Bangun SDM Kunci Pemerataan, Sri Mulyani Alokasikan Dana Besar
Bangun SDM Kunci Pemerataan, Sri Mulyani Alokasikan Dana Besar
A
A
A
MALANG - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerangkan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yakni melalui pendidikan dan kesehatan. Menurutnya pembangunan SDM menjadi kunci bagi perkuatan momentum dan pemerataan kesejahteraan.
Sejak tahun 2009, sesuai amanat konstitusi, Pemerintah mengalokasikan 20% dari belanja Anggaran Pendidikan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan. Belanja pendidikan terus meningkat signifikan dari sekitar Rp208 triliun di tahun 2009 menjadi Rp444,1 trilliun di tahun 2018.
Di sisi pembiayaan, Pemerintah telah mendirikan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang bertugas mengelola endowment fund untuk pemberian beasiswa bagi anak bangsa dan hibah penelitian.
Jumlah penerima beasiswa LPDP yang mencapai 18.466 (hingga November 2017) yang diharapkan akan melahirkan generasi bangsa Indonesia yang mampu membawa estafet pembangunan Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan.
Lewat media sosial resmi miliknya, Sri Mulyani menerangkan, investasi SDM kedua yakni perbaikan kesehatan. Sejak tahun 2015, alokasi anggaran kesehatan mencapai 5 persen dari APBN, untuk mendanai Program Indonesia Sehat (Jaminan Kesehatan Nasional), program KB, sertifikasi obat dan makanan, imunisasi, pencegahan stunting, dan lain-lain.
"Kini kita telah memasuki tahun 2018. Program pembangunan akan difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan agar lebih berhasil guna. Pemerintah terus mengawal agenda reformasi ekonomi termasuk pada sisi fiskal di tahun 2018," ungkapnya saat di Malang, akhir pekan kemarin.
Dia menambahkan pengelolaan APBN akan semakin diperkuat untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang sehat pada tingkat 5,4% penurunan pengangguran menjadi 5,0-5,3% menurunkan kemiskinan hingga berada di bawah 10% serta turunnya rasio gini menjadi 0,38.
"Saya ingin mengajak agar lembaga ini terus mengawal dan membantu menciptakan cita-cita kesejahteraan masyarakat sesuai cita-cita kemerdekaan yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan berkesinambungan, melalui fungsi pendidikan," ungkapnya.
Sejak tahun 2009, sesuai amanat konstitusi, Pemerintah mengalokasikan 20% dari belanja Anggaran Pendidikan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan. Belanja pendidikan terus meningkat signifikan dari sekitar Rp208 triliun di tahun 2009 menjadi Rp444,1 trilliun di tahun 2018.
Di sisi pembiayaan, Pemerintah telah mendirikan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang bertugas mengelola endowment fund untuk pemberian beasiswa bagi anak bangsa dan hibah penelitian.
Jumlah penerima beasiswa LPDP yang mencapai 18.466 (hingga November 2017) yang diharapkan akan melahirkan generasi bangsa Indonesia yang mampu membawa estafet pembangunan Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan.
Lewat media sosial resmi miliknya, Sri Mulyani menerangkan, investasi SDM kedua yakni perbaikan kesehatan. Sejak tahun 2015, alokasi anggaran kesehatan mencapai 5 persen dari APBN, untuk mendanai Program Indonesia Sehat (Jaminan Kesehatan Nasional), program KB, sertifikasi obat dan makanan, imunisasi, pencegahan stunting, dan lain-lain.
"Kini kita telah memasuki tahun 2018. Program pembangunan akan difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan agar lebih berhasil guna. Pemerintah terus mengawal agenda reformasi ekonomi termasuk pada sisi fiskal di tahun 2018," ungkapnya saat di Malang, akhir pekan kemarin.
Dia menambahkan pengelolaan APBN akan semakin diperkuat untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang sehat pada tingkat 5,4% penurunan pengangguran menjadi 5,0-5,3% menurunkan kemiskinan hingga berada di bawah 10% serta turunnya rasio gini menjadi 0,38.
"Saya ingin mengajak agar lembaga ini terus mengawal dan membantu menciptakan cita-cita kesejahteraan masyarakat sesuai cita-cita kemerdekaan yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan berkesinambungan, melalui fungsi pendidikan," ungkapnya.
(akr)
Explore More