Komisi VII DPR RI dan Kepala BPH Migas Tinjau Proyek Pembangunan Pelabuhan Kijing
Sabtu, 01 Agustus 2020 - 14:59 WIB
loading...
A
A
A
"Penggunaan bahan bakar diesel nabati ini perlu kita dorong, karena bisa menekan impor bahan bakar minyak (BBM) yang pada akhirnya dapat mengurangi defisit neraca perdagangan," jelas Maman.
Penghematan devisa dari implementasi B20 dan B30 berdasarkan data dari Pertamina di tahun 2018 sebesar Rp26,67 triliun, tahun 2019 sebesar Rp43,81 triliun, dan tahun ini diperkirakan mencapai Rp63,39 triliun.
Saat kunjungan kerja ke Gubernur Kalbar, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Komisi VII DPR-RI yang diwakili Maman Abdurrahman sekaligus sebagai putra daerah Kalbar sangat mendukung pipa gas bumi Trans Kalimantan ataupun pembangunan Floating Storage Regasification Unit (FSRU) untuk memenuhi demand di provinsi Kalimantan Barat sehingga pertumbukan ekonomi dapat berakselerasi sesuai target yang diharapkan.
Karena itu Maman Abdurrahman mendesak dan meminta agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memasukkan ke dalam rencana strategis Kementerian ESDM dan segera memasukkan pipa gas bumi Trans Kalimantan ke dalam revisi Keputusan Menteri ESDM Nomor 2700/2012 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) agar sejalan dengan RPJM Nasional.
Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan sepanjang kurang lebih 2.219 km yang melewati wilayah Kaltim-Kalsel-Kalteng-dan Kalbar masuk ke dalam Daftar Proyek Prioritas Strategis (Major Project) nomor 37 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, dengan pelaksana antara lain Kementerian ESDM dan Badan Usaha (BUMN/Swasta).
Dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 2700/2012 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN), pipa Gas Bumi Trans Kalimantan masuk ke dalam Matriks Rencana Jaringan Pipa Gas Bumi Nasional Pulau Kalimantan kategori Open Access wilayah Kaltim, Kalsel, dan Kalbar.
Penghematan devisa dari implementasi B20 dan B30 berdasarkan data dari Pertamina di tahun 2018 sebesar Rp26,67 triliun, tahun 2019 sebesar Rp43,81 triliun, dan tahun ini diperkirakan mencapai Rp63,39 triliun.
Saat kunjungan kerja ke Gubernur Kalbar, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Komisi VII DPR-RI yang diwakili Maman Abdurrahman sekaligus sebagai putra daerah Kalbar sangat mendukung pipa gas bumi Trans Kalimantan ataupun pembangunan Floating Storage Regasification Unit (FSRU) untuk memenuhi demand di provinsi Kalimantan Barat sehingga pertumbukan ekonomi dapat berakselerasi sesuai target yang diharapkan.
Karena itu Maman Abdurrahman mendesak dan meminta agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memasukkan ke dalam rencana strategis Kementerian ESDM dan segera memasukkan pipa gas bumi Trans Kalimantan ke dalam revisi Keputusan Menteri ESDM Nomor 2700/2012 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) agar sejalan dengan RPJM Nasional.
Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan sepanjang kurang lebih 2.219 km yang melewati wilayah Kaltim-Kalsel-Kalteng-dan Kalbar masuk ke dalam Daftar Proyek Prioritas Strategis (Major Project) nomor 37 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, dengan pelaksana antara lain Kementerian ESDM dan Badan Usaha (BUMN/Swasta).
Dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 2700/2012 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN), pipa Gas Bumi Trans Kalimantan masuk ke dalam Matriks Rencana Jaringan Pipa Gas Bumi Nasional Pulau Kalimantan kategori Open Access wilayah Kaltim, Kalsel, dan Kalbar.
(ars)
Lihat Juga :
