian Pekerjaan PUPR dan Kementerian Keuangan.
“Untuk mempercepat pemenuhan perumahan hijau yang terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem pembiayaan perumahan harus bekerja sama membangun suatu skema pembiayaan yang kreatif,” pungkas Herry.
(uka)
Lihat Juga :
