Indonesia Diragukan Mampu Kelola Sendiri Tambang Freeport
Indonesia Diragukan Mampu Kelola Sendiri Tambang Freeport
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mencapai kesepakatan dengan PT Freeport Indonesia, dimana salah satunya adalah memperpanjang izin operasi Freeport hingga 2041, jika persyaratan divestasi 51% saham dan pembanguman smelter dilaksanakan.
Banyak yang mempertanyakan, mengapa repot-repot bernegosiasi dengan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut, ketimbang membiarkan kontrak Freeport berakhir 2021 dan tidak lagi diperpanjang.
(Baca Juga: Cerita Alotnya Proses Negosiasi Pemerintah dengan Freeport
Menteri ESDM Ignasius Jonan tak menampik, pemerintah bisa saja memilih cara tidak memperpanjang kontrak Freeport yang akan berakhir 2021. Namun, dirinya masih tak yakin dengan kemampuan Indonesia dalam mengelola sendiri tambang Grasberg di Papua.
"Bisa saja (tak diperpanjang), tapi dalam KK (Kontrak Karya) itu Freeport juga dapat mengajukan perpanjangan, itu juga ada di Undang-undang (UU) kok. Pertanyaannya, apakah setelah 2021 kita mampu mengelola ini?," katanya seperti dikutip dalam laman resmi esdm.go.id di Jakarta, Sabtu (2/9/2017).
(Baca Juga: Freeport Lepas Saham 51%, Jonan Bantah Ada Upaya Nasionalisasi
Menurutnya, perlu transisia apabila Indonesia menginginkan untuk mengelola sendiri tambang Freeport pada 2021. Terlebih, tambang Grasberg memiliki kompelsitas yang tinggi.
"Jawaban saya, saya kira ini perlu transisi. Secara teknis, engineering, pengelolaan tambang yang begitu kompleks di Mimika perlu transisi. Dalam konteks memiliki 51%, saya kira ini transisi yang sangat baik," imbuh dia.
Masih menurut Jonan, industri tambang di Indonesia belum ada yang bisa mengelola tambang Freeport. Sejauh ini, tidak ada bukti Indonesia bisa melakukannya. "Enggak ada bukti sebelumnya, referensinya apa? Kita lihat, tambang besar kita apa di bidang minerba? Misalnya Antam. Antam tidak pernah mengelola yang sekompleks itu. Kalau kita ambil alih namun gagal, ini persoalan besar," tandasnya.
Banyak yang mempertanyakan, mengapa repot-repot bernegosiasi dengan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut, ketimbang membiarkan kontrak Freeport berakhir 2021 dan tidak lagi diperpanjang.
(Baca Juga: Cerita Alotnya Proses Negosiasi Pemerintah dengan Freeport
Menteri ESDM Ignasius Jonan tak menampik, pemerintah bisa saja memilih cara tidak memperpanjang kontrak Freeport yang akan berakhir 2021. Namun, dirinya masih tak yakin dengan kemampuan Indonesia dalam mengelola sendiri tambang Grasberg di Papua.
"Bisa saja (tak diperpanjang), tapi dalam KK (Kontrak Karya) itu Freeport juga dapat mengajukan perpanjangan, itu juga ada di Undang-undang (UU) kok. Pertanyaannya, apakah setelah 2021 kita mampu mengelola ini?," katanya seperti dikutip dalam laman resmi esdm.go.id di Jakarta, Sabtu (2/9/2017).
(Baca Juga: Freeport Lepas Saham 51%, Jonan Bantah Ada Upaya Nasionalisasi
Menurutnya, perlu transisia apabila Indonesia menginginkan untuk mengelola sendiri tambang Freeport pada 2021. Terlebih, tambang Grasberg memiliki kompelsitas yang tinggi.
"Jawaban saya, saya kira ini perlu transisi. Secara teknis, engineering, pengelolaan tambang yang begitu kompleks di Mimika perlu transisi. Dalam konteks memiliki 51%, saya kira ini transisi yang sangat baik," imbuh dia.
Masih menurut Jonan, industri tambang di Indonesia belum ada yang bisa mengelola tambang Freeport. Sejauh ini, tidak ada bukti Indonesia bisa melakukannya. "Enggak ada bukti sebelumnya, referensinya apa? Kita lihat, tambang besar kita apa di bidang minerba? Misalnya Antam. Antam tidak pernah mengelola yang sekompleks itu. Kalau kita ambil alih namun gagal, ini persoalan besar," tandasnya.
(akr)
Explore More