Jadi Backbone Energi Bersih Indonesia, Ekosistem Biomassa Perlu Diperkuat
loading...
A
A
A
JAKARTA - Penguatan ekosistem biomassa sebagai tulang punggung energi bersih di dalam negeri diperlukan untuk mendukung suksesnya transisi energi. Untuk itu, dibutuhkan kerja samaserta dukungan seluruh pemangku kepentingan.
Hal itu terungkap dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bersama PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) dan Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengenai pengembangan ekonomi sirkuler melalui revitalisasi lahan kritis di Yogyakarta, Kamis (21/3) lalu.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendiarti mengatakan, pihaknya mendukung pemanfaatan biomassa berbasis kayu dalam transisi energi. Kemenko Marves menjalankan fungsi sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian dalam mewujudkan target biomassa berbasis kayu nasional.
"Sehingga perlu dilaksanakan rangkaian kegiatan pemberdayaan, diseminasi dan advokasi kebijakan serta mewujudkan standar produk biomassa kayu berasal dari sumber yang lestari dan berkelanjutan," ujar Nani dalam keterangannya, Minggu (24/3/2024).
Selain itu, Kemenko Marves juga aktif dalam mendorong terbitnya Peraturan Menteri ESDM No 12 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Biomassa sebagai Campuran Bahan Bakar pada PLTU. Peraturan Menteri ini telah disampaikan pada saat COP 28 di Dubai pada Desember lalu. Peraturan Menteri tersebut juga telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU antara PT PLN EPI dengan salah satu pemasok bahan biomassa.
"Hal ini menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa pemerintah Indonesia sangat serius dalam upaya untuk mengalihkan industri yang berbasiskan batu bara ke energi terbarukan," tegasnya.
Nani menambahkan, pemanfaatan biomassa kayu bersumber dari pemulihan lahan kritis, terdegradasi, hingga multiusaha kehutanan. Karena itu, kata dia, diperlukan kerja sama pemerintah, BUMN, dan asosiasi terkait untuk mengembangkan ekonomi sirkuler.
Sementara itu, Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara mengungkapkan, pemanfaatan biomassa merupakan wujud nyata komitmen PLN dalam meningkatkan bauran EBT di Tanah Air sebesar 23% di tahun 2025. "Kebijakan substitusi co-firing biomassa intensif dilakukan di Indonesia sebagai langkah konkret dalam mereduksi emisi karbon guna mencapai target NZE di tahun 2060 atau lebih cepat," kata Iwan.
Iwan menambahkan, co-firing biomassa juga memiliki peran yang vital dalam akselerasi transisi energi, di mana energi bersih ini akan berkontribusi sebesar 3,6% dari total target bauran EBT 23% di tahun 2025. Co-firing biomassa memiliki keunggulan Levelized Cost of Electricity (LCOE) terendah dibanding akselerasi ke EBT lainnya. "Tak hanya itu, masyarakat lokal juga akan memainkan peran penting dalam menyediakan bahan baku biomassa ini," tambahnya.
Hal itu terungkap dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bersama PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) dan Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengenai pengembangan ekonomi sirkuler melalui revitalisasi lahan kritis di Yogyakarta, Kamis (21/3) lalu.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendiarti mengatakan, pihaknya mendukung pemanfaatan biomassa berbasis kayu dalam transisi energi. Kemenko Marves menjalankan fungsi sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian dalam mewujudkan target biomassa berbasis kayu nasional.
"Sehingga perlu dilaksanakan rangkaian kegiatan pemberdayaan, diseminasi dan advokasi kebijakan serta mewujudkan standar produk biomassa kayu berasal dari sumber yang lestari dan berkelanjutan," ujar Nani dalam keterangannya, Minggu (24/3/2024).
Selain itu, Kemenko Marves juga aktif dalam mendorong terbitnya Peraturan Menteri ESDM No 12 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Biomassa sebagai Campuran Bahan Bakar pada PLTU. Peraturan Menteri ini telah disampaikan pada saat COP 28 di Dubai pada Desember lalu. Peraturan Menteri tersebut juga telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU antara PT PLN EPI dengan salah satu pemasok bahan biomassa.
"Hal ini menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa pemerintah Indonesia sangat serius dalam upaya untuk mengalihkan industri yang berbasiskan batu bara ke energi terbarukan," tegasnya.
Nani menambahkan, pemanfaatan biomassa kayu bersumber dari pemulihan lahan kritis, terdegradasi, hingga multiusaha kehutanan. Karena itu, kata dia, diperlukan kerja sama pemerintah, BUMN, dan asosiasi terkait untuk mengembangkan ekonomi sirkuler.
Sementara itu, Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara mengungkapkan, pemanfaatan biomassa merupakan wujud nyata komitmen PLN dalam meningkatkan bauran EBT di Tanah Air sebesar 23% di tahun 2025. "Kebijakan substitusi co-firing biomassa intensif dilakukan di Indonesia sebagai langkah konkret dalam mereduksi emisi karbon guna mencapai target NZE di tahun 2060 atau lebih cepat," kata Iwan.
Iwan menambahkan, co-firing biomassa juga memiliki peran yang vital dalam akselerasi transisi energi, di mana energi bersih ini akan berkontribusi sebesar 3,6% dari total target bauran EBT 23% di tahun 2025. Co-firing biomassa memiliki keunggulan Levelized Cost of Electricity (LCOE) terendah dibanding akselerasi ke EBT lainnya. "Tak hanya itu, masyarakat lokal juga akan memainkan peran penting dalam menyediakan bahan baku biomassa ini," tambahnya.