Soal Nasib Kelanjutan Proyek IKN, Anies: Perumahan Rakyat Dahulu
loading...
Anies Baswedan akan memprioritaskan pembangunan perumahan rakyat. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Bakal calon presiden Anies Baswedan memberikan tanggapan terkait proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara ( IKN ) pada 2024 mendatang. Tanggapan itu diberikan Anies usai ditanya sejumlah wartawan.
Baca juga: Anies Siap Ikuti Uji Publik Capres PP Muhammadiyah: Selama Ini Kan Diuji Terus
Anies tidak mengungkap secara spesifik sikapnya terhadap kelanjutan proyek ibu kota baru tersebut. Menurutnya, yang saat ini masih menjadi isu besar adalah soal kepemilikan rumah rakyat terlebih dahulu.
"Perumahan rakyat dahulu (tanggapi nasib kelanjutan proyek IKN)," kata Anies saat ditemui usai menghadiri Rakernas Apersi 2023 di Jakarta, Jumat (10/11/2023).
Anies menilai angka backlog perumahan yang mencapai 12,7 juta saat ini perlu mendapatkan perhatian khusus, sehingga masyarakat bisa mempunyai hunian. Menurutnya keterbatasan ruang fiskal perlu dialokasikan untuk mendukung penyediaan rumah layak untuk masyarakat.
"Kita pentingnya membangun rumah-rumah untuk setiap rakyat yang ada di Indonesia. Ruang fiskal kita terbatas, kita ngomong a,b,c,d, sementara ruang fiskal kita terbatas," kata Anies dalam paparannya.
Salah satu upaya Anies yang akan dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan rumah masyarakat dengan menciptakan kemudahan penyaluran KPR kepada masyarakat, baik untuk pekerja formal, maupun yang pekerja informal.
Pekerja informal kerap dipandang sebelah mata oleh lembaga keuangan formal sehingga kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan.
"KPR ini harus dilakukan reformasi shingga KPR bisa diakses untuk semua, dan kemudahan itu wajib kita kerjakan. Saya termasuk sampai sekarang merupakan nasabah KPR," pungkasnya.
Sekedar informasi tambahan, jika menilik dokumen visi dan misi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, IKN memang tidak spesifik disebutkan dalam arah pembangunan ke depan.
Lewat visi misinya, Anies menyebutkan setidaknya ada 8 sayap kemajuan yang menjadi hub pemerataan pembangunan di Indonesia. Seperti Sumatra, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua, Kawasan Pesisir, Kepulauan dan Pedalaman, dan Kalimantan.
Baca juga: Anies Siap Ikuti Uji Publik Capres PP Muhammadiyah: Selama Ini Kan Diuji Terus
Anies tidak mengungkap secara spesifik sikapnya terhadap kelanjutan proyek ibu kota baru tersebut. Menurutnya, yang saat ini masih menjadi isu besar adalah soal kepemilikan rumah rakyat terlebih dahulu.
"Perumahan rakyat dahulu (tanggapi nasib kelanjutan proyek IKN)," kata Anies saat ditemui usai menghadiri Rakernas Apersi 2023 di Jakarta, Jumat (10/11/2023).
Anies menilai angka backlog perumahan yang mencapai 12,7 juta saat ini perlu mendapatkan perhatian khusus, sehingga masyarakat bisa mempunyai hunian. Menurutnya keterbatasan ruang fiskal perlu dialokasikan untuk mendukung penyediaan rumah layak untuk masyarakat.
"Kita pentingnya membangun rumah-rumah untuk setiap rakyat yang ada di Indonesia. Ruang fiskal kita terbatas, kita ngomong a,b,c,d, sementara ruang fiskal kita terbatas," kata Anies dalam paparannya.
Salah satu upaya Anies yang akan dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan rumah masyarakat dengan menciptakan kemudahan penyaluran KPR kepada masyarakat, baik untuk pekerja formal, maupun yang pekerja informal.
Pekerja informal kerap dipandang sebelah mata oleh lembaga keuangan formal sehingga kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan.
"KPR ini harus dilakukan reformasi shingga KPR bisa diakses untuk semua, dan kemudahan itu wajib kita kerjakan. Saya termasuk sampai sekarang merupakan nasabah KPR," pungkasnya.
Sekedar informasi tambahan, jika menilik dokumen visi dan misi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, IKN memang tidak spesifik disebutkan dalam arah pembangunan ke depan.
Lewat visi misinya, Anies menyebutkan setidaknya ada 8 sayap kemajuan yang menjadi hub pemerataan pembangunan di Indonesia. Seperti Sumatra, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua, Kawasan Pesisir, Kepulauan dan Pedalaman, dan Kalimantan.
(uka)
Explore More