UMP Jakarta Rp5 Juta Hanya Cukup Buat Cicil Rumah Subsidi
loading...
Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2024 hanya cukup buat cicil KPR rumah subsidi. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
PADALARANG - Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2024 sebesar Rp 5.067.381, naik Rp165.583 dibandingkan UMP 2023 dinilai bisa mengambil kredit pemilikan rumah (KPR).
Chief Economist BTN dan Tim Ekonom Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Winang Budoyo mengatakan, untuk wilayah yang tak jauh dari Jakarta memang bisa mengambil KPR Subsidi.
"Jadi saya rasa untuk bisa mendapat KPR subsidi dengan UMP segitu bisa saja," kata Winang usai diskusi di Media Gathering Perbanas, Kamis (23/11/2023).
Menurut Winang, lain ceritanya jika KPR non subsidi. KPR jenis tersebut memang butuh dana yang lebih tinggi lagi.
Berdasarkan data BTN, banyak penerima KPR subsidi adalah pekerja-pekerja pabrik atau perusahaan yang memperhatikan rumah karyawan.
"Sekarang tampaknya pabrik atau perusahaan itu sangat concern dengan rumah untuk karyawan sehingga biasanya di mana ada pabrik di situ ada muncul rumah subsidi," ungkap Winang.
Disisi lain, kebijakan dari pemerintah bisa turut mengerek pertumbuhan KPR, salah satunya dengan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).
"Saya rasa PPN DTP akan menggairahkan tidak hanya dari sisi penerima KPR, tapi pengembang jadi makin lebih mempunyai keyakinan untuk menyediakan stok gitulah, itu yang sebetulnya mendorong sektor rumah," jelasnya.
Apabila kredit secara umum tumbuh 10%-12% di 2024, Winang memprediksi pertumbuhan KPR juga mengikuti target pertumbuhan kredit minimal 10%-12%, namun tidak melebihi 15% tahun depan.
Chief Economist BTN dan Tim Ekonom Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Winang Budoyo mengatakan, untuk wilayah yang tak jauh dari Jakarta memang bisa mengambil KPR Subsidi.
"Jadi saya rasa untuk bisa mendapat KPR subsidi dengan UMP segitu bisa saja," kata Winang usai diskusi di Media Gathering Perbanas, Kamis (23/11/2023).
Menurut Winang, lain ceritanya jika KPR non subsidi. KPR jenis tersebut memang butuh dana yang lebih tinggi lagi.
Berdasarkan data BTN, banyak penerima KPR subsidi adalah pekerja-pekerja pabrik atau perusahaan yang memperhatikan rumah karyawan.
"Sekarang tampaknya pabrik atau perusahaan itu sangat concern dengan rumah untuk karyawan sehingga biasanya di mana ada pabrik di situ ada muncul rumah subsidi," ungkap Winang.
Disisi lain, kebijakan dari pemerintah bisa turut mengerek pertumbuhan KPR, salah satunya dengan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).
"Saya rasa PPN DTP akan menggairahkan tidak hanya dari sisi penerima KPR, tapi pengembang jadi makin lebih mempunyai keyakinan untuk menyediakan stok gitulah, itu yang sebetulnya mendorong sektor rumah," jelasnya.
Baca Juga
Apabila kredit secara umum tumbuh 10%-12% di 2024, Winang memprediksi pertumbuhan KPR juga mengikuti target pertumbuhan kredit minimal 10%-12%, namun tidak melebihi 15% tahun depan.
(nng)
Explore More