Ramai-ramai Guru Besar Minta Audit Investigasi Bansos Jokowi Nyaris Rp500 Triliun
Kamis, 08 Februari 2024 - 10:56 WIB
loading...
A
A
A
Hal senada juga diungkapkan Dosen UGM Elan Satriawan. Dia menegaskan bansos saat ini memang sudah menjadi alat tujuan politik.
Strategi penanggulangan kemiskinan yang terlalu happy pada bansos akan menjadikan bansos rentan politisasi.
"Bansos penting untuk penanggulangan kemiskinan, tapi masih begitu banyak tantangan yang dihadapi untuk menjadikan bansos efektif seperti yang diharapkan. Dan tanpa politisasi pun masalah-masalah itu masih terhampar di depan kita. Apalagi dengan masalah politisasi," jelasnya.
Dia menegaskan untuk menanggulangi kemiskinan bukan dengan bansos karena fungsinya hanya safety net atau jaring pengaman sosial. Fungsi menahan, namun tidak bisa mengangkat kesejahteraan signifikan dalam jangka pendek.
Sebeb itu, butuh kehadiran negara dengan program yang bisa mengungkit atau mengangkat kapasitas ekonomi dari masyarakat bawah seperti pengembangan usaha, UMKM dan inkusivitas yang lain.
"Sayangnya program-program di atas tidak secara efektif dan sistematis dikaitkan dengan penanggulangan kemiskinan. Yang dikenal masyarakat penanggulangan kemiskinan adalah bansos," tandasnya.
Baca Juga: Jokowi Gelontorkan Anggaran Bansos Lebih Rp4.000 Triliun Sejak 2014, Kemiskinan hanya Turun 2%
Sementara, Dosen Universitas Indonesia Ninasapti Triaswati menyoroti anggaran bansos yang mengalami kenaikan tahun ini. Dia beranggapan kenaikan anggaran bansos menjadi Rp496 triliun tahun ini dibandingkan periode lalu sebesar Rp476 triliun memang besar. Namun, yang menjadi masalah bukan hanya tidak mencapai sasaran secara absolut tetapi juga soal pemerataan.
Strategi penanggulangan kemiskinan yang terlalu happy pada bansos akan menjadikan bansos rentan politisasi.
"Bansos penting untuk penanggulangan kemiskinan, tapi masih begitu banyak tantangan yang dihadapi untuk menjadikan bansos efektif seperti yang diharapkan. Dan tanpa politisasi pun masalah-masalah itu masih terhampar di depan kita. Apalagi dengan masalah politisasi," jelasnya.
Dia menegaskan untuk menanggulangi kemiskinan bukan dengan bansos karena fungsinya hanya safety net atau jaring pengaman sosial. Fungsi menahan, namun tidak bisa mengangkat kesejahteraan signifikan dalam jangka pendek.
Sebeb itu, butuh kehadiran negara dengan program yang bisa mengungkit atau mengangkat kapasitas ekonomi dari masyarakat bawah seperti pengembangan usaha, UMKM dan inkusivitas yang lain.
"Sayangnya program-program di atas tidak secara efektif dan sistematis dikaitkan dengan penanggulangan kemiskinan. Yang dikenal masyarakat penanggulangan kemiskinan adalah bansos," tandasnya.
Baca Juga: Jokowi Gelontorkan Anggaran Bansos Lebih Rp4.000 Triliun Sejak 2014, Kemiskinan hanya Turun 2%
Sementara, Dosen Universitas Indonesia Ninasapti Triaswati menyoroti anggaran bansos yang mengalami kenaikan tahun ini. Dia beranggapan kenaikan anggaran bansos menjadi Rp496 triliun tahun ini dibandingkan periode lalu sebesar Rp476 triliun memang besar. Namun, yang menjadi masalah bukan hanya tidak mencapai sasaran secara absolut tetapi juga soal pemerataan.
Lihat Juga :
