Sita Aset Rusia Rp4.644 Triliun, IMF Wanti-wanti Barat Soal Landasan Hukum

JAKARTA - Dana Moneter Internasional atau IMF menerangkan, setiap langkah untuk merebut aset Rusia yang dibekukan, harus mendapatkan dukungan hukum. Hal ini disampaikan oleh juru bicara IMF Julie Kozack pada briefing reguler pada pekan lalu.

Seperti diketahui Uni Eropa (UE) dan negara-negara G7 lainnya telah memblokir aset milik bank sentral Rusia sekitar USD300 miliar sejak dimulainya perang Ukraina pada 2022. Dari jumlah tersebut, sekitar USD211 miliar dipegang oleh clearinghouse Euroclear yang berbasis di Belgia.

Dimana pada tahun lalu dicatatkan mampu mengumpulkan hampir 4,4 miliar euro, dari bunga atas dana tersebut.

"Keputusan terkait dengan penyitaan aset adalah keputusan untuk otoritas negara yang relevan dan sesuai yurisdiksi," kata Kozack kepada wartawan, mengulangi pernyataan IMF sebelumnya tentang masalah ini.

IMF menekankan, dari rencana penyitaan aset Rusia tersebut yang terpenting adalah, setiap tindakan harus memiliki dasar hukum memadai. "Serta tidak merusak fungsi sistem moneter internasional," ditegaskan juru bicara tersebut.



IMF sebelumnya telah memperingatkan bahwa rencana Barat untuk menyita aset Rusia yang dibekukan dapat menimbulkan ancaman bagi sistem moneter global dan menimbulkan risiko yang tidak terduga.

Sementara itu beberapa pejabat Barat terus mendorong penyitaan langsung dana Rusia dan mentransfernya ke Ukraina, atau setidaknya menggunakan bunga yang dihasilkan dari aset.

Para pendukung Barat sepakat bahwa aset yang dibekukan harus digunakan untuk membantu Ukraina, akan tetapi mereka berselisih tentang apakah penyitaan langsung adalah tindakan legal. AS dan Inggris mendukung pengambilalihan langsung dana tersebut.

Akan tetapi beberapa negara anggota Uni Eropa, khususnya Prancis dan Jerman, memperingatkan langkah itu akan mengikis kepercayaan pada sistem keuangan Eropa.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell pada bulan lalu mengusulkan, keuntungan yang dihasilkan dari cadangan bank sentral Rusia yang dibekukan, dipakai untuk mendukung Ukraina secara militer.

Blok tersebut dilaporkan akan menggunakan 90% dari pendapatan itu untuk pengadaan senjata bagi Ukraina, sementara 10% sisanya akan ditransfer ke anggaran Uni Eropa yang akan digunakan untuk mendukung industri pertahanan Kiev.

Moskow bereaksi terhadap proposal diplomat itu dengan memperingatkan bahwa langkah seperti itu akan menyebabkan konsekuensi bencana.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan, bahwa rencana Borrell adalah "langkah maju menuju kehancuran fondasi hukum Eropa dan internasional". Ia juga memperingatkan, bahwa penyitaan semacam itu akan menimbulkan keraguan serius pada komitmen Uni Eropa terhadap prinsip kekebalan aset.

Peskov juga memberikan wanti-wanti bahwa semua negara dan pejabat Uni Eropa yang mendukung rencana Borrell akan mendapatkan "tuntutan hukum selama beberapa dekade mendatang."

Rusia telah berulang kali mengatakan, bahwa setiap tindakan yang diambil terhadap asetnya akan sama dengan "pencurian,". Ditekankan bahwa menyita dana atau langkah serupa akan melanggar hukum internasional dan merusak mata uang Barat, sistem keuangan global, dan ekonomi dunia.