Apindo Tegaskan Program Ganjar-Mahfud Perkuat Ekonomi Nasional

Jum'at, 12 Januari 2024 - 22:00 WIB
loading...
Apindo Tegaskan Program...
Apindo menilai rogram Ekonomi pasangan Ganjar-Mahfud mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. FOTO/dok.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi BS Sukamdani menilai Program Ekonomi pasangan Calon Cresiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ( Ganjar-Mahfud ) mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional.

Hariyadi yang juga merupakan Dewan Pakar Bidang Ekonomi dan Bisnis Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengatakan bahwa fokus Ganjar-Mahfud menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat, didasari pertimbangan bahwa konsumsi rumah tangga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

"Indonesia punya kelebihan dibandingkan negara lain, yaitu ekonomi kita 60% di-support oleh konsumsi rumah tangga. Ada dari impor dan investasi, dan lain-lain tetapi prosentasenya tidak terlalu besar," jelas Hariyadi di Jakarta, Jumat (12/1/2024).

Baca Juga: Soal Ancaman Penembakan Anies, Ganjar: Jangan Ngancem, Biarkan Rakyat Memilih

Menururnya, yang harus diperkuat yaitu ekonomi masyarakat agar mandiri secara ekonomi dan memiliki daya beli tanpa harus ditopang terus-menerus oleh pemerintah melalui bantuan sosial (bansos) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Makanya, program ekonomi Ganjar-Mahfud mendorong sumber daya manusia (SDM) lebih produktif, dan terampil, jadi masyarakat didorong mandiri dalam ekonomi," sambung Hariyadi.

Dengan kondisi ekonomi global yang tak pasti saat ini, lanjutnya, sangat penting untuk memperkuat ekonomi domestik, apalagi nilai tambahnya memang belum maksimal. Hariyadi menjelaskan, dalam situasi mendesak BLT memang diperlukan untuk menopang daya beli masyarakat. Meski demikian BLT bukan ekonomi produktif dan tidak bisa dilakukan terus-menerus.

"Kasih makan gratis, kasih BLT, mau sampai kapan? Ini bukan ekonomi produktif. Masyarakat harus didorong untuk mandiri secara ekonomi. Inilah yang harus diedukasi ke masyarakat bahwa bukan BLT yang penting, tapi bagaimana kemampuan ekonomi dan daya beli mereka berlanjut," tutur Hariyadi.

17 Juta Lapangan Kerja

Dia menjelaskan, dari beberapa program ekonomi yang diusung Ganjar-Mahfud, salah satu yang langsung dirasakan manfaatnya atau dampaknya oleh masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu program 17 juta lapangan kerja dalam 5 tahun.

Jika di break down, implementasi dari program ini akan melibatkan pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga, sektor swasta, hingga pemerintah daerah sampai ke lingkup desa untuk menciptakan mesin industri baru.

Industri digarap pada sektor agro dan kelautan, mineral dan hasil tambang, serta digitalisasi dan transisi energi. Itu sebabnya, Ganjar-Mahfud mendorong hilirisasi pertanian dan kelautan yang belum tergarap optimal, padahal petani dan nelayan ada di seluruh wilayah NKRI.

"Ini memang bukan perkara gampang, tapi bisa didukung pemerintah melalui pola anggaran di APBN. Kalau sekarang ini KPA (key performance area) APBN pada penyerapan atau sisi belanja, Ganjar-Mahfud mendorong KPA APBN lebih ke bagaimana dampak output-nya kepada masyarakat," ungkap Hariyadi.

Dengan demikian, lanjutnya, yang dikejar Kementerian/Lembaga (K/L) bukan lagi bagaimana anggaran habis karena sudah dianggarkan, tetapi output yang dirasakan masyarakat itu seperti apa.

"Jadi Kementerian/Lembaga akan fokus pada program-program produktif ke masyarakat, bukan bikin program yang hanya sekadar menghabiskan anggaran tapi tak ada hasil, seperti program food estate dari Kementerian Pertahanan yang mencuat, itu enggak berhasil pun enggak dipersoalkan, karena KPA-nya yang penting anggaran terserap," tutur Hariyadi.

Dengan situasi perekonomian global yang tak menentu, antisipasi yang harus dilakukan pemerintah adalah ekonomi domestik diperkuat. Caranya, kebijakan mengenai ketenagakerjaan dan kemampuan daya beli masyarakat harus terjaga.

