Keuangan Israel Babak Belur Usai Gempur Hamas, Per Hari Rugi Rp4 Triliun

JAKARTA - Perang Israel-Hamas mulai menjadi beban keuangan bagi negara Yahudi itu, hingga memicu terjadinya perdebatan politik di Israel yang akan sulit bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Keuangannya, Bezalel Smotrich bergerak bebas.



Konflik dengan Hamas yang memanas sejak awal Oktober, lalu telah merugikan ekonomi Israel sekitar USD260 juta atau setara Rp4 triliun (Kurs Rp15.408 per USD) setiap harinya, berdasarkan perkiraan dari kementerian keuangan. Proyeksi tersebut jauh lebih besar dari prediksi awal ketika perang Israel-Hamas pecah di Oktober.

Pemerintah harus belanja lebih banyak untuk segala hal, mulai dari persenjataan hingga upah bagi ratusan ribu tentara cadangan yang dipanggilnya ketika operasi militer di Gaza berlanjut. Pada saat yang sama, pendapatan fiskal menurun karena sektor pariwisata dan konsumsi rumah tangga merosot.



Ketegangan pada sektor keuangan publik telah menyebabkan perselisihan tentang pembayaran ke sekolah-sekolah ultra-ortodoks dan hal lain yang diperjuangkan oleh sayap kanan dalam koalisi Netanyahu yang berkuasa.

Hal itu masuk dalam program pengeluaran Israel yang disebut "dana koalisi," atau pengeluaran diskresioner yang dialokasikan untuk lima partai yang terdiri dari pemerintah Netanyahu, yang paling religius dalam sejarah Israel.

Transfer yang disetujui Mei lalu mencetak rekor hingga tembus 14 miliar shekel atau USD3,6 miliar, dimana sebagian dipakai untuk sekolah-sekolah agama – beberapa dibebaskan dari mata pelajaran seperti bahasa Inggris dan matematika. Proyek favorit lainnya termasuk pengembangan permukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki.

Menteri keuangan akan mengungkap anggaran baru dalam beberapa hari ke depan, untuk membeberkan apa saja yang tersisa dari 2023 dan kemudian mempresentasikan rencana tahun depan.

Sementara itu mengutip angka awal Kementerian Keuangan, surat kabar keuangan Calcalist beberapa waktu lalu melaporkan perang Israel dengan Hamas di Jalur Gaza harus dibayar mahal. Dimana diperkirakan bakal menelan biaya sebesar 200 miliar shekel (USD51 miliar) yang jika dirupiahkan mencapai Rp795,1 triliun.