Sri Mulyani Ajukan Kerangka Ekonomi Makro 2018 ke DPR

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati hari ini menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2018 kepada DPR RI. Hal tersebut disampaikan dalam sidang paripurna DPR RI yang dilaksanakan hari ini.

Dia mengungkapkan, perekonomian dunia saat ini masih dipenuhi ketidakpastian dan penuh persaingan. Namun begitu, pemerintah tetap berupaya keras mewujudkan peningkatan pertumbuhan yang lebih berkualitas dan inklusif, agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih adil dan merata.

"Untuk itu, di tahun 2018 pemerintah telah menetapkan sasaran pertumbuhan pada kisaran 5,4% hingga 6,1%. Sasaran pertumbuhan yang lebih tinggi ini diarahkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan di kawasan timur Indonesia, kawasan perbatasan dan juga daerah lain yang masih tertinggal," katanya dalam sidang paripurna di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif, lanjut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, maka pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga perlu terus dijaga. Untuk itu, pemerintah akan berupaya keras menjaga laju inflasi dalam negeri pada tingkat yang rendah untuk menjamin daya beli masyarakat. "Di tahun 2018, pemerintah akan berupaya menjaga inflasi pada rentang 3+/-1%," imbuh dia.

Menurutnya, tingkat inflasi yang rendah tidak saja mendorong perekonomian domestik untuk menjadi lebih efisien dan berdaya saing. Tetapi juga akan menjamin kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan pada akhirnya akan memperbaiki tingkat kesejahteraannya.

Guna menjaga stabilitas ekonomi, dia mengungkapkan bahwa nilai tukar perlu dijaga pada tingkat yang aman. Hal ini juga dalam rangka menjaga kepercayaan dan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, pada tahun depan banyak hal yang menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas dan pergerakan nilai tukar khususnya nilai tukar rupiah. Di antaranya faktor dinamika ekonomi negara maju, termasuk normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat dan Eropa, perkembangan ekonomi di China, faktor geo-politik serta keamanan regional dan dunia. "Rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2018 diperkirakan berada dalam rentang Rp13.500 hingga Rp13.800 per USD," tuturnya.

Mantan Menko bidang Perekonomian ini menambahkan, berbagai ketidakpastian global tersebut juga memengaruhi kondisi instrumen keuangan di pasar domestik. Termasuk di antaranya pergerakan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan. Namun, dengan didukung oleh perbaikan kinerja perekonomian nasional, terjaganya laju inflasi dan nilai tukar, maka tekanan yang berasal dari ketidakpastian perekonomian global diharapkan dapat diminimalisir.

"Dengan memperhatikan hal tersebut, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan tahun 2018 diperkirakan sebesar 4,8% hingga 5,6%. Sementara asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) pada tahun depan diperkirakan berada di kisaran USD45 hingga USD60 per barel," terang Sri Mulyani.

Sementara asumsi lifting minyak dan gas bumi (migas) pada tahun depan diperkirakan mencapai 1.965 hingga 2.050 ribu barel per hari, yang terdiri dari lifting minyak bumi sekitar 771 hingga 815 ribu bph. Sedangkan lifting gas bumi sekitar 1.194 hingga 1.235 ribu barel setara minyak per hari.

"Perkiraan tingkat lifting tersebut berdasarkan pertimbangan kapasitas produksi dan tingkat penurunan alamiah lapangan migas yang ada, penambahan proyek yang akan mulai beroperasi, serta rencana kegiatan produksi yang dilaksanakan oleh KKKS pada tahun 2018," tandasnya.