Terkait Aset, Pemerintah Diminta Tak Lepas Tangan ke Pertamina

JAKARTA - Pemerintah diminta untuk tidak melepaskan tangan sepenuhnya ke PT Pertamina terkait aset perseroan. Sebab, Pertamina sendiri merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah pengawasan pemerintah.

Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) Barri Pratama kembali menuntut pemerintah agar bertindak profesional dan tidak mengorbankan Pertamina demi kebijakan populis.

Barri menjelaskan, di satu sisi pemerintah mencabut subsidi yang notabenenya melalui pos APBN sebagaimana mekanisme tata kelola pemerintahan. Kemudian malah Publik service obligation (PSO) atau pelayanan terhadap rakyat yang harusnya menjadi kewajiban pemerintah, ditugaskan kepada Pertamina.

"Pengelolaan keuangan yang sehat harus melalui APBN dan diawasi DPR, lalu kenapa pemerintah melimpahkan kewajibannya kepada Pertamina? Artinya pemerintah tidak mau transparan dalam pengelolaan keuangan dan seenaknya menugaskan BUMN hingga keuangan Pertamina bermasalah dan terpaksa jual aset," ujarnya di Jakarta, Rabu (1/8/2018).

Menurutnya, pemerintah tidak boleh melepaskan komoditas strategis mengikuti mekanisme pasar atau sistem liberal. Sebab, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari fluktuasi pasar, pemerintah menugaskan kepada Pertamina agar tetap menyalurkan BBM khusus penugasan atau Premium dengan ketetapan harga berada di tangan pemerintah.

Dia mengaku prihatin atas surat Menteri BUMN Rini Soemarno bernomor S-427/MBU/06/2018 yang menyetujui penjualan aset Pertamina untuk penyelamatan keuangan Pertamina yang tengah babak belur akibat penugasan dari pemerintah.

"Ketersediaan BBM dan keterjangkauan harga tanggung jawab pemerintah. Sekarang tanggungjawab itu dilemparkan ke Pertamina tanpa memperhatikan kesehatan keuangan. Pemerintah lepas tangan dan mengorbankan Pertamina," pungkasnya.