Suharso Ungkap Modus Daerah Manipulasi Data Stunting demi Insentif

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkap, ada sejumlan kepala daerah yang menghitung data stunting dengan cara yang tidak benar sehingga menghasilkan data yang keliru. Menurut Suharso tindakan itu dilakukan agar bisa mendapatkan keuntungan atau insentif dari pemerintan pusat.



"Salah satunya bupati temannya Pak Amir (Wakil Ketua Komisi XI DPR RI) yang memberikan data itu. Jadi datanya begini, terus dia langsung dengan bangga bilang dari 30-an (persen) menjadi 8%," ungkap Suharso dalam acara Sosialisasi RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 kepada Partai Politik di Gedung Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (9/10/2023).

Suharso menegaskan, jika dihitung dengan benar, penurunan angka stunting dalam waktu 2 atau 3 tahun tidak akan terlampau jauh.

"Ini enggak mudeng. Kalau orang yang berhitung enggak mungkin dalam waktu 2-3 tahun bisa loncat seperti itu. Enggak mungkin, enggak masuk akal, hanya karena supaya bisa mendapatkan benefit dari pemerintah pusat," ujarnya.

Suharso membongkar cara pemerintah daerah mengakali data stunting. Dia menyebut banyak pemda yang melakukan pengelompokan dalam usia tertentu kemudian jika sudah melewati batas tersebut, pemda mengeluarkannya tanpa melihat kondisi balitanya terlebih dahulu.



"Sering teman-teman di daerah itu menghitung stunting keliru. Ketika seorang bayi, balita, begitu di atas 5 tahun karena dia sudah dianggap 5 tahun plus satu hari, meskipun dia masih stunting, keluar dia dari cakupan yang terkena stunting. Berkurang jumlahnya," pungkasnya.