Indonesia Berhasil Turunkan Tingkat Deforestasi hingga 65%
Kamis, 18 Januari 2024 - 08:28 WIB
loading...
A
A
A
Kondisi ini dapat menjadi indikasi keberhasilan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang efektif. Kenaikan hotspot yang terjadi pada tahun 2019 dan tahun 2023 disebabkan oleh adanya El Nino. Namun, Indonesia berhasil memitigasi fenomena El Nino, sehingga jumlah hotspot dan luas tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya.
Jika dibandingkan karhutla tahun 2019 dengan kondisi akibat dampak El-Nino yang serupa dengan tahun 2023, luas karhutla tahun 2023 masih jauh menurun.
Indonesia juga berhasil menekan kejadian karhutla khususnya di lahan gambut. Pada tahun 2015, terdapat luas karhutla di lahan gambut seluas 891.275 hektare atau 34% dari total luas karhutla. Jumlahnya turun pada tahun 2019 menjadi 483.111 hektare atau 30% dari total luas karhutla, kemudian pada tahun 2023 semakin turun menjadi 182.789 hektare atau 16,38% dari total luas karhutla.
Selain itu, pengaturan tinggi muka air tanah 0,4 m ternyata tidak menyebabkan penurunan produktivitas perkebunan sawit. Penelitian menunjukkan terjadi peningkatan produktivitas antara 13-30%. Data pemerintah mencatat luas kebakaran hutan dan lahan dari tahun 2015 menunjukkan tren penurunan sampai Oktober 2023. Sejak kejadian karhutla tahun 2015 (baseline) dengan adanya perubahan paradigma pengendalian karhutla sampai dengan sekarang luas karhutla di Indonesia menurun signifikan 94% -37%.
Sebagai konsekuensi, emisi Gas Rumah Kaca yang dihasilkan oleh Indonesia tidak lagi sebesar tahun-tahun sebelumnya seperti kondisi 2015 dan 2019. Indonesia tidak lagi menjadi negara penghasil emisi 5 terbesar secara global, bahkan pada tahun 2021 tercatat peng-emisi pada ranking ke-9; dengan angka penurunan emisi 890 juta Ton CO2eq.
Menurut data Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) dari Uni Eropa, Indonesia tidak termasuk ke dalam kelompok negara-negara penyumbang emisi terbesar dari kebakaran hutan dan lahan. Padahal negara-negara maju seperti AS dan Kanada termasuk di dalam kelompok tersebut.
Meski begitu, pemerintah tetap konsisten menjalankan berbagai upaya untuk mencegah karhutla, mulai dari monitoring, penetapan kebijakan, pencegahan, hingga penegakan hukum. Pada tahun 2024, KLHK pun merencanakan upaya mitigasi kejadian karhutla dengan meningkatkan upaya-upaya pengendalian karhutla lewat patroli terpadu, TMC, monitoring hotspot, dan pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah rawan karhutla.
Jika dibandingkan karhutla tahun 2019 dengan kondisi akibat dampak El-Nino yang serupa dengan tahun 2023, luas karhutla tahun 2023 masih jauh menurun.
Indonesia juga berhasil menekan kejadian karhutla khususnya di lahan gambut. Pada tahun 2015, terdapat luas karhutla di lahan gambut seluas 891.275 hektare atau 34% dari total luas karhutla. Jumlahnya turun pada tahun 2019 menjadi 483.111 hektare atau 30% dari total luas karhutla, kemudian pada tahun 2023 semakin turun menjadi 182.789 hektare atau 16,38% dari total luas karhutla.
Selain itu, pengaturan tinggi muka air tanah 0,4 m ternyata tidak menyebabkan penurunan produktivitas perkebunan sawit. Penelitian menunjukkan terjadi peningkatan produktivitas antara 13-30%. Data pemerintah mencatat luas kebakaran hutan dan lahan dari tahun 2015 menunjukkan tren penurunan sampai Oktober 2023. Sejak kejadian karhutla tahun 2015 (baseline) dengan adanya perubahan paradigma pengendalian karhutla sampai dengan sekarang luas karhutla di Indonesia menurun signifikan 94% -37%.
Sebagai konsekuensi, emisi Gas Rumah Kaca yang dihasilkan oleh Indonesia tidak lagi sebesar tahun-tahun sebelumnya seperti kondisi 2015 dan 2019. Indonesia tidak lagi menjadi negara penghasil emisi 5 terbesar secara global, bahkan pada tahun 2021 tercatat peng-emisi pada ranking ke-9; dengan angka penurunan emisi 890 juta Ton CO2eq.
Menurut data Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) dari Uni Eropa, Indonesia tidak termasuk ke dalam kelompok negara-negara penyumbang emisi terbesar dari kebakaran hutan dan lahan. Padahal negara-negara maju seperti AS dan Kanada termasuk di dalam kelompok tersebut.
Meski begitu, pemerintah tetap konsisten menjalankan berbagai upaya untuk mencegah karhutla, mulai dari monitoring, penetapan kebijakan, pencegahan, hingga penegakan hukum. Pada tahun 2024, KLHK pun merencanakan upaya mitigasi kejadian karhutla dengan meningkatkan upaya-upaya pengendalian karhutla lewat patroli terpadu, TMC, monitoring hotspot, dan pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah rawan karhutla.
(nng)
Lihat Juga :
