Jokowi Tambah Utang Rp5.400 Triliun Sejak 2014, Total Lebih Rp8.000 Triliun

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan utang pemerintah per November 2023 mencapai Rp8.041,01 triliun. Sejak awal Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat pada 2014, terjadi penambahan utang sebesar Rp5.432,21 triliun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto mengatakan apabila dilihat dari berbagai indikator maka risiko utang pemerintah tergolong masih sangat aman.

"Kita tidak hanya melihat nominal. Kalau dilihat berbagai indikator portofolio utang kita justru kinerja utang kita termasuk risiko utang kita lebih baik," ujar dia dalam Konferensi Pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan hari ini, Selasa (2/1/2024).

Baca Juga: Jokowi Wariskan Utang Rp8.000 Triliun di Akhir Jabatan, Ditanggung Presiden Baru

Dia mencontohkan, misalnya dari sisi rasio utang terhadap PDB atau debt to GDP utang saat ini rasionya mengalami perbaikan yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan rasionya sudah sangat berkurang jauh sejak pandemi, dimana saat itu rasio utang pemerintah naik signifikan hingga 40%.

"Per akhir November debt to GDP ratio kita 38,11%, turun dari posisi Desember 2022 39,7%, demikian pula turun dari puncak debt to GDP ratio di tengah pandemi pada posisi Desember 2021 sebesar 40,7%. Sekali lagi dari sisi debt to GDP ratio turun cukup besar di level 38,11%," tuturnya.

Demikian pula dari sisi indikator currency risk atau risiko nilai tukar, Suminto menilai, proporsi utang pemerintah dalam valuta asing sudah menurun drastis, hal inipun mengurangi risiko pemerintah.

Dia memaparkan sebelum pandemi, di 2019 dari seluruh utang pemerintah yang merupakan valuta asing itu 37,9%, di 2018 justru sempat mencapai 41%. Sementara saat ini utang pemerintah dalam bentuk valuta asing itu hanya 27,5%. "Sehingga dari sisi currency risk jelas jauh lebih baik," imbuhnya.

Suminto menambahkan, dari sisi refinancing risk, average time to maturity atau rata-rata tenor dari utang pemerintah juga cukup panjang yakni sekitar 8,1 tahun. Demikian dari sisi market risk yang lain risiko suku bunga mayoritas utang pemerintah sekitar 82% juga fix rate sehingga tidak terlalu sensitif terhadap gerakan sukbung yang ada di market.

"Demikian kalau direfleksikan pada indikator risiko utang yang lain misalnya dari sustanibilitas utang. Selain dari debt to GDP, yang di literatur dan praktik yang biasanya digunakan adalah keseimbanganprimer," urainya.

"Kita bersyukur sekali apbn 2023 keseimbangan primer positif lebih dari 90 triliun dan itu pertama sejak 2012 ini juga mengindikasikan sustainibilitas yang dapat dijaga. Kemudian dari sisi debt diynamics di mana kalau kita perbandingkan antara suku bunga riil dan pertumbuhan PDB real itu juga dalam kondisi yang baik di mana debth dynamic dapat dijaga," tuturnya.

Lebih lanjut, indikator solvabilitas rasio utang terhadap penerimaan negara masih terjaga. Sementara, dari sisi utang pemerintah terhadap penerimaan negara juga masih dalam rasio aman. "Demikian dari sisi likuiditas juga terus dijaga. Misalnya salah satu yang biasa digunakan adalah current budget balance itu melihat bagaimana pendapatan dan belanja rutin," jelasnya.

Baca Juga: Utang Capai Rp8.041 Triliun, Kemenkeu Sebut Pinjaman Pemerintah Masih Terkendali

Dia mengungkapkan belanja rutin dikurangi belanja modal secara likuiditas masih aman dan baik. Sehingga, dari sisi indikator risiko utang dari sisi likuiditas, solvabilitas maupun sustainibiltasnya masih terjaga.

"Sehingga tidak hanya dilihat dari nominal yang lebih besar karena pada saat yang sama ekonomi kita terus tumbuh, GDP semakin besar penerimaan negara juga semakin besar sehingga kiranya utang pemerintah tidak sekedar dari outstanding nominal tapi dari indikator portofolio dan risiko yang baik," katanya.