HET Bukan Solusi untuk Mengatasi Masalah Beras Nasional

JAKARTA - Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Ninuk Rahayuningrum mengatakan, harga eceran tertinggi (HET) bukan menjadi solusi masalah beras. Namun, hanya salah satu kebijakan untuk mengatasi masalah beras.

"Jadi HET itu bukan menjadi solusi tapi hanya salah satu kebijakan beras," kata dia di Jakarta, Kamis (7/9/2017). (Baca Juga: CSIS Sebut Masalah Beras Dalam Negeri Sangat Sensitif)

Menurutnya, beras sangat penting dan politis. Namun, kepentingan penggilingan salah satu steak yang perlu diperhatikan dan hasil penggilingan juga jadi aspek yang diperhatikan.

"Memang HET ini ada diposisi hilir dan kita tidak bisa memisah-misahkan dari aspek lain yang tidak kalah pentingnya," ujar dia.

Ninuk menjelaskan, harga beras Indonesia paling tinggi di ASEAN dan hanya pada 2014 harga beras terus turun dan tahun-tahun berikutnya terus naik. Maka, agar harga beras stabil dibuat HET, termasuk untuk mengontrol ketersediaan dan harga terjamin.

Selain itu, HET juga untuk menjaga inflasi meski rendah. Mengingat beras menjadi komiditi yang mudah untuk spekulasi. "Itulah target yang perlu dicapai pemerintah dalam menetapkan HET," terangnya.

Menurutnya, Permendag No 57/2017 mengelompkkan jenis beras di pasaran, yaitu beras jenis premiun, medium, dan khusus. Namun yang dimasukkan HET hanya premium dan medium.

"Beras medium kadarnya 25% dan premium 14%. Itu juga menjadi kendala pelaksanaan di lapangan dan sangat sulit," ungkapnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah memberikan keleluasaan, mengingat masih banyak beras belum terjual. Penjual dan pemasok untuk membuat beberapa kesepakatan, sehingga konsumen dengan jelas memperjelas yang ingin dibeli masyarakat.