Terkait hal itu, usaha padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja jangan sampai diberi pajak yang tinggi. Pemerintah juga daoat memberi insentif bahkan subsidi ke dunia usaha yang daya serap tenaga kerjanya tinggi, agar tidak terjadi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Kita mau mengoptimalkan bonus demografi artinya harus menyiapkan lapangan kerja yang bisa menyerap tenaga kerja muda kita, makanya apapun jenis usaha yang membuka lapangan kerja harus didukung, diberikan insentif, dipajaki boleh tapi jangan besar," ungkap Hariyadi

Ekonomi Underground

Hariyadi menambahkan, Ganjar-Mahfud yang berkomitmen pada pemberantasan korupsi, juga akan fokus meningkatkan sumber pendapatan negara melalui penegakkan hukum pada ekonomi underground, seperti judi online, pinjol ilegal, pencucian uang, dan narkoba.

"Selama ini, sumber pendapatan lebih banyak dari utang luar negeri dan mengejar pajak, tapi di lain pihak untuk ekonomi underground seperti judi online, pinjol online, narkoba, pungli birokrasi, dan KKN. Itu tidak pernah disingkap padahal potensi ekonomi dan perputaran uangnya luar biasa. Inilah yang menjadi tugas Pak Mahfud untuk menyingkapnya. Kalau ini berjalan, FDI akan meningkat, tax ratio kita bisa lebih tinggi," tutur Hariyadi.

Baca Juga: Didampingi Yenny Wahid, Ganjar Pranowo Ziarah Makam Gus Dur dan Mbah Hasyim Asy'ari

Dia menambahkan, program ekonomi Ganjar-Mahfud akan memaksimalkan semua sektor yang ada, hilirisasi berlanjut, nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing sektor harus didorong, jadi semua inefisiensi dalam penciptaan pasar dihilangkan.

"Dengan demikian, pencapaian pertumbuhan ekonomi 7% sangat realistis melalui program ekonomi Ganjar-Mahfud, dan bongkar ekonomi underground yang akan menjadi fokus Pak Mahfud," ujar Hariyadi.
(nng)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pengusaha Buka Suara...
Pengusaha Buka Suara soal Pabrik Otomotif Jepang Kabur dari RI ke Vietnam
Daya Saing Indonesia...
Daya Saing Indonesia Turun ke Peringkat 48 Dunia, Kalah dari Malaysia dan Vietnam
Usai Perang dengan Iran,...
Usai Perang dengan Iran, Trump Janji Ekonomi AS Segera Bangkit
Transformasi Ekonomi...
Transformasi Ekonomi Progresif, Kepala BPS Canangkan Sensus Ekonomi di Maluku Utara
Aden Indonesia Sinergi...
Aden Indonesia Sinergi Perkuat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Routa
Jelajahi 197 Negara,...
Jelajahi 197 Negara, Peneliti Temukan Kesederhanaan Jadi Kunci Kebahagiaan
Perkuat Ekosistem Usaha...
Perkuat Ekosistem Usaha di Kaltara, Askrindo Jalin Kerja Sama Strategis dengan DPP APINDO Kota Tarakan
Gus Lilur Usulkan Mahfud...
Gus Lilur Usulkan Mahfud MD dan Busyro Muqoddas Masuk Kabinet Prabowo
Soal Peralihan Penyidikan...
Soal Peralihan Penyidikan Jampidsus, Pakar: Diskresi demi Cegah Konflik Antarpenegak Hukum
Rekomendasi
Polda Riau Bongkar Sawmill...
Polda Riau Bongkar Sawmill Illegal di Kampar, Sita Ratusan Batang Kayu Hasil Illegal Logging
PKS Ajak Gema Keadilan...
PKS Ajak Gema Keadilan Jadi Inkubator Pemimpin Muda
Dekopin: Juli Bulan...
Dekopin: Juli Bulan Koperasi, Banyak Daerah Masih Merayakan
Berita Terkini
S&P Tahan RI Masih Investment...
S&P Tahan RI Masih Investment Grade, Fuad Bawazier Prediksi Ekonomi Bangkit 6 Bulan Lagi!
Transaksi Serba Digital,...
Transaksi Serba Digital, Pembelian Token Listrik Semakin Praktis
BI Injeksi Likuiditas...
BI Injeksi Likuiditas Rp837,11 Triliun, Tekanan di Pasar Uang Mulai Reda
Mantan Menkeu Ungkap...
Mantan Menkeu Ungkap 3 Gol Besar Sistem Ekspor Satu Pintu yang Dipuji S&P
MAMI Kelola Aset Rp125...
MAMI Kelola Aset Rp125 Triliun hingga Juni 2026, Catat Lebih 2,6 Juta Investor
Elnusa Petrofin Pastikan...
Elnusa Petrofin Pastikan Distribusi BBM di Sumatra Utara Kembali Normal
Infografis
KA Badung-Buleleng Masuk...
KA Badung-Buleleng Masuk 15 Program Proyek Strategis Nasional
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved