Sri Mulyani Ancam Copot Pejabat Main dengan Importir Nakal

JAKARTA - Pemerintah baru saja menggelar rapat koordinasi terkait pembentukan satuan tugas kegiatan impor berisiko tinggi. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, akan menindak tegas setiap oknum pejabat yang bermain dengan importir nakal.

Menurutnya, banyak pegawai bekerja sama dengan importir untuk meloloskan barang yang kode barang atau harga impornya tak sesuai dengan laporan. Jika didapati demikian di lapangan, dia tidak segan memecat para pejabat yang bermain curang bekerja sama dengan importir nakal.

"Kalau jawabannya masih atau tidak jelas, ya saya akan copot. Saya taruh di lapangan kemudian kita sorakin rame-rame baru masukin penjara. Kami akan terus perbaiki diri, kalau policy belum baik kami perbaiki policy. Kami memahami oknum yang jelek sangat sedikit 1-2, tapi dia merusak institusi kami, value kami, dan negara kita dan bangsa kita," tegasnya di kantor Ditjen Bea Cukai, Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Melalui ancaman tersebut, Sri Mulyani yakin tidak ada lagi permainan pejabat di institusi yang dapat disembunyikan dengan pembentukan satgas ini. Mereka akan secara ketat melakukan pengawasan.

"Jadi tidak ada lagi oknum pejabat kementerian dan lembaga yang bekerja sama dengan para importir nakal untuk mencari keuntungan. Ini sinyal anak buah kami tidak lagi cari alasan, selama ini bilangnya tidak bisa karena Polri mem-backing. Paling kalau ketangkap nanti dilepas Jaksa. Ini jadi alasan anak buah menjadi pengecualian. Sekarang tidak ada lagi karena kami berkoordinasi," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi menyatakan untuk jangka panjang pihaknya akan membangun sistem kepatuhan pengguna jasa melalui revitalisasi manajemen risiko operasional. Sehingga, volume peredaran barang ilegal dapat turun dan terjadi supply gap yang dapat dipenuhi produksi dalam negeri dan penerimaan negara dapat optimal.

"Ini untuk menyasar perbaikan terkait kepatuhan pengguna jasa, pemberantasan penyelundupan, pelanggaran kepabeanan dan praktik perdagangan ilegal," kata Heru.

Meski demikian, Bea Cukai belum menghitung potensi penerimaan dari penertiban importir berisiko tinggi. Pihaknya bersama PPATK masih melakukan kajian dan analisis.