Nggak Ada yang Baru, Ini Jurus Pemerintah Tangkal Resesi

JAKARTA - Setelah mengalami kontraksi di kuartal II/2020 dimana pertumbuhan ekonomi -5,32% (year on year, yoy) ini, pemerintah bertekad melakukan langkah luar biasa (extraordinary) untuk menopang ekonomi agar bertahan di kuartal III dan IV tahun ini.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, langkah extraordinary itu perlu diambil agar Indonesia terhindar dari resesi .

"Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha termasuk BUMN harus ikut berpartisipasi," ujar Airlangga Hartarto dalam telekonferensi, di Jakarta, Rabu (5/8/2020).'

(Baca Juga: Agar Tak Lanjut Resesi, Pengusaha: Stimulus Segera Direalisasi!)

Namun, dalam pemaparannya, nyaris tak ada jurus baru yang diutarakan Airlangga, kecuali langkah-langkah yang sebelumnya telah diumumkan pemerintah. Airlangga menyebutkan, strategi utama dalam mempercepat pemulihan ekonomi adalah melalui peningkatan belanja pemerintah.

Optimalisasi belanja pemerintah, kata dia, dilakukan melalui implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), peningkatan daya beli masyarakat yang diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi di kuartal III dan IV.

"Kami pun telah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pembentukan itu akan meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dalam menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Sehingga perencanaan dan eksekusi kedua target kesehatan dan ekonomi dapat berjalan beriringan dan tercapai sekaligus," cetusnya.

(Baca Juga: Gawat! Belanja Pemerintah Ompong, RI Pasti Masuk Jurang Resesi)

Dia juga menambahkan, program penanganan Covid-19 yang lebih serius dan terstruktur diharapkan akan memulihkan kepercayaan masyarakat dan rumah tangga untuk melakukan aktivitasnya termasuk belanja atau konsumsi dan investasi.

"Penanganan dari aspek kesehatan yakni memperbanyak testing, tracing dan treat (3T), dan Kampanye Mencuci tangan, Masker, Menjaga jarak (3M), secara luas dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Lalu, pengadaan obat dan persiapan produksi dan distribusi vaksin hingga satu tahun ke depan harus dilakukan," paparnya.