Apindo Tegaskan Program Ganjar-Mahfud Perkuat Ekonomi Nasional

Jum'at, 12 Januari 2024 - 22:00 WIB
loading...
Apindo Tegaskan Program...
Apindo menilai rogram Ekonomi pasangan Ganjar-Mahfud mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. FOTO/dok.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi BS Sukamdani menilai Program Ekonomi pasangan Calon Cresiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ( Ganjar-Mahfud ) mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional.

Hariyadi yang juga merupakan Dewan Pakar Bidang Ekonomi dan Bisnis Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengatakan bahwa fokus Ganjar-Mahfud menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat, didasari pertimbangan bahwa konsumsi rumah tangga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

"Indonesia punya kelebihan dibandingkan negara lain, yaitu ekonomi kita 60% di-support oleh konsumsi rumah tangga. Ada dari impor dan investasi, dan lain-lain tetapi prosentasenya tidak terlalu besar," jelas Hariyadi di Jakarta, Jumat (12/1/2024).



Menururnya, yang harus diperkuat yaitu ekonomi masyarakat agar mandiri secara ekonomi dan memiliki daya beli tanpa harus ditopang terus-menerus oleh pemerintah melalui bantuan sosial (bansos) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Makanya, program ekonomi Ganjar-Mahfud mendorong sumber daya manusia (SDM) lebih produktif, dan terampil, jadi masyarakat didorong mandiri dalam ekonomi," sambung Hariyadi.

Dengan kondisi ekonomi global yang tak pasti saat ini, lanjutnya, sangat penting untuk memperkuat ekonomi domestik, apalagi nilai tambahnya memang belum maksimal. Hariyadi menjelaskan, dalam situasi mendesak BLT memang diperlukan untuk menopang daya beli masyarakat. Meski demikian BLT bukan ekonomi produktif dan tidak bisa dilakukan terus-menerus.

"Kasih makan gratis, kasih BLT, mau sampai kapan? Ini bukan ekonomi produktif. Masyarakat harus didorong untuk mandiri secara ekonomi. Inilah yang harus diedukasi ke masyarakat bahwa bukan BLT yang penting, tapi bagaimana kemampuan ekonomi dan daya beli mereka berlanjut," tutur Hariyadi.

17 Juta Lapangan Kerja

Dia menjelaskan, dari beberapa program ekonomi yang diusung Ganjar-Mahfud, salah satu yang langsung dirasakan manfaatnya atau dampaknya oleh masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu program 17 juta lapangan kerja dalam 5 tahun.

Jika di break down, implementasi dari program ini akan melibatkan pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga, sektor swasta, hingga pemerintah daerah sampai ke lingkup desa untuk menciptakan mesin industri baru.

Industri digarap pada sektor agro dan kelautan, mineral dan hasil tambang, serta digitalisasi dan transisi energi. Itu sebabnya, Ganjar-Mahfud mendorong hilirisasi pertanian dan kelautan yang belum tergarap optimal, padahal petani dan nelayan ada di seluruh wilayah NKRI.

"Ini memang bukan perkara gampang, tapi bisa didukung pemerintah melalui pola anggaran di APBN. Kalau sekarang ini KPA (key performance area) APBN pada penyerapan atau sisi belanja, Ganjar-Mahfud mendorong KPA APBN lebih ke bagaimana dampak output-nya kepada masyarakat," ungkap Hariyadi.

Dengan demikian, lanjutnya, yang dikejar Kementerian/Lembaga (K/L) bukan lagi bagaimana anggaran habis karena sudah dianggarkan, tetapi output yang dirasakan masyarakat itu seperti apa.

"Jadi Kementerian/Lembaga akan fokus pada program-program produktif ke masyarakat, bukan bikin program yang hanya sekadar menghabiskan anggaran tapi tak ada hasil, seperti program food estate dari Kementerian Pertahanan yang mencuat, itu enggak berhasil pun enggak dipersoalkan, karena KPA-nya yang penting anggaran terserap," tutur Hariyadi.

Dengan situasi perekonomian global yang tak menentu, antisipasi yang harus dilakukan pemerintah adalah ekonomi domestik diperkuat. Caranya, kebijakan mengenai ketenagakerjaan dan kemampuan daya beli masyarakat harus terjaga.

Terkait hal itu, usaha padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja jangan sampai diberi pajak yang tinggi. Pemerintah juga daoat memberi insentif bahkan subsidi ke dunia usaha yang daya serap tenaga kerjanya tinggi, agar tidak terjadi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Kita mau mengoptimalkan bonus demografi artinya harus menyiapkan lapangan kerja yang bisa menyerap tenaga kerja muda kita, makanya apapun jenis usaha yang membuka lapangan kerja harus didukung, diberikan insentif, dipajaki boleh tapi jangan besar," ungkap Hariyadi

Ekonomi Underground

Hariyadi menambahkan, Ganjar-Mahfud yang berkomitmen pada pemberantasan korupsi, juga akan fokus meningkatkan sumber pendapatan negara melalui penegakkan hukum pada ekonomi underground, seperti judi online, pinjol ilegal, pencucian uang, dan narkoba.

"Selama ini, sumber pendapatan lebih banyak dari utang luar negeri dan mengejar pajak, tapi di lain pihak untuk ekonomi underground seperti judi online, pinjol online, narkoba, pungli birokrasi, dan KKN. Itu tidak pernah disingkap padahal potensi ekonomi dan perputaran uangnya luar biasa. Inilah yang menjadi tugas Pak Mahfud untuk menyingkapnya. Kalau ini berjalan, FDI akan meningkat, tax ratio kita bisa lebih tinggi," tutur Hariyadi.



Dia menambahkan, program ekonomi Ganjar-Mahfud akan memaksimalkan semua sektor yang ada, hilirisasi berlanjut, nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing sektor harus didorong, jadi semua inefisiensi dalam penciptaan pasar dihilangkan.

"Dengan demikian, pencapaian pertumbuhan ekonomi 7% sangat realistis melalui program ekonomi Ganjar-Mahfud, dan bongkar ekonomi underground yang akan menjadi fokus Pak Mahfud," ujar Hariyadi.
(nng)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
PetroChina Jabung Ciptakan...
PetroChina Jabung Ciptakan Multiplier Effect Ekonomi Jambi
Strategi Hilirisasi...
Strategi Hilirisasi Petrokimia Gresik Dorong Perekonomian Nasional
Respons Pengusaha Soal...
Respons Pengusaha Soal THR Ormas: Minta Boleh, Tapi Jangan Maksa
Sistem Coretax Dikeluhkan...
Sistem Coretax Dikeluhkan Pengusaha: Usul Masa Transisi hingga 2026
Indonesia-Prancis Dorong...
Indonesia-Prancis Dorong Kerja Sama Ekonomi, Fokus Investasi dan Teknologi Hijau
Keluh Kesah Pengusaha...
Keluh Kesah Pengusaha usai Prabowo Ingin Hemat Anggaran Rp306 Triliun
Survei LSI: Mayor Teddy...
Survei LSI: Mayor Teddy Menjadi Pejabat Nonekonomi Terpopuler
Apkasi Dorong Pemerintah...
Apkasi Dorong Pemerintah Daerah Optimalkan Potensi Ekonomi Lokal
Kebakaran Marak di Jakarta...
Kebakaran Marak di Jakarta Bisa Ganggu Aktivitas Ekonomi
Rekomendasi
Erik Ten Hag Pelatih...
Erik Ten Hag Pelatih Baru Timnas Irak, Awas April Mop!
Arus Balik Lebaran Dimulai,...
Arus Balik Lebaran Dimulai, Tol Japek Arah Jakarta Macet Malam Ini
Volume Kendaraan di...
Volume Kendaraan di GT Kalikangkung Tembus 25.000 Kendaraan Malam Ini
Berita Terkini
Diskon Tarif Tol 20%...
Diskon Tarif Tol 20% Mulai Berlaku Kamis 3 April 2025, Catat Sampai Kapan!
6 jam yang lalu
Janji Manis Wamenaker,...
Janji Manis Wamenaker, Bakal Rekrut Kembali Korban PHK Sritex
7 jam yang lalu
Chandra Asri dan Glencore...
Chandra Asri dan Glencore Resmi Kuasai Kilang Shell Singapura Senilai Rp4,2 Triliun
9 jam yang lalu
Ikut Pertamina UMK Academy,...
Ikut Pertamina UMK Academy, Produk UMKM Bisa Go Global
9 jam yang lalu
Risiko Resesi Amerika...
Risiko Resesi Amerika Semakin Besar, Begini Isi Ramalan Goldman Sachs
10 jam yang lalu
BRI Bagikan Tips Terhindar...
BRI Bagikan Tips Terhindar dari Penipuan dan Kejahatan Siber yang Marak saat Lebaran
10 jam yang lalu
Infografis
21 Program Unggulan...
21 Program Unggulan dari Pasangan Ganjar-Mahfud MD
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved