Buka-bukaan Soal Potensi Investasi Sektor Perumahan ASN di IKN
loading...
Kebutuhan rumah bagi para PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang akan tinggal di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, masih kurang. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kebutuhan rumah bagi para PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang akan tinggal di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara , masih kurang. Pada tahap awal diperkirakan sebanyak 16 ribu PNS dari akan pindah ke IKN, namun baru terbangun setengahnya yakni hanya berjumlah 8.000 unit.
"Nah ini masih ada potensi investasi di bidang perumahan di IKN, jadi kalau mengacu pada Perpres 63 tahun 2023, ASN yang akan dipindahkan kurang lebih 16.000. Jadi kalau yang saya bangun tadi memang rumah dinas itu ada sekitar 8.000 unit rusun," ujar Direktur Jendral Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto dalam konferensi pers Hapernas 2023, Jumat (25/8/2023).
Oleh karena itu menurutnya masih tersedia peluang investasi sektor perumahan di IKN untuk menutup kebutuhan rumah bagi para penyelenggara negara tersebut. Iwan menyebut saat ini pihaknya tengah membuka pembiayaan perumahan untuk memperkecil kekurangan tersebut lewat skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha).
"Minimal 8.000 unit rumah yang harus diinvestasikan. Kalau biayanya saya belum menghitung. Tapi kurang lebih 8.000 unit ini yang kita kejar dengan skema KPBU," sambungnya.
Menurut Iwan pasokan 8.000 unit perumahan tersebut menurutnya mampu mengakomodir kebutuhan hunian para ASN yang pindah di tahap awal. Tapi dengan catatan kepemilikan rumah itu sementara bersifat sharing.
Sehingga tidak menutup kemungkinan satu unit rusun di IKN nantinya dihuni oleh lebih dari satu ASN. Mengingat keterbatasan unit yang dibangun oleh pemerintah menggunakan APBN.
"Jadi yang saya bangun tadi ada rumah dinas itu bisa menambung kurang lebih 8.000-an dengan sistem sharing sementara di tahap awal," kata Iwan.
Adapun saat ini, Ditjen Perumahan sendiri telah menyelesaikan penandatanganan kontrak untuk pembangunan hunian ASN di IKN sebanyak 47 tower. Rinciannya 31 tower untuk ASN, 9 tower untuk TNI, 4 tower untuk Polri, dan 3 Tower BIN (Badan Intelijen Negara).
Adapun total anggaran yang dibutuhkan untuk membangun 47 rusun ASN tersebut senilai Rp9,4 triliun. Targetnya 12 rusun sudah bisa rampung lebih awal pada bulan Juli 2024 mendatang dengan kondisi fully furnished.
Tower rusun yang dibangun menggunakan APBN itu nantinya berstatus rumah dinas dan tidak dapat dimiliki. Namun menurut Iwan tidak menutup kemungkinan para ASN ini juga bisa memiliki hunian sendiri di IKN, dengan membeli dari para developer yang akan investasi di IKN.
"Tapi tidak tutup kemungkinan ASN mileniel itu tidak tinggal di rumah dinas, tapi bisa memiliki rumah di sana, tinggal di sana. Ini yang kita dorong dari sisi suplai. Agar investor bisa segera membangun atau KPBU bisa menambah untuk pembangunan rumah dinas. Tapi selanjutnya rumah milik ini terus kita dorong pembangunannya di sana," pungkasnya.
"Nah ini masih ada potensi investasi di bidang perumahan di IKN, jadi kalau mengacu pada Perpres 63 tahun 2023, ASN yang akan dipindahkan kurang lebih 16.000. Jadi kalau yang saya bangun tadi memang rumah dinas itu ada sekitar 8.000 unit rusun," ujar Direktur Jendral Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto dalam konferensi pers Hapernas 2023, Jumat (25/8/2023).
Oleh karena itu menurutnya masih tersedia peluang investasi sektor perumahan di IKN untuk menutup kebutuhan rumah bagi para penyelenggara negara tersebut. Iwan menyebut saat ini pihaknya tengah membuka pembiayaan perumahan untuk memperkecil kekurangan tersebut lewat skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha).
"Minimal 8.000 unit rumah yang harus diinvestasikan. Kalau biayanya saya belum menghitung. Tapi kurang lebih 8.000 unit ini yang kita kejar dengan skema KPBU," sambungnya.
Menurut Iwan pasokan 8.000 unit perumahan tersebut menurutnya mampu mengakomodir kebutuhan hunian para ASN yang pindah di tahap awal. Tapi dengan catatan kepemilikan rumah itu sementara bersifat sharing.
Sehingga tidak menutup kemungkinan satu unit rusun di IKN nantinya dihuni oleh lebih dari satu ASN. Mengingat keterbatasan unit yang dibangun oleh pemerintah menggunakan APBN.
"Jadi yang saya bangun tadi ada rumah dinas itu bisa menambung kurang lebih 8.000-an dengan sistem sharing sementara di tahap awal," kata Iwan.
Adapun saat ini, Ditjen Perumahan sendiri telah menyelesaikan penandatanganan kontrak untuk pembangunan hunian ASN di IKN sebanyak 47 tower. Rinciannya 31 tower untuk ASN, 9 tower untuk TNI, 4 tower untuk Polri, dan 3 Tower BIN (Badan Intelijen Negara).
Adapun total anggaran yang dibutuhkan untuk membangun 47 rusun ASN tersebut senilai Rp9,4 triliun. Targetnya 12 rusun sudah bisa rampung lebih awal pada bulan Juli 2024 mendatang dengan kondisi fully furnished.
Tower rusun yang dibangun menggunakan APBN itu nantinya berstatus rumah dinas dan tidak dapat dimiliki. Namun menurut Iwan tidak menutup kemungkinan para ASN ini juga bisa memiliki hunian sendiri di IKN, dengan membeli dari para developer yang akan investasi di IKN.
"Tapi tidak tutup kemungkinan ASN mileniel itu tidak tinggal di rumah dinas, tapi bisa memiliki rumah di sana, tinggal di sana. Ini yang kita dorong dari sisi suplai. Agar investor bisa segera membangun atau KPBU bisa menambah untuk pembangunan rumah dinas. Tapi selanjutnya rumah milik ini terus kita dorong pembangunannya di sana," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
