Forum Ekonom Minta Kembalikan Program Pembangunan Ekonomi Rasional, Realistis, Berkelanjutan
Selasa, 06 Februari 2024 - 12:25 WIB
loading...
A
A
A
Umar mengungkapkan perlunya fokus dan target yang jelas dalam reindustrialisasi, dengan melarang ekspor bahan mentah untuk mendorong proses industrialisasi lebih lanjut. Selain itu, ia menyoroti keberlanjutan sebagai aspek krusial, termasuk dalam hal keseimbangan cost and benefit serta dampak terhadap manusia dan alam. Reindustrialisasi, baginya, merupakan bagian integral dari transformasi ekonomi dan meningkatkan daya saing industri.
Dr. Didin S. Damanhuri (Ekonom Senior), membahas kontroversi seputar Food Estate, menyatakan, "Food Estate adalah program yang tidak tepat dan tidak dikaji secara mendalam sehingga mengalami kegagalan dan menimbulkan kerusakan lingkungan." Beliau menekankan pentingnya meningkatkan ketahanan pangan melalui cooperative farming.
Terkait dengan proyek IKN, Fadhil Hasan (Ekonom Senior) menambahkan agar pembangunan IKN dievaluasi secara menyeluruh berdasarkan prinsip keadilan, partisipasi publik, prioritas pembangunan dan kapasitas anggaran. Dia menilai bahwa pembangunan IKN tidak sejalan dengan tujuannya yaitu untuk pemerataan ekonomi mengingat ketimpangan tidak terjadi hanya di satu wilayah melainkan di semua wilayah di Indonesia.
Untuk itu sebagai bentuk pembangunan ekonomi yang berkeadilan maka pembangunan yang lebih rasional yang harus dilakukan adalah dengan melaksanakan pembangunan ekonomi secara merata di kota-kota diseluruh wilayah Indonesia, sehingga masyarakat di berbagai provinsi bisa menikmati hasil pembangunan ekonomi seperti halnya kota besar lainnya seperti Jakarta.
Ekonom Senior, Abdul Malik mengatakan, Investasi besar-besaran di Infrastruktur dan Hilirisasi minerba seperti saat ini tanpa dilengkapi penyiapan tenaga terampil akan kecil kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Negara harus menyiapkan strategi menarik investasi dilengkapi dengan informasi kebutuhan tenaga kerja terampil.
Informasi kebutuhan tenaga kerja tersebut merupakan proses implementasi investasi yang tidak bisa ditinggalkan. FEI merangkum hasil diskusi ini sebagai pandangan kritis terhadap kondisi perekonomian dan isu-isu kebijakan saat ini.
"Langkah-langkah ini diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang seimbang antara ekonomi dan politik, mendukung perekonomian nasional tanpa campur tangan budaya politik uang," tambah pernyataan FEI.
Forum Ekonom Indonesia (FEI) memandang perlunya ekosistem keseimbangan ekonomi dan politik yang kondusif terhadap perekonomian nasional yang dapat menghilangkan seminimal mungkin budaya politik uang (money politics) dan transaksional dengan menghindari para pelaku ekonomi dijadikan sumber pendanaan politik disatu pihak, dipihak lain para pelaku ekonomi didorong menjadi pelaku industri yang efisien dan inovatif.
Dr. Didin S. Damanhuri (Ekonom Senior), membahas kontroversi seputar Food Estate, menyatakan, "Food Estate adalah program yang tidak tepat dan tidak dikaji secara mendalam sehingga mengalami kegagalan dan menimbulkan kerusakan lingkungan." Beliau menekankan pentingnya meningkatkan ketahanan pangan melalui cooperative farming.
Terkait dengan proyek IKN, Fadhil Hasan (Ekonom Senior) menambahkan agar pembangunan IKN dievaluasi secara menyeluruh berdasarkan prinsip keadilan, partisipasi publik, prioritas pembangunan dan kapasitas anggaran. Dia menilai bahwa pembangunan IKN tidak sejalan dengan tujuannya yaitu untuk pemerataan ekonomi mengingat ketimpangan tidak terjadi hanya di satu wilayah melainkan di semua wilayah di Indonesia.
Untuk itu sebagai bentuk pembangunan ekonomi yang berkeadilan maka pembangunan yang lebih rasional yang harus dilakukan adalah dengan melaksanakan pembangunan ekonomi secara merata di kota-kota diseluruh wilayah Indonesia, sehingga masyarakat di berbagai provinsi bisa menikmati hasil pembangunan ekonomi seperti halnya kota besar lainnya seperti Jakarta.
Ekonom Senior, Abdul Malik mengatakan, Investasi besar-besaran di Infrastruktur dan Hilirisasi minerba seperti saat ini tanpa dilengkapi penyiapan tenaga terampil akan kecil kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Negara harus menyiapkan strategi menarik investasi dilengkapi dengan informasi kebutuhan tenaga kerja terampil.
Informasi kebutuhan tenaga kerja tersebut merupakan proses implementasi investasi yang tidak bisa ditinggalkan. FEI merangkum hasil diskusi ini sebagai pandangan kritis terhadap kondisi perekonomian dan isu-isu kebijakan saat ini.
"Langkah-langkah ini diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang seimbang antara ekonomi dan politik, mendukung perekonomian nasional tanpa campur tangan budaya politik uang," tambah pernyataan FEI.
Forum Ekonom Indonesia (FEI) memandang perlunya ekosistem keseimbangan ekonomi dan politik yang kondusif terhadap perekonomian nasional yang dapat menghilangkan seminimal mungkin budaya politik uang (money politics) dan transaksional dengan menghindari para pelaku ekonomi dijadikan sumber pendanaan politik disatu pihak, dipihak lain para pelaku ekonomi didorong menjadi pelaku industri yang efisien dan inovatif.
(akr)
Lihat Juga :
