APLE dan Ekonom Beri Pandangan soal Dampak Larangan Impor Barang di Bawah USD100

Ia menilai kebijakan diambil pemerintah ini tak memikirkan secara matang ekses ditimbulkan dan tak melibatkan semua stake holder. Kebijakan itu bahkan disebutnya lebih condong diambil karena anggapan populis jelang Pemilu 2024.

“Kebijakan ini membingungkan. Masalah pajak, Kementerian Keuangan dan bea cukai harus bicara. Pengaruh tax avenue harus dipikirkan. Kementerian Tenaga Kerja harus angkat bicara, ada UMKM mempekerjakan karyawan, akan ada lay off,” tukasnya.

Keluhan atas wacana larangan impor di bawah USD100 disampaikan Gita Dwi Ayu Putri, founder Wax Beauty Salon Serang dan Padeglang. Gita menyampaikan 80% pengadaan alat dan barang untuk aktivitasnya mengandalkan impor karena tak adanya keterediaan di dalam negeri. Bila larangan benar-benar diterapkan, dirinya memastikan sebagian karyawan terpaksa di-PHK karena aktivitas usaha yang melibatkan barang impor tak lagi dilakukan.



Sementara itu, Rossa Novitasari, Kepala Bidang Investasi UKM, Pada Asisten Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi UKM, Kementerian Koperasi dan UMKM, menegaskan revisi permendag dimaksudkan agar UMKM, produsen dan masyarakat dapat terlindungi dalam ekosistem digital. Ia berharap adanya masukan yang konkret dari stake holder kepada pemerintah sehingga kebijakan diambil akan baik untuk negara dan khususnya pelaku UMKM.