Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Menteri Teten Minta Instagram Blokir Akun Penjual Baju Bekas Impor Ilegal
loading...
Menkop UKM Teten Masduki meminta Instagram memblokir akun-akun penjual baju bekas impor ilegal. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki meminta Instagram (IG) untuk memblokir akun-akun penjual baju bekas impor ilegal. Teten menjelaskan, timnya menemukan ada akun Instagram penjual pakaian bekas impor ilegal di Bandung.
"Kita minta IG untuk mentakedown akun itu, karena itu kan menjual barang ilegal kan gak boleh," kata Teten saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Rabu (25/10/2023).
Menindaklanjuti hal tersebut KemenKopUKM sudah memanggil pihak Instagram. Namun, kata Teten, Instagram merasa kalau mereka hanya sebatas platform dan tidak punya tanggung jawab terkait hal tersebut.
"Nah ini menurut saya sih nggak bisa lagi begitu. Saya ingin mengajak mereka ayo bangun bisnis model yang sustain, menjual barang selundupan itu ada pidananya, jadi kita ingin mereka punya komitmen itu," ujarnya.
Menurutnya, perkembangan pengaturan platform di dunia sudah mengharuskan platform bertanggung jawab terhadap konten yang ada di dalamnya.
"Di Eropa Union kan digital service act sudah mencantumkan itu, jadi saya kira mereka harus mulai menerapkan etik walaupun Indonesia belum memiliki aturan itu, tapi kita ingin meminta komitmen," tuturnya.
"Kita minta IG untuk mentakedown akun itu, karena itu kan menjual barang ilegal kan gak boleh," kata Teten saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Rabu (25/10/2023).
Menindaklanjuti hal tersebut KemenKopUKM sudah memanggil pihak Instagram. Namun, kata Teten, Instagram merasa kalau mereka hanya sebatas platform dan tidak punya tanggung jawab terkait hal tersebut.
"Nah ini menurut saya sih nggak bisa lagi begitu. Saya ingin mengajak mereka ayo bangun bisnis model yang sustain, menjual barang selundupan itu ada pidananya, jadi kita ingin mereka punya komitmen itu," ujarnya.
Menurutnya, perkembangan pengaturan platform di dunia sudah mengharuskan platform bertanggung jawab terhadap konten yang ada di dalamnya.
"Di Eropa Union kan digital service act sudah mencantumkan itu, jadi saya kira mereka harus mulai menerapkan etik walaupun Indonesia belum memiliki aturan itu, tapi kita ingin meminta komitmen," tuturnya.
(nng)
Explore More