Pantau Pelayanan Perizinan Berusaha, Satgas UU Ciptaker Menemui Perwakilan 18 Pemda

JAKARTA - Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja ) menggelar rapat koordinasi perdana di tahun 2024 dengan perwakilan dari 18 pemerintah daerah Indonesia bagian barat, sebanyak 45 peserta hadir secara luring dan 246 peserta hadir secara daring pada 29 Februari di Jakarta. Rapat koordinasi ini mengusung tema Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda).



Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta mengatakan, tujuan utama dari diselenggarakannya rapat koordinasi ini untuk mendiskusikan masalah-masalah yang terjadi terkait pelayanan perizinan berusaha di berbagai daerah, sekaligus mencari upaya penyelesaian permasalahannya.

“Sehingga nantinya akan dilakukan perbaikan-perbaikan seperti revisi peraturan pemerintah, demi mendapatkan regulasi terbaik dan implementasi di masyarakat semakin bagus,” buka Arif dalam sambutannya.



Selanjutnya Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Tina Talisa menjabarkan, keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan tren investasi semenjak diterbitkannya UU Cipta Kerja.

“Tahun 2023 kita melampaui target investasi yakni Rp1.418 Triliun, dan di tahun 2024 target investasi meningkat sebesar Rp1.600 Triliun. Kita optimistis mencapai target tersebut,” ungkap Tina.

Sambung Tina menambahkan, bahwa pencapaian tingkat investasi ini berkat andil pemerintah daerah bersama dengan para pelaku usaha, baik usaha mikro kecil, menengah, maupun usaha besar, yang telah menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini juga didorong dari kebijakan pemerintah dalam menerbitkan perizinan yang semakin mudah.

“Dulu sebelum adanya UU Cipta Kerja, penerbitan NIB ini per hari hanya lima ribu, sekarang di tahun 2023-2024 penerbitan NIB mencapai sebelas ribu per hari. Ini sesuatu yang harus kita apresiasi,” jelas Tina.

Selanjutnya yang penting untuk digaris bawahi, lanjut Tina, bahwa sistem OSS (Online Single Submission) berbasis risiko ini merupakan bentuk integrasi seluruh perizinan di Indonesia.

"Namun pada implementasi di lapangan masih banyak masalah yang ditemukan dan ada tumpang tindih peraturan. Kami harapakan dalam sesi diskusi, setiap perwakilan pemerintah daerah dapat menjelaskan berbagai permasalahan yang ditemui dilapangan," pinta Tina kepada para peserta.

Perwakilan Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Rohili menyampaikan, bahwa secara kebijakan sudah sangat baik, akan tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam masalah teknis.

“Seperti sistem UI/UX dari website OSS RBA itu sendiri, terkadang masih suka error dan tampilannya membingungkan kami sebagai user,” ungkap Rohili dalam sesi diskusi.

Selanjutnya permasalahan terkait sistem verifikasi yang terlalu ‘mudah’. Hal ini disampaikan oleh perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi D.I. Yogyakarta, Nuri, yang menyampaikan bahwa dalam sektor pariwisata masih banyak modus yang tidak sesuai dengan peraturan.

“Misalnya izin untuk usaha karaoke, ketika di cek ke lapangan, usaha tersebut ternyata berdampingan dengan sekolah atau tempat ibadah, ini secara izin sudah muncul tetapi pas di lapangan tidak sesuai, hal seperti ini yang membingungkan kami di daerah,” jelas Nuri.

Lebih lanjut, perwakilan dari Dinas PUPR Provinsi Jambi, Dian menyarankan, bahwa permasalahan pengawasan dalam verifikasi perizinan ini menjadi poin utama yang harus segera diselesaikan, karena setiap daerah mengalami hal yang serupa.

Hal ini diperkuat dengan argumentasi dari Arief, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur yang menjelaskan, bahwa banyak sekali modus dari pelaku usaha agar mendapatkan izin dengan mudah.

“Salah satu kasus yang terjadi di daerah kami, ada pelaku usaha yang mengaku sebagai usaha mikro kecil, tetapi dia menguasai ¾ wilayah pertambangan. Hal ini kan jadi kontradiktif dalam jenis usahanya,” jelas Arief.

Seluruh perwakilan daerah bersepakat untuk mendorong adanya revisi PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berdasarkan Tingkat Risiko Kegiatan Usaha.

“Koordinasi antara pusat dan daerah pun seharusnya tidak berhenti sampai di sini. Kami harap akan ada tindak lanjut atau pertemuan selanjutnya untuk membahas perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat.” Ungkap Yossy, perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

Pada sesi penutup, Tina Talisa, selaku Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja yang juga sebagai Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah Kementerian Investasi/BKPM menyatakan bahwa ada tiga hal yang akan diperbaiki oleh pemerintah pusat, yaitu regulasi, sistem serta tata kelola.

“Ke depannya akan ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga tidak ada komunikasi yang terputus dan secara sistem dapat terintegrasi dengan lebih baik,” tutup Tina dalam sesi akhir rapat konsolidasi.