Ramai-ramai Guru Besar Minta Audit Investigasi Bansos Jokowi Nyaris Rp500 Triliun
Kamis, 08 Februari 2024 - 10:56 WIB
loading...
Sejumlah guru besar mengkritisi gempuran bansos Jokowi menjelang Pilpres 2024. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Program bantuan sosial ( bansos ) kerap dikaitkan sebagai komoditas elektoral. Hal ini tidak terlepas dari temuan sejumlah bansos yang memuat pesan atau gambar pasangan calon tertentu. Bantuan sosial berupa beras ukuran 10 kilogram misalnya dengan gambar pasangan calon peserta pilpres ditemukan di beberapa daerah di Jawa Tengah dan fotonya beredar di aplikasi percakapan whatsapp.
"Bansos sekarang sudah menjadi alat politik. Indikasinya pertama, Penggelontoran besar-besaran bansos sekira Rp500 triliun dan terbesar salama reformasi, tidak didukung oleh data kemiskinan yang sebetulnya sudah agak menurun meski tidak signifikan," ujar Guru Besar Universitas Paramadina, Prof. Didin S Damanhuri dalam diskusi online yang digelar Universitas Paramadia dan LP3ES, Rabu (8/2/2024).
Baca Juga: Jokowi Blokir Anggaran Kementerian Rp50 Triliun Buat Tambah Bansos, Ganjar Sebut Ugal-ugalan
Dia menegaskan apabila bansos digelontorkan sangat besar menandakan bahwa kemiskinan kembali meningkat. Namun faktanya, kemiskinan sudah agak menurun, dan itu pertanda bansos telah menjadi alat politik, terlebih dibagikan menjelang Pilpres 2024.
Lebih parah lagi, pembagian bansos dilakukan Presiden Jokowi sendiri, bukan menteri sosial. Padahal kuasa pemegang anggaran ada di Menteri Sosial Tri Rismaharini yang tidak dalam keadaan berhalangan atau sakit.
"Kondisi ini memperkuat bahwa terjadi proses politisasi bansos untuk kepentingan Pilpres. Di banyak daerah pembagian bansos bahkan dilabeli dengan Paslon 02 dengan pesan jika paslon 01 dan 02 menang maka bansos tidak lagi dibagikan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Bansos sebagai instrumen pemenangan politik adalah bagian dari konstruksi politik Otoritarian. Suara-suara kampus dan civil society tidak diindahkan, bahkan tidak ada dialog sebagaimana dulu Soeharto mengadakan dialog dengan para mahasiswa. "Itulah yang disebut gejala otorianisme baru," jelasnya.
"Bansos sekarang sudah menjadi alat politik. Indikasinya pertama, Penggelontoran besar-besaran bansos sekira Rp500 triliun dan terbesar salama reformasi, tidak didukung oleh data kemiskinan yang sebetulnya sudah agak menurun meski tidak signifikan," ujar Guru Besar Universitas Paramadina, Prof. Didin S Damanhuri dalam diskusi online yang digelar Universitas Paramadia dan LP3ES, Rabu (8/2/2024).
Baca Juga: Jokowi Blokir Anggaran Kementerian Rp50 Triliun Buat Tambah Bansos, Ganjar Sebut Ugal-ugalan
Dia menegaskan apabila bansos digelontorkan sangat besar menandakan bahwa kemiskinan kembali meningkat. Namun faktanya, kemiskinan sudah agak menurun, dan itu pertanda bansos telah menjadi alat politik, terlebih dibagikan menjelang Pilpres 2024.
Lebih parah lagi, pembagian bansos dilakukan Presiden Jokowi sendiri, bukan menteri sosial. Padahal kuasa pemegang anggaran ada di Menteri Sosial Tri Rismaharini yang tidak dalam keadaan berhalangan atau sakit.
"Kondisi ini memperkuat bahwa terjadi proses politisasi bansos untuk kepentingan Pilpres. Di banyak daerah pembagian bansos bahkan dilabeli dengan Paslon 02 dengan pesan jika paslon 01 dan 02 menang maka bansos tidak lagi dibagikan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Bansos sebagai instrumen pemenangan politik adalah bagian dari konstruksi politik Otoritarian. Suara-suara kampus dan civil society tidak diindahkan, bahkan tidak ada dialog sebagaimana dulu Soeharto mengadakan dialog dengan para mahasiswa. "Itulah yang disebut gejala otorianisme baru," jelasnya.
Lihat Juga :
