Percepatan Pemerataan Listrik ke Pelosok, DPR Dukung Lewat Politik Anggaran
loading...
A
A
A
Dia menegaskan, bahwa elektrifikasi bukan sebatas penerangan, namun harus dilihat secara luas. Oleh karenanya berbagai upaya perlu terus dilakukan untuk terciptanya pemerataan listrik. "Bukan sekedar penerangan, tapi jadi faktor kegiatan produksi dan produktifitas masyarakat. Misalnya untuk mesin-mesin tepat guna di pedesaan," tuturnya.
Sementara, Presiden Joko Widodo sendiri sejak awal kepemimpinannya telah menegaskan bahwa pembangunan harus dilakukan dari pinggiran. Kementerian ini meyakini, pemerintah tetap berupaya untuk merealisasikan PR tersebut. Dalam kurun beberapa tahun belakangan ini, progres elektrifikasi di Indonesia cukup signifikan. Hal itu, tidak terlepas dari kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah.
Dampak tidak meratanya elektrifikasi juga berdampak pada sektor pendidikan. Kongkritnya, di masa pandemi covid-19 ini, banyak sekolah yang kesulitan dalam menjalankan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Tercatat, ada 8.522 sekolah di seluruh Indonesia yang memiliki listrik. Sementara 42.159 sekolah belum mendapatkan akses internet.
Praktisi pendidikan Indra Charismiaji mengatakan, bahwa dunia pendidikan saat ini telah memasuki era digital. Oleh karena itu, menjadi permasalahan besar jika masih ada sekolah-sekolah di Indonesia yang teraliri listrik.
"Kalau bicara listrik itu sesuatu ya sebelum digital. Jadi kalau sampai ini (listrik) belum tertangani, berat untuk ngomong pembangunan SDM. Karena di tempat lain sudah bicata digital, sementara kita masih bicara listrik," ungkapnya.
Tanpa didukung dengan ketersediaan listrik yang memadai, dapat dipastikan kualitas pendidikan kita akan tertinggal dari negara-negara lain. Pasalnya, teknologi sudah menjadi dasar dari semua aktifitas. "Program bersa kita adalah pembangunan SDM di era digital, bukan lagi di era non digital, maka mindsetnya harus komplit," katanya.
Masa pandemi ini juga menjadi bukti bahwa dunia pendidikan tidak lagi bisa lepas dari teknologi. Dimana dasar dari teknologi adalah soal ada tidaknya listrik. "Bicara wifi tidak mungkin bisa jalan kalau tidak ada listrik," pungkas Indra.
Sementara, Presiden Joko Widodo sendiri sejak awal kepemimpinannya telah menegaskan bahwa pembangunan harus dilakukan dari pinggiran. Kementerian ini meyakini, pemerintah tetap berupaya untuk merealisasikan PR tersebut. Dalam kurun beberapa tahun belakangan ini, progres elektrifikasi di Indonesia cukup signifikan. Hal itu, tidak terlepas dari kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah.
Dampak tidak meratanya elektrifikasi juga berdampak pada sektor pendidikan. Kongkritnya, di masa pandemi covid-19 ini, banyak sekolah yang kesulitan dalam menjalankan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Tercatat, ada 8.522 sekolah di seluruh Indonesia yang memiliki listrik. Sementara 42.159 sekolah belum mendapatkan akses internet.
Praktisi pendidikan Indra Charismiaji mengatakan, bahwa dunia pendidikan saat ini telah memasuki era digital. Oleh karena itu, menjadi permasalahan besar jika masih ada sekolah-sekolah di Indonesia yang teraliri listrik.
"Kalau bicara listrik itu sesuatu ya sebelum digital. Jadi kalau sampai ini (listrik) belum tertangani, berat untuk ngomong pembangunan SDM. Karena di tempat lain sudah bicata digital, sementara kita masih bicara listrik," ungkapnya.
Tanpa didukung dengan ketersediaan listrik yang memadai, dapat dipastikan kualitas pendidikan kita akan tertinggal dari negara-negara lain. Pasalnya, teknologi sudah menjadi dasar dari semua aktifitas. "Program bersa kita adalah pembangunan SDM di era digital, bukan lagi di era non digital, maka mindsetnya harus komplit," katanya.
Masa pandemi ini juga menjadi bukti bahwa dunia pendidikan tidak lagi bisa lepas dari teknologi. Dimana dasar dari teknologi adalah soal ada tidaknya listrik. "Bicara wifi tidak mungkin bisa jalan kalau tidak ada listrik," pungkas Indra.
(akr)
Explore More