Bappenas Perkuat Kerja Sama Pembangunan dengan IDB

JAKARTA - Sebagai negara anggota Islamic Development Bank (IDB), Indonesia ikut aktif dalam program Reverse Linkages. Salah satu program utamanya mendukung implementasi dokumen Member Country Partnership Strategy (MCPS) 2016-2020 yang merupakan instrumen kerja sama antara IDB dan Indonesia.

Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas, Thohir Afandi, dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (27/4/2018) mengungkapkan, program Reverse Linkage merupakan kerja sama pembangunan antara IDB dan sesama negara anggota IDB.

Salah satu bentuk komitmen pelaksanaannya, adalah penandatanganan MoU Reverse Linkage oleh Pemerintah Indonesia diwakili Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Presiden IDB Ahmad Mohamed Ali Al Madani pada April 2013.

Sebagai bentuk dokumentasi atas seluruh rangkaian kegiatan, Kementerian PPN/Bappenas dan IDB menggelar peluncuran buku Mapping Indonesias Resource Centers pada Senin lalu (23/4/2018) dengan mengundang seluruh stakeholder.

“Buku ini berisi seluruh rangkaian kegiatan Mapping Indonesias Resource Centers yang difasilitasi IDB untuk menyediakan solusi-solusi dalam menghadapi tantangan pembangunan,” kata Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Slamet Sudarsono.

Lebih lanjut, Slamet menjelaskan, untuk mendukung pelaksanaan KSST Indonesia dan sebagai tindak lanjut implementasi MoU on Reverse Linkage, Pemerintah Indonesia akan terus berkomitmen untuk memperkuat kerja sama pembangunan internasional dan memfasilitasi pelaksanaan KSST melalui skema Knowledge Sharing.

Program Reverse Linkage diharapkan mendukung promosi produk dan teknologi nasional di negara-negara anggota IDB, serta meningkatkan citra dan pengakuan terhadap branding Indonesia di kawasan serta menampilkan keunggulan komparatif (comparative advantages) dan keahlian yang dimiliki oleh Indonesia di negara berkembang lainnya.

Buku tersebut berisi profil 22 lembaga pemerintah dan swasta di Indonesia dengan teknologi, keahlian, dan pengetahuan yang sudah diakui, mencakup 12 sektor ekonomi. Yaitu pertanian, kelautan dan perikanan, kesehatan dan kependudukan, teknik, pelatihan vokasi, perencanaan dan penganggaran, keuangan mikro, transportasi, teknologi tepat guna, industri, perdagangan, dan mitigasi bencana.

Diidentifikasi oleh pemerintah Indonesia, pusat-pusat pengetahuan ini adalah mitra-mitra potensial yang telah menyatakan kesediaannya untuk berkolaborasi melalui program Reverse Linkage IDB dan berbagi pengetahuan mereka agar bermanfaat bagi negara-negara anggota IDB lainnya.

Penerbitan buku itu bertujuan untuk meningkatkan peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) dengan memanfaatkan wilayah-wilayah keahlian dan keuntungan kompetitif melalui kerangka Reverse Linkage.