Kampanye Angkutan Umum, Pemerintah Gandeng Operator dan Ahli Transportasi

JAKARTA - Pemerintah terus mendorong masyarakat untuk naik angkutan umum di masa Pandemi Covid-19. Caranya dengan menggandeng operator angkutan umum dan ahli-ahli transportasi untuk berkampanye pada media-media virtual.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono mengatakan, kebutuhan transportasi publik di Jabodetabek masih relatif tinggi. Karena itu, pihaknya memastikan sosialisasi rasa aman naik angkutan umum terus dilakukan kepada masyarakat.

"Dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, salah satu Sasaran dan Kebijakan (Indikator Kinerja Utama/IKU) Transportasi Perkotaan di Wilayah Jabodetabek adalah pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum perkotaan (modal share) dimana pada tahun 2029 harus mencapai 60% dari total pergerakan. Saat ini hasil evaluasi IKU BPTJ tahun 2019, baru mencapai 34% dari total pergerakan," kata Djoko Sosono yang hadir mewakili Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada acara Diskusi Virtual Pengembangan Angkutan Umum Perkotaan di Jabodetabek.

(Baca Juga: Mahfud MD Ikut Bahas Transportasi, Konektivitas Bisa Lunturkan Rasa Curiga )

Djoko menjelaskan, dari hasil Survei Komuter Jabodetabek 2019 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa dari 29 juta penduduk Jabodetabek yang berumur 5 tahun ke atas, sekitar 11 persennya merupakan penduduk komuter sehingga orang dengan kebutuhan akan pelayanan transportasi publik tergolong relatif cukup tinggi," lanjutnya.

Dia juga mengakui, sejak pandemi Covid-19 yang ada saat ini cukup banyak memberikan dampak ke berbagai sendi kehidupan termasuk sektor transportasi. Menurut Djoko ini menjadi tantangan tersendiri bagi dunia transportasi yang harus dapat beradaptasi melalui tatanan normal baru.

Meskipun saat ini pemerintah memastikan telah menerbitkan beberapa peraturan di berbagai sektor transportasi tentang penyelenggaraan transportasi pada masa adaptasi kebiasaan baru, seperti pembatasan kapasitas penumpang, namun Djoko menyebut pihaknya ingin menggali lagi rumusan kebijakan yang tepat untuk menyeimbangkan antara kepentingan pengguna transportasi dan dunia usaha di bidang transportasi.

Dijelaskan Djoko tujuan utama pemberlakuan sejumlah aturan ini untuk memastikan masyarakat dapat bertransportasi dengan aman, selamat, sehat serta dunia usaha tetap dapat bertahan dan beroperasi di masa pandemi saat ini.

(Baca Juga: MRT Bukan Sekadar Bisnis Transportasi Biasa, MRTJ Accel Diluncurkan )

"Dengan pembatasan kapasitas karena protokol kesehatan pada angkutan umum baik moda kereta maupun angkutan perkotaan lainnya dapat menyebabkan terjadinya shifting perpindahan penggunaan moda untuk perjalanan sehari-hari dari semula menggunakan angkutan umum, bisa berpindah menggunakan kendaraan pribadi. Hal ini yang harus kita rumuskan bersama agar peran angkutan umum dapat kembali menjadi andalan perjalanan sehari-hari," jelasnya.

Pada kesempatan itu Djoko berharap diskusi ini dapat meningkatkan respon masyarakat dan pelaku usaha, serta jajaran pemangku kebijakan di pusat maupun daerah di Wilayah Jabodetabek dan menggairahkan kembali peran transportasi perkotaan menyongsong tatanan normal baru.

Turut hadir pada diskusi virtual ini yaitu Kepala BPTJ Polana B Pramesti, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, pengamat transportasi Djoko Setijowarno, Atase Perhubungan Amerika Hananto Prakoso, Atase Perhubungan Jepang Syamsu Rizal, Sekjen DPP Organda Ateng Aryono, Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia Hari Ganie, dan sejumlah narasumber penting lainnya.

Angkutan Bus Juga Butuh Dikampanyekan

Sementara itu, pemerintah dinilai jangan hanya fokus pada angkutan umum yang besar. Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia, Kurnia Lesani Adnan mengatakan, Angkutan darat yang terdiri atas angkutan AKAP maupun Bus-bus Pariwisata berizin juga butuh dikampanyekan. Menurut dia, Sejak Covid-19 melanda tanah air bisnis di sektor ini mengalami keterpurukan yang besar.

“Kami juga butuh dikampanyekan, jangan hanya kampanye terbang aman lewat pesawat terbang saja. Justru urat nadi itu ada di jalan raya dimana angkutan bus menjadi darahnya,” ungkapnya.

Pemerintah, kata dia dinilai berhasil berhasil memindahkan orang dari angkutan umum ke angkutan pribadi pada lebaran Idul Adha 2020. Hal tersebut terlihat saat kepadatan arus masuk jalan tol dari Jakarta dan sebaliknya. Namun Pengusaha Otobus, Kurnia Lesani Adnan mengatakan, berharap pemerintah tidak hanya fokus ke angkutan pribadi saja, sebab pekerjaan rumah yang besar ada pada menggairahkan masyarakat naik angkutan umum.

“Ya kalau berkaca dari Idu Adha kemarin pemerintah sukses memindahkan orang dari angkutan umum ke angkutan pribadi. Nah kami di angkutan Bis Antar Kota Antar Provinsi memang ada peningkatan armada operasi 30-50%, dengan okupansi 50-70% tapi tidak ada lonjakan seperti Idul Adha tahun sebelumnya,” ujar Kurnia yang juga Ketua Umum Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) dihubungi di Jakarta.

Dia menjelaskan dari total 100% bus yang disiapkan, hanya 30% hingga 50% bis yang beroperasi. “Tapi setelah Idul Adha selesai turun kini terjun bebas,” ucapnya.

Diharapkan pemerintah bisa turun tangan mengantisipasi gairah masyarakat naik angkutan bis yang menurun di masa pandemi. Di sisi lain, adanya stimulus belum mampu menyentuh sektor ini secara keseluruhan.

“Kami juga bisa memberikan garansi kepada masyarakat bahwa naik bus itu aman dari Covid-19 sebab setiap hari dibersihkan dan steril sesua standar,” pungkasnya.