Ribuan Triliun Tangkal Resesi
loading...
Foto/Koran SINDO
A
A
A
JAKARTA - Upaya menyelamatkan ekonomi dari jurang resesi terus dilakukan melalui berbagai cara. Kucuran dana ratusan hingga ribuan triliun pun dilakukan demi memutar kembali roda perekonomian ke jalur hijau.
Berbagai strategi pemerintah untuk mendongkrak aktivitas ekonomi ini mau tidak mau harus dilakukan jika tidak ingin angka pertumbuhan ekonomi kembali terkontraksi pada kuartal III. Yang teranyar, pemerintah menyatakan siap mengguyurkan dana total Rp2.700 triliun hingga akhir tahun ini. Harapannya anggaran tersebut bisa kembali menggerakkan ekonomi masyarakat yang pada kuartal II/2020 masuk ke zona merah alias minus 5,32%.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah meyakini dengan menghabiskan dana ribuan triliun itu perekonomian Indonesia bisa diselamatkan dari jurang resesi. (Baca: Covid Bikin Penayluran Utang Bank Dunia Cetak Rekor dalam Satu Dekade)
“Presiden juga mendorong agar belanja di setiap kementerian bisa dipacu karena kalau dipacu kita bisa masuk ke jalur yang positif,” ujar Airlangga saat menghadiri Rakornas Apindo 2020 secara virtual kemarin.
Dia menjelaskan, hingga kuartal II/2020 penyerapan anggaran itu sudah sebanyak Rp1.000 triliun. Diharapkan pada kuartal III atau periode Juli–September 2020 bisa terserap sebanyak Rp700 triliun. “Itu (anggaran) Rp700 triliun pada kuartal III dan Rp1.000 triliun di kuartal IV,” ujarnya.
Airlangga menyebutkan, hasil pertumbuhan ekonomi pada kuartal/III 2020 menjadi penting untuk patokan perekonomian di Tanah Air. Oleh sebab itu dia berharap adanya hasil yang positif dari beberapa stimulus kebijakan pemerintah.
“Jadi tentu kita harus melihat kuartal III sebagai hal yang penting. Kita harap belanja pemerintah bisa mengungkit kuartal III–IV sehingga secara tahunan proyeksinya bisa positif,” ujarnya.
Apa yang disampaikan Airlangga cukup memberikan gambaran bahwa perekonomian pada paruh kedua tahun ini bisa dibilang masih jauh dari pulih. Apalagi dia memprediksi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) kuartal III bisa saja minus 1%. Namun politikus Partai Golkar itu optimistis perekonomian akan kembali bangkit pada kuartal IV dengan mencatatkan pertumbuhan di kisaran 1,38%. (Baca juga: Postingan Menghujat Nabi Muhammad Picu Bentrokan di India, Tiga Tewas)
Sejak Juni lalu pemerintah telah melonggarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan harapan bisa menggerakkan ekonomi yang sempat terhenti karena berkurangnya aktivitas masyarakat. Namun di sisi lain pelonggaran tersebut justru diikuti dengan penambahan jumlah kasus positif Covid-19 di Tanah Air.
Bahkan sejak pekan kedua Juni penambahan pasien positif rata-rata di atas 1.000 kasus. Hingga kemarin jumlah kasus positif total mencapai 130.718 orang dengan jumlah kematian 5.903 orang. Sementara jumlah pasien yang sembuh mencapai 85.789 orang.
Dampak pandemi juga terus terasa di sektor tenaga kerja. Setidaknya ini terlihat dari jumlah kasus pemutusan hubungan kerja yang mencapai 2,1 juta orang. Angka tersebut menimbulkan konsekuensi berupa penambahan jumlah kemiskinan dari semula 9,41% menjadi 9,78%.
Masifnya jumlah pekerja yang di-PHK dan meluasnya dampak pandemi telah terasa pada kuartal II. Salah satu indikatornya adalah melemahnya konsumsi rumah tangga hingga 5,51%, jauh di bawah tingkat konsumsi pada kuartal sebelumnya yang masih tumbuh 2,83%. Sektor konsumsi sengaja digenjot karena selama ini kontribusinya terhadap PDB selalu di atas 50%.
Melihat fakta di atas, pemerintah pun tidak tinggal diam. Pada kuartal III ini sejumlah dana digelontorkan khusus untuk menggenjot daya beli. Di antaranya subsidi untuk pekerja bergaji di bawah Rp5 juta yang akan diberi stimulus tunai sebesar Rp600.000 selama empat bulan. Tak hanya itu, stimulus untuk meningkatkan sektor konsumsi juga diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) melalui gaji ke-13 yang mulai dicairkan awal pekan ini.
Pemerintah sebelumnya menetapkan anggaran belanja negara pada tahun ini mencapai Rp2.739,2 triliun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72/2020. Selain itu ada tambahan belanja untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp695,2 triliun. (Baca juga: Kemendikbud Luncurkan Gerakan 1 Juta Masker)
Anggaran itu dialokasikan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,90 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun. Selain itu untuk insentif dunia usaha Rp123,46 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, sektor kementerian/lembaga dan pendapatan Rp106,11 triliun.
Namun gelontoran dana sebesar itu belum sepenuhnya efektif terserap oleh kementerian/lembaga. Sebagai contoh, anggaran penanganan Covid-19 yang baru terealisasi sekitar 20% dari total Rp695 triliun. Minimnya penyerapan anggaran tersebut sempat dikeluhkan Presiden Joko Widodo karena dirasa masih kurang. Bahkan Presiden menyindir jajarannya karena tidak memiliki perencanaan yang matang untuk memanfaatkannya.
Stimulus UMKM
Selain dana stimulus untuk menggenjot sektor konsumsi, pemerintah juga menaruh perhatian kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kemarin Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui program bantuan produktif bagi usaha UMKM senilai total Rp28 triliun. Program yang bersifat bantuan dan bukan pinjaman itu diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro dengan besaran masing-masing Rp2,4 juta.
“Tahap awal kita sudah alokasikan untuk 9,1 juta penerima dengan total anggaran Rp20 triliun,” katanya. (Baca juga: Memilukan, Ayah Bunuh Bayinya karena Kesal Istri Nolak Diajak Wikwik)
Wakil Ketua DPR Koordinator Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi langkah cepat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang akan membantu 12 juta UMKM di Tanah Air.
Dia berpandangan, sektor UMKM khususnya sektor informal sangat mendominasi struktur perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data 2019, sektor UMKM menyumbang 60,34% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
“Maka kami menyambut baik dan mengapresiasi langkah cepat dari pemerintah, khususnya Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang mengupayakan dalam waktu dekat merealisasi program bantuan uang tunai senilai Rp 2,4 juta per pelaku UMKM,” ujar Dasco. (Lihat videonya:
Sementara itu ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah harus menyelamatkan pebisnis UMKM agar melek teknologi. Sebab cara itu paling ampuh dalam mempertahankan mereka di tengah situasi yang tidak pasti seperti sekarang ini. (Dita Angga/Kiswondari/Rina Anggraeni/Fadel Prayoga)
Berbagai strategi pemerintah untuk mendongkrak aktivitas ekonomi ini mau tidak mau harus dilakukan jika tidak ingin angka pertumbuhan ekonomi kembali terkontraksi pada kuartal III. Yang teranyar, pemerintah menyatakan siap mengguyurkan dana total Rp2.700 triliun hingga akhir tahun ini. Harapannya anggaran tersebut bisa kembali menggerakkan ekonomi masyarakat yang pada kuartal II/2020 masuk ke zona merah alias minus 5,32%.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah meyakini dengan menghabiskan dana ribuan triliun itu perekonomian Indonesia bisa diselamatkan dari jurang resesi. (Baca: Covid Bikin Penayluran Utang Bank Dunia Cetak Rekor dalam Satu Dekade)
“Presiden juga mendorong agar belanja di setiap kementerian bisa dipacu karena kalau dipacu kita bisa masuk ke jalur yang positif,” ujar Airlangga saat menghadiri Rakornas Apindo 2020 secara virtual kemarin.
Dia menjelaskan, hingga kuartal II/2020 penyerapan anggaran itu sudah sebanyak Rp1.000 triliun. Diharapkan pada kuartal III atau periode Juli–September 2020 bisa terserap sebanyak Rp700 triliun. “Itu (anggaran) Rp700 triliun pada kuartal III dan Rp1.000 triliun di kuartal IV,” ujarnya.
Airlangga menyebutkan, hasil pertumbuhan ekonomi pada kuartal/III 2020 menjadi penting untuk patokan perekonomian di Tanah Air. Oleh sebab itu dia berharap adanya hasil yang positif dari beberapa stimulus kebijakan pemerintah.
“Jadi tentu kita harus melihat kuartal III sebagai hal yang penting. Kita harap belanja pemerintah bisa mengungkit kuartal III–IV sehingga secara tahunan proyeksinya bisa positif,” ujarnya.
Apa yang disampaikan Airlangga cukup memberikan gambaran bahwa perekonomian pada paruh kedua tahun ini bisa dibilang masih jauh dari pulih. Apalagi dia memprediksi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) kuartal III bisa saja minus 1%. Namun politikus Partai Golkar itu optimistis perekonomian akan kembali bangkit pada kuartal IV dengan mencatatkan pertumbuhan di kisaran 1,38%. (Baca juga: Postingan Menghujat Nabi Muhammad Picu Bentrokan di India, Tiga Tewas)
Sejak Juni lalu pemerintah telah melonggarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan harapan bisa menggerakkan ekonomi yang sempat terhenti karena berkurangnya aktivitas masyarakat. Namun di sisi lain pelonggaran tersebut justru diikuti dengan penambahan jumlah kasus positif Covid-19 di Tanah Air.
Bahkan sejak pekan kedua Juni penambahan pasien positif rata-rata di atas 1.000 kasus. Hingga kemarin jumlah kasus positif total mencapai 130.718 orang dengan jumlah kematian 5.903 orang. Sementara jumlah pasien yang sembuh mencapai 85.789 orang.
Dampak pandemi juga terus terasa di sektor tenaga kerja. Setidaknya ini terlihat dari jumlah kasus pemutusan hubungan kerja yang mencapai 2,1 juta orang. Angka tersebut menimbulkan konsekuensi berupa penambahan jumlah kemiskinan dari semula 9,41% menjadi 9,78%.
Masifnya jumlah pekerja yang di-PHK dan meluasnya dampak pandemi telah terasa pada kuartal II. Salah satu indikatornya adalah melemahnya konsumsi rumah tangga hingga 5,51%, jauh di bawah tingkat konsumsi pada kuartal sebelumnya yang masih tumbuh 2,83%. Sektor konsumsi sengaja digenjot karena selama ini kontribusinya terhadap PDB selalu di atas 50%.
Melihat fakta di atas, pemerintah pun tidak tinggal diam. Pada kuartal III ini sejumlah dana digelontorkan khusus untuk menggenjot daya beli. Di antaranya subsidi untuk pekerja bergaji di bawah Rp5 juta yang akan diberi stimulus tunai sebesar Rp600.000 selama empat bulan. Tak hanya itu, stimulus untuk meningkatkan sektor konsumsi juga diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) melalui gaji ke-13 yang mulai dicairkan awal pekan ini.
Pemerintah sebelumnya menetapkan anggaran belanja negara pada tahun ini mencapai Rp2.739,2 triliun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72/2020. Selain itu ada tambahan belanja untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp695,2 triliun. (Baca juga: Kemendikbud Luncurkan Gerakan 1 Juta Masker)
Anggaran itu dialokasikan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,90 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun. Selain itu untuk insentif dunia usaha Rp123,46 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, sektor kementerian/lembaga dan pendapatan Rp106,11 triliun.
Namun gelontoran dana sebesar itu belum sepenuhnya efektif terserap oleh kementerian/lembaga. Sebagai contoh, anggaran penanganan Covid-19 yang baru terealisasi sekitar 20% dari total Rp695 triliun. Minimnya penyerapan anggaran tersebut sempat dikeluhkan Presiden Joko Widodo karena dirasa masih kurang. Bahkan Presiden menyindir jajarannya karena tidak memiliki perencanaan yang matang untuk memanfaatkannya.
Stimulus UMKM
Selain dana stimulus untuk menggenjot sektor konsumsi, pemerintah juga menaruh perhatian kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kemarin Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui program bantuan produktif bagi usaha UMKM senilai total Rp28 triliun. Program yang bersifat bantuan dan bukan pinjaman itu diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro dengan besaran masing-masing Rp2,4 juta.
“Tahap awal kita sudah alokasikan untuk 9,1 juta penerima dengan total anggaran Rp20 triliun,” katanya. (Baca juga: Memilukan, Ayah Bunuh Bayinya karena Kesal Istri Nolak Diajak Wikwik)
Wakil Ketua DPR Koordinator Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi langkah cepat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang akan membantu 12 juta UMKM di Tanah Air.
Dia berpandangan, sektor UMKM khususnya sektor informal sangat mendominasi struktur perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data 2019, sektor UMKM menyumbang 60,34% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
“Maka kami menyambut baik dan mengapresiasi langkah cepat dari pemerintah, khususnya Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang mengupayakan dalam waktu dekat merealisasi program bantuan uang tunai senilai Rp 2,4 juta per pelaku UMKM,” ujar Dasco. (Lihat videonya:
Sementara itu ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah harus menyelamatkan pebisnis UMKM agar melek teknologi. Sebab cara itu paling ampuh dalam mempertahankan mereka di tengah situasi yang tidak pasti seperti sekarang ini. (Dita Angga/Kiswondari/Rina Anggraeni/Fadel Prayoga)
(ysw)
Explore More