Tasikmalaya Sukses Ekspor Beras Organik

BANDUNG - Berkat kerja keras dan dukungan kebijakan pemerintah setempat, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat mampu mencapai swasembada beras. Bahkan, sukses mengekspor beras organik ke berbagai belahan negara di dunia.

Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, untuk mewujudkan swasembada beras, Pemkab Tasikmalaya dan DPRD Kabupaten Tasikmalaya berupaya menjaga keberadaan lahan persawahan melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Sawah Abadi.

Selain itu, pihaknya pun terus berupaya mencetak lahan sawah baru yang akan diserahkan kepada masyarakat sebagai penggarap. Uu mengungkapkan, Pemkab Tasikmayala mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk menciptakan sawah baru dari lahan-lahan tak produktif milik warga.

"Tahun ini kami menargetkan 500 hektare sawah baru. Lahan sawah baru ini kita serahkan lagi ke warga-warga yang memang pemilik tanahnya," ujar Uu di Bandung, Rabu (1/10/2017).

Menurutnya, dari total ahan sawah seluas 9.583 ha, Kabupaten Tasikmalaya berkontribusi 907.334 ton terhadap produksi beras nasional 2016. Dengan jumlah penduduk 1,735 juta, produksi beras kabupaten di selatan Jawa Barat ini surplus hingga 324.741 ton. "Produksi beras 2016 kemarin meningkat 11,42% dibanding produksi 2015," sebut Uu.

Karena itu, tidak heran jika Pemkab Tasikmalaya mampu mengekspor beras, khususnya beras organik ke berbagai belahan dunia. Melalui program Simpatik, Kabupaten Tasikmalaya sukses mengekspor beras organik sebanyak 771.981 ton ke berbagai negara di dunia, seperti Malaysia, Singapura, Taiwan, Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Italia, Belgia, hingga Jerman.

Selain sukses mencapai swasembada beras, sejak 2016, Pemkab Tasikmalaya menggenjot produksi komoditas pertanian lainnya, seperti jagung (16.746 ton), kedelai (6.098 ton), kacang tanah (5.731 ton), ubi kayu (234.304 ton), ubi jalar tanam (25.673 ton), dan cabai rawit (3.475 ton). "Kami juga mengekspor manggis, setiap tahunnya rata-rata 2.000 ton," imbuh Uu.

Untuk meningkatkan serapan hasil produksi pertanian warganya, kata Uu, Pemkab Tasikmalaya melakukan kerja sama dengan berbagai pihak. Terbaru, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Urusan Logistik (BULOG) untuk memanfaatkan beras asal Kabupaten Tasikmalaya sebagai beras sejahtera (rastra), termasuk untuk memenuhi kebutuhan rastra warga Kabupaten Tasikmalaya.

Uu optimistis, penyaluran rastra di wilayahnya akan semakin baik jika menggunakan beras lokal. Selain kualitasnya yang lebih baik karena alur distribusi yang pendek, harga belinya pun akan lebih kompetitif.

"Kalau belinya dari kami, beras bisa lebih segar karena (distribusi) tidak terlalu lama. Harga juga kompetitif, tidak terlalu panjang antara produsen ke konsumennya," jelas dia.

Berkat capaian kemandirian pangan itu, mewakili Pemkab Tasikmalaya, Uu menyebutt beberapa kali penghargaan di bidang pertanian. Bahkan, hampir setiap tahun, Kabupaten Tasikmalaya menerima penghargaan baik, baik dari pemerintah pusat maupun organisasi kelompok tani.

Pada 2012, 2013, dan 2014, Pemkab Tasikmalaya menerima penghargaan dari Kementerian Pertanian karena mampu meningkatkan produksi gabah kering di atas 5% hingga pernah mencapai 10%. Bahkan, pada 2017 ini, Presiden Joko Widodo menganugerahkan Satya Lencana untuk Uu atas keberhasilannya di bidang pertanian.

"Pangan ini penting. Sehebat apapun teknologi, pembangunan infrastruktur, kalau tidak ada pangan berbahaya. Masyarakat tidak makan besi beton, tidak makan hotmix," jelas Uu.

Anggota Komisi II DPRD Jabar yang membidangi pertanian Yunandar Eka Perwira mengapresiasi Pemkab Tasikmalaya yang sukses mengekspor beras organik ke berbagai negara di dunia. Beras organik yang dikemas menarik mampu menarik konsumen dunia dan harga jualnya pun tinggi.

"Beras organik harganya bisa empat sampai lima kali lipat. Walau cuma sekadar dibungkus, tapi packaging itu meningkatkan harga jual," katanya.

Lebih jauh Yunandar mengatakan, perlu keseriusan dalam menjaga ketahanan pangan dengan menciptakan berbagai terobosan. Untuk menjaga produktivitas pertanian, perlu keberpihakan kepada para petani, salah satunya dengan memberi jaminan kesejahteraan bagi petani dan keluarganya.

"Kalau perlu petani angkat sebagai PNS. Beri gaji tetap, tunjangan karena mereka sesungguhnya orang penting," paparnya.

Selain itu, perlu kreativitas untuk menyiasati menyusutnya lahan pertanian. Dia menilai, perluasan lahan sawah tidak hanya dilakukan secara horizontal, tetapi bisa juga vertikal seperti yang dilakukan di Tiongkok dan Thailand.

"Bahkan lahan bekas pabrik bisa jadi ladang pertanian, semacam hidroponik," tandasnya.