5 Tahun di IKN, Investor Baru Boleh Kantongi HGB
loading...
Mengenai hak atas tanah itu diatur bahwa investor bisa memiliki hak atas tanah HGB di atas HPL sampai dalam satu siklusnya 80 tahun di IKN Nusantara. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Agung Wicaksono mengatakan para investor yang masuk ke IKN baru bisa mendapatkan hak atas tanahnya setelah 5 tahun di IKN. Para investor di IKN Nusantara nantinya akan diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Pemerintah.
Agung menerangkan, alasannya karena di IKN sendiri, para investor yang berinvestasi tidak melakukan transaksi pertanahan, sehingga hanya diberikan HGB di atas HPL Pemerintah.
"Mengenai hak atas tanah itu diatur bahwa investor bisa memiliki hak atas tanah HGB di atas HPL sampai dalam satu siklusnya 80 tahun," ujar Agung dalam konferensi pers virtual, Selasa (27/2/2024).
Selain itu, Agung menambahkan, syarat lain bagi investor baru bisa mengantongi HGB ketika konstruksi bangunannya sudah mencapai 50%. Sehingga ketika dalam kurun waktu 5 tahun progres konstruksi masih berada di bawah 50%, pemberian HGB akan kembali dipertimbangkan.
"Namun (HGB) bisa diberikan jika pada 5 tahun pertama betul-betul dilakukan pembangunan dan sudah mencapai 50% (progres konstruksi) dari pembangunan," tambahnya.
Lebih lanjut diterangkan juga jangka waktu pemberian HGB bagi para investor di IKN selama 80 tahun secara berjenjang. Pada tahap pertama diberikan izin 30 tahun, mendapat perpanjangan 20 tahun, setelah itu bisa mendapatkan pembaharuan selama 30 tahun. Sehingga totalnya 80 tahun yang diberikan berjenjang.
Meski demikian, setelah 80 tahun para investor tersebut bisa kembali mengantongi HGB dengan rentan waktu yang lama. Namun demikian, aktivitas usaha akan ditinjau kembali oleh Pemerintah sebelum diberikan HGB lanjutan.
"Jadi memang ada ketentuan yang sudah diatur dalam UU (Undang-undang)," pungkas Agung.
Sebelumnya kalangan pelaku usaha properti menyambut baik rencana pemberian HGB selama 80 tahun di Ibu Kota Negara (IKN). Pasalnya, pemberian HGB 80 tahun akan dapat menguntungkan pelaku usaha properti, karena dapat mengelola properti dengan waktu yang cukup lama dan memberikan kepastian kepada investor untuk berinvestasi.
Agung menerangkan, alasannya karena di IKN sendiri, para investor yang berinvestasi tidak melakukan transaksi pertanahan, sehingga hanya diberikan HGB di atas HPL Pemerintah.
"Mengenai hak atas tanah itu diatur bahwa investor bisa memiliki hak atas tanah HGB di atas HPL sampai dalam satu siklusnya 80 tahun," ujar Agung dalam konferensi pers virtual, Selasa (27/2/2024).
Selain itu, Agung menambahkan, syarat lain bagi investor baru bisa mengantongi HGB ketika konstruksi bangunannya sudah mencapai 50%. Sehingga ketika dalam kurun waktu 5 tahun progres konstruksi masih berada di bawah 50%, pemberian HGB akan kembali dipertimbangkan.
"Namun (HGB) bisa diberikan jika pada 5 tahun pertama betul-betul dilakukan pembangunan dan sudah mencapai 50% (progres konstruksi) dari pembangunan," tambahnya.
Lebih lanjut diterangkan juga jangka waktu pemberian HGB bagi para investor di IKN selama 80 tahun secara berjenjang. Pada tahap pertama diberikan izin 30 tahun, mendapat perpanjangan 20 tahun, setelah itu bisa mendapatkan pembaharuan selama 30 tahun. Sehingga totalnya 80 tahun yang diberikan berjenjang.
Meski demikian, setelah 80 tahun para investor tersebut bisa kembali mengantongi HGB dengan rentan waktu yang lama. Namun demikian, aktivitas usaha akan ditinjau kembali oleh Pemerintah sebelum diberikan HGB lanjutan.
"Jadi memang ada ketentuan yang sudah diatur dalam UU (Undang-undang)," pungkas Agung.
Sebelumnya kalangan pelaku usaha properti menyambut baik rencana pemberian HGB selama 80 tahun di Ibu Kota Negara (IKN). Pasalnya, pemberian HGB 80 tahun akan dapat menguntungkan pelaku usaha properti, karena dapat mengelola properti dengan waktu yang cukup lama dan memberikan kepastian kepada investor untuk berinvestasi.
(akr)
Explore More