Pastikan Keberlanjutan, Perusahaan Tambang Mutlak Terapkan ESG

JAKARTA - Implementasi aspek Environment, Social and Government (ESG) oleh perusahaan tambang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan bukan sekadar polesan untuk memenuhi ketentuan dari pemerintah. Pemenuhan aspek ESG akan ikut menentukan performa perusahaan ke depan.

Hal itu terungkap dalam seminar bertajuk "Adaptasi ESG melalui Dekarbonisasi dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati untuk Menyongsong Pertambangan Berkelanjutan" yang diinisiasi oleh PT Agincourt Resources, di Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Dalam seminar tersebut, Chairperson of Advisory Board Social Investment Indonesia Jalal mengatakan, perusahaan besar dengan kinerja baik umumnya juga menunjukkan implementasi ESG dengan baik. "Perusahaan-perusahaan ini juga mendapatkan penilaian positif dari lembaga keuangan dan investor yang saat ini memang menjadikan aspek ESG sebagai salah satu dasar penilaian mereka untuk melakukan pembiayaan," ujarnya.



Terkait dengan itu, Jalal mengatakan bahwa tantangan untuk menerapkan ESG ke depan juga akan semakin meningkat. Pasalnya, kriteria-kriteria yang disematkan agar sebuah perusahaan dinilai telah mengimplementasikan ESG secara baik juga semakin berat.

"Sistem pelaporannya juga terus berubah. Jika kita sekarang ini masih menerapkan GRI (Global Reporting Initiative), itu pun belum banyak, ke depan ini akan berubah lagi. Intinya jika ingin mendapat pengakuan global, pelaporan ESG-nya pun mau tidak mau harus mengikuti perkembangan," tuturnya.

Kebutuhan perusahaan untuk menerapkan ESG secara baik pun ditegaskan oleh Direktur SDGs Center Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Zuzy Anna, M.Si. Tak hanya lembaga keuangan dan investor global, mitra hingga pembeli produk pun kini lebih memilih perusahaan tambang yang dipastikan telah mengikuti kriteria ESG falam operasinya.

"Lembaga keuangan tidak mau memberikan pinjaman atau modal kepada perusahaan yang mungkin terekspos tidak sesuai dengan standar ESG. Partner juga tidak ingin membeli barang dan jasa dari perusahaan yang tidak menerapkan ESG," tandasnya.

Kecenderungan ini, sambung dia, kini juga memicu munculnya praktik nakal oleh perusahaan. Demi memperoleh pembiayaan atau meyakinkan mitra, ada perusahaan-perusahaan yang kemudian melakukan green washing, atau menyampaikan informasi palsu atau menyesatkan mengenai label ramah lingkungan terkait produknya.

Terkait dengan itu, Zuzy mengatakan bahwa pemerintah perlu lebih tegas mendorong implementasi ESG oleh perusahaan-perusahaan di dalam negeri. "Harus ada law enforcement terkait regulasi-regulasi yang telah dibuat. Ini perlu untuk mengakselerasi implementasi ESG oleh korporasi," tegasnya